Lagi, 2 Pengunjuk Rasa Tewas Tertembak di Demonstrasi Kudeta Myanmar

Reporter:
Editor:

Istman Musaharun Pramadiba

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Petugas pasukan keamanan Myanmar menyeret seorang pengunjuk rasa yang ditangkap di Mandalay, Myanmar, 7 Maret 2021. Shiro/via REUTERS

    Petugas pasukan keamanan Myanmar menyeret seorang pengunjuk rasa yang ditangkap di Mandalay, Myanmar, 7 Maret 2021. Shiro/via REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Jumlah korban jiwa sepanjang kudeta Myanmar terus bertambah. Dikutip dari Channel News Asia, dua pengunjuk rasa tewas tertembak dalam unjuk rasa Senin ini, 8 Maret 2021. Adapun unjuk rasa di Myanmar kal ini diramaikan gerakan mohok kerja untuk memberi tekanan terhadap junta militer Myanmar.

    Menurut laporan Channel News Asia, kedua korban tertembak di kota Myitkyina. Menurut keterangan saksi mata, mereka tertembak ketika kepolisian menembakkan gas air mata dan bom asap ke arah mereka. Ketika mereka berhasil dilumpuhkan, baru tembakan ke arah mereka dari gedung-gedung terdekat.

    "Sungguh tidak manusiawi, membunuh warga yang tidak bersenjata. Demonstrasi kami seharusnya dibiarkan berjalan dami," ujar salah seorang saksi mata, yang enggan disebutkan namanya.

    Per berita ini ditulis, Kepolisian dan Militer Myanmar telah membunuh lebih dari 50 pengunjuk rasa kudeta Myanmar. Mereka terdiri atas warga hingga aktivis. Selain itu, aparat Myanmar juga sudah menangkap lebih dari 1700 orang yang juga berasal dari berbagai kelompok.

    Untuk menekan perlawanan warga, junta Militer Myanmar memperluas penjagaan aparat. Sekarang mereka juga berjaga di Rumah Sakit dan Universitas. Selain itu, Militer Myanmar juga mengancam akan memecat pegawai negeri yang ikut serta dalam aksi mogok untuk menentang kudeta Myanmar.

    Hal tersebut tidak menciutkan niat para pengunjuk rasa. Total ada semgbilan serikat pekerja, dari sektor konstruksi hingga manufaktur, yang melakukan mogok kerja nasional hari ini. Mereka meminta seluruh warga Myanmar untuk turut berhenti bekerja demi menekan junta Militer Myanmar.

    Pakaian tradisional digantung di tali saat pengunjuk rasa yang memegang perisai berbaris di latar belakang selama protes terhadap kudeta militer di Yangon, Myanmar, Sabtu, 6 Maret 2021. Para pengunjuk rasa menjemur pakaian wanita untuk memperlambat polisi dan tentara karena berjalan di bawah mereka secara tradisional dianggap membawa sial bagi pria. REUTERS

    Sebagai catatan, Militer Myanmar turut terlibat dalam sejumlah bisnis strategis di Myanmar. Beberapa di antaranya adalah industri telekomunikasi, bir, rokok, ban, pertambangan, serta real estate. Bisnis-bisnis tersebut digunakan Militer Myanmar sebagai sumber pendapatan mereka.

    Pekan lalu, dua konglomerasi bisnis yang dikendalikan Militer Myanmar, Myanmar Economic Cooperation (MEC) dan Myanmar Economic Holdings Limited (MEHL), dikenai sanksi oleh Amerika. Aktivitas dagang mereka diblokir. Jika hal itu dikombinasikan dengan aksi mogok nasional, otomatis Militer Myanmar akan kehilangan sumber uang mereka.

    "Membiarkan bisnis dan aktivitas ekonomi berjalan hanya akan menolong Militer Myanmar bertahan. Mereka akan menekan energi warga Myanmar. Ini lah saatnya kita mempertahankan demokrasi," ujar kesembilan serikat pekerja tersebut.

    Sejauh ini, permintaan serikat pekerja itu efektif. Seperti dikatakan di awal, pabrik tutup, bank tidak beroperasi, rumah sakit terganggu, dan kantor pemerintah kosong. Hanya berbarapa toko kecil dan rumah makan yang tetap buka.

    "Kami mungkin tidak bersenjata, namun kami bijak. Mereka (Militer Myanmar) mencoba memimpin dengan menyebar rasa takut, namun kami akan melawan hal tersebut," ujar salah satu demonstran, Nay Chi, yang melakukan perlawanan dengan menggantungkan kain sarung di jalanan. Bagi pria Myanmar, jalan melewati sarung-sarung yang digantungkan adalah hal terlarang karena akan membawa nasib buruk.

    Baca juga: Protes Kudeta, Serikat Pekerja Myanmar Serukan Mogok Nasional

    ISTMAN MP | REUTERS


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PTM Lahirkan Klaster Covid-19 di Sekolah, 3 Provinsi Catat Lebih dari 100 Gugus

    Kebijakan PTM mulai diterapkan sejak akhir Agustus lalu. Namun, hanya anak 12 tahun ke atas yang boleh divaksin. Padahal, PTM digelar mulai dari PAUD.