Ikuti Amerika, Uni Eropa Akan Memberi Sanksi ke Bisnis Militer Myanmar

TEMPO.CO, Jakarta - Uni Eropa mempersiapkan sanksi baru untuk junta Militer Myanmar. Kali ini, menurut laporan Reuters, Uni Eropa mengincar bisnis-bisnis yang mereka jalankan. Hal tersebut terungkap via dokumen dan diplomat Uni Eropa.

Diplomat terkait, yang enggan disebutkan namanya, menyatakan Uni Eropa masih menggodok rencana tersebut. Jika tak ada halangan dan menteri-menteri luar negeri Eropa mendukungnya, maka sanksi bisa disahkan pada 22 Maret 2021 nanti.

"Kami akan menyesar perusahaan-perusahaan yang mencari keuntungan untuk atau mendukung operasional Militer Myanmar," ujar diplomat tersebut, Senin, 8 Maret 2021.

Sejauh ini, hukuman Uni Eropa terhadap Myanmar baru meliputi embargo perdagangan senjata dan sanksi personal serta finansial yang menyasar pejabat-pejabat militer. Sanksi terhadap pejabat-pejabat militer itu pun, beberapa di antaranya, sudah dilakukan sejak tahun 2018.

Sanksi yang menyasar perusahaan-perusahaan Myanmar akan menjadi hal baru bagi Uni Eropa. Diplomat terkait menyebutnya sebagai respon Uni Eropa paling signifikan sejak kudeta Myanmar berlangsung per 1 Februari lalu.

Seorang petugas pasukan keamanan bersenjata mengarahkan senjatanya ke balkon saat mereka berpatroli di sebuah jalan di Yangon, Myanmar, 4 Maret 2021. REUTERS

Diplomat tersebut melanjutkan, perusahaan-perusahaan yang diincar Uni Eropa termasuk menghitung dua konglomerasi bisnis Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL). Keduanya adalah satu satu sumber pendapatan terbesar Militer Myanmar dan bergerak di industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate.

Pekan lalu, Amerika sudah lebih dulu memberikan sanksi kepada MEC dan MEHL. Pemerintah Amerika memblokir aktivitas dagang keduanya yang akan menjadi pukulan telak bagi perekonomian Militer Myanmar. Tak lama setelah sanksi tersebut diumumkan, beredar kabar Militer Myanmar akan mulai merapat ke Amerika.

Per berita ini ditulis, situasi di Myanmar belum mereda. Unjuk rasa masih berlangsung di berbagai daerah dan jumlah korban jiwa terus bertambah. Pada hari Senin kemarin, misalnya, dua demonstran tertembak dalam demonstrasi di Myitkyina, menambah jumlah korban jiwa yang sudah melebihi angka 50.

Di saat bersamaan, sembilan serikat pekerja di Myanmar mengajak para pegawai negeri untuk mogok nasional. Menurut mereka, hal itu akan menghentikan operasional bisnis-bisnis yang selama ini mendatangkan uang bagi militer Myanmar. Gerah, Militer Myanmar mengancam akan memecat pegawai-pegawai negeri yang mengikuti mogok nasional.

Baca juga: Lagi, 2 Pengunjuk Rasa Tewas Tertembak di Demonstrasi Kudeta Myanmar

ISTMAN MP | REUTERS