Via Kongres, Cina Ingin Tetapkan Hanya Patriot yang Pimpin Hong Kong

Ribuan warga menggelar aksi di Hong Kong, Cina, 12 Juni 2019. Pada hari ketiga demo menolak RUU Ekstradisi, para demonstran memblokir jalan-jalan ke arah gedung parlemen di Hong Kong. REUTERS/Athit Perawongmetha

TEMPO.CO, Jakarta - Cina terus maju dengan rencananya untuk mengubah sistem elektoral (pemilu) Hong Kong. Dikutip dari kantor berita Al Jazeera, Kongres Rakyat Nasional Cina (NPC) tahun ini akan membahas soal rencana tersebut, untuk memastikan pos-pos pemerintahan di Hong Kong hanya diisi oleh loyalis Beijing yang disebut sebagai "Patriot",

"Parlemen Cina (sebagai penyelenggara NPC) memiliki wewenang untuk meningkatkan sistem elektoral Hong Kong. Struktur elektoral Hong Kong harus sepenuhnya mengimplementasikan prinsip Patriot yang memerintah," ujar juru bicara NPC, Zhang Yesui, Jumat, 5 Maret 2021.

Menurut laporan Al Jazeera, ada beberapa perubahan yang akan masuk dalam rancangan baru sistem elektoral Hong Kong. Salah satunya peningkatan ukuran komite penyelenggara pemilu Hong Kong dari 1200 ke 1500 orang. Selain itu, peningkatan ukuran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari 70 ke 90 kursi.

Pemerintah Cina juga akan membentuk badan baru yang berfungsi untuk menyeleksi kandidat kandidat yang akan mengisi pos pemerintahan di Hong Kong. Jika Pemerintah Cina berencana menerapkan sistem baru tersebut pada pemilu legislatif Hong Kong berikutnya, maka diperkirakan pemilihan akan mereka tunda lagi hingga 2022.

Dalam pembukaan NPC, Pemerintah Cina menyatakan semua perubahan akan ada untuk tujuan yang baik. Terutama, kata mereka, untuk menjaga dan menangkal pengaruh luar terhadap keberlanjutan pemerintahan di Hong Kong. Adapun hal itu adalah hak prerogatif Cina.

"Hanya dengan Patriot memimpin Hong Kong maka segala kebijakan pemerintah pusat akan bisa diimplementasikan dengan baik untuk menjaga Hukum Dasar, stabilitas jangka panjang, serta keamanan Hong Kong," ujar Zhang Yesui.

Jika rencana perubahan sistem elektoral Hong Kong ini terwujud, hal itu akan menjadi pukulan baru untuk politisi dan aktivis pro-demokrasi. Mereka tidak hanya sudah ditekan oleh UU Keamanan Nasional Hong Kong, tetapi juga berpotensi tak akan memiliki kesempatan untuk mengisi pos pemerintahan dan melakukan perubahan.

Saat ini, 50 persen kursi di Dewan Legislatif (Parlemen) Hong Kong dipilih melalui sistem pemilihan langsung. Biasanya, politisi pro-demokrasi memiliki capaian yang lebih baik dibanding loyalis Beijing. Hal itu didukung prinsip hak pilih universal (Universal Suffrage) yang memunkinkan warga untuk menentukan sendiri siapa wakilnya di pemerintahan.

"Tapi, apa yang terjadi di Hong Kong sekarang adalah kemunduran, bahkan mendekati ekstrim sebaliknya, semakin jauh dari prinsip hak pilih universal," ujar dosen dari Departemen Pemerintahan dan Administrasi Publik Universitas Cina, Ivan Choy.

Baca juga: Tekan Oposisi, Sistem Elektoral Hong Kong Akan Dibuat Pro Patriot Cina

ISTMAN MP | AL JAZEERA






Banyak Semut di Bumi Diperkirakan 20 Kuadriliun, Belum Terhitung yang di Pohon

1 hari lalu

Banyak Semut di Bumi Diperkirakan 20 Kuadriliun, Belum Terhitung yang di Pohon

Total biomassa semut di dunia 12 juta ton, lampaui burung dan mamalia liar digabung menjadi satu.


Mike Pompeo Kasih Saran Amerika soal Cina

1 hari lalu

Mike Pompeo Kasih Saran Amerika soal Cina

Mike Pompeo memberikan masukan ke Amerika soal bagaimana menghadapi Cina.


Wings Group Buka Suara soal Mie Sedaap yang Ditarik dari Pasar Hong Kong

1 hari lalu

Wings Group Buka Suara soal Mie Sedaap yang Ditarik dari Pasar Hong Kong

Wings Group Indonesia menjelaskan Mie Sedaap diproduksi dengan menaati regulasi dari badan terkait untuk memenuhi standar keamanan pangan yang berlaku.


Mie Sedaap dari Indonesia Ditarik Hong Kong, Ditemukan Bahan Berbahaya Penyebab Kanker

1 hari lalu

Mie Sedaap dari Indonesia Ditarik Hong Kong, Ditemukan Bahan Berbahaya Penyebab Kanker

Hong Kong melarang peredaran Mie Sedaap asal Indonesia karena mengandung pestisida.


Investor Cina Disebut Tertarik Bangung Industri Hilirisasi Timah di Bangka Belitung

1 hari lalu

Investor Cina Disebut Tertarik Bangung Industri Hilirisasi Timah di Bangka Belitung

Ridwan menuturkan Indonesia adalah penghasil timah terbesar kedua di dunia. Dua investor asal Cina meliriknya.


Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

3 hari lalu

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang Mengecam Sikap Cina ke Taiwan

Kamala Harris dan Perdana Menteri Jepang mengutuk tindakan Cina di Selat Taiwan dan menegaskan kembali pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan.


Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

4 hari lalu

Pacuan Teknologi Bom versus Bunker Iran dan Amerika

Beton yang semakin kuat memaksa bom-bom bunker buster semakin dahsyat. Saat ini beton yang menang?


Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

4 hari lalu

Italia Gelar Pemilu, Partai Sayap Kanan Anti-Imigran Diprediksi Menang

Partai Brothers of Italy, yang dipimpin oleh pendukung pemimpin fasis Italia Mussolini, Giorgia Meloni, memimpin jajak pendapat


Geger Rumor Presiden Cina Xi Jinping Dikudeta

4 hari lalu

Geger Rumor Presiden Cina Xi Jinping Dikudeta

Presiden Cina Xi Jinping trending di Twitter kalau dia dikenai tahanan rumah dan dikudeta militer. Sejauh ini, kabar tersebut belum terkonfirmasi.


Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

6 hari lalu

Hong Kong Hapus Kewajiban Karantina di Hotel, Cukup Tes Antigen

Hong Kong akan menghapus kebijakan wajib karantina hotel Covid-19 untuk semua kedatangan mulai 26 September 2022