TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintahan Joe Biden akan membeberkan laporan intelijen AS terkait pembunuhan Jamal Khashoggi pada Kamis, yang akan membuktikan bahwa Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman menyetujui pembunuhan Khashoggi pada 2018, kata empat pejabat AS yang mengetahui masalah tersebut.
Para pejabat mengatakan laporan tersebut, di mana CIA adalah kontributor utamanya, menilai bahwa putra mahkota menyetujui dan kemungkinan memerintahkan pembunuhan Khashoggi, jurnalis Washington Post yang mengkritik kebijakan putra mahkota dalam kolom tulisannya.
Presiden Joe Biden, seorang Demokrat yang menggantikan Donald Trump dari Partai Republik lima minggu lalu, mengatakan kepada wartawan pada Rabu bahwa dia telah membaca laporan itu dan berharap untuk berbicara segera melalui telepon dengan Raja Arab Saudi Salman, 85 tahun, ayah dari putra Mohammed bin Salman (MBS), penguasa de facto Arab Saudi berusia 35 tahun.
Rilis laporan itu adalah bagian dari kebijakan Biden untuk menyelaraskan kembali hubungan dengan Riyadh setelah bertahun-tahun memberi sekutu Arab dan produsen minyak utama itu izin atas catatan hak asasi manusia dan intervensinya dalam perang saudara Yaman.
Biden ingin memulihkan hubungan dengan Arab Saudi ke jalur awal setelah empat tahun hubungan yang lebih nyaman di bawah Trump.
Pendemo memegang poster dengan gambar wartawan Saudi, Jamal Khashoggi di luar konsulat Arab Saudi di Istanbul, Turki, 25 Oktober 2018. REUTERS
Juru bicara Gedung Putih Jen Psaki mengatakan kepada wartawan pada Rabu, Biden hanya akan berkomunikasi dengan Raja Salman dan mengatakan laporan Khashoggi yang tidak diklasifikasikan sedang disiapkan untuk segera dirilis, dikutip dari Reuters, 25 Februari 2021.
Ketika Biden membatasi kontaknya dengan raja, pejabat lain di pemerintahan Biden berbicara dengan pejabat Saudi di berbagai tingkatan.
"Kami telah berhubungan dengan pejabat Saudi di berbagai tingkatan pada minggu-minggu awal pemerintahan ini," kata juru bicara Departemen Luar Negeri Ned Price.
Jamal Khashoggi yang berusia 59 tahun, seorang jurnalis Saudi dan kolumnis Washington Post, dibujuk ke konsulat Saudi di Istanbul pada 2 Oktober 2018, dan dibunuh oleh tim yang terkait dengan putra mahkota. Tim itu kemudian memutilasi tubuhnya. Jenazah Jamal Khashoggi belum ditemukan hingga kini.
Setelah sejumlah bantahan diumumkan, Arab Saudi akhirnya mengakui bahwa Khashoggi tewas dalam upaya ekstradisi yang gagal, tetapi pihaknya membantah keterlibatan putra mahkota.
Lima pria yang dijatuhi hukuman mati atas pembunuhan tersebut diringankan hukumannya menjadi 20 tahun penjara setelah dimaafkan oleh keluarga Khashoggi.
Pelapor Khusus PBB Agnes Callamard.[REUTERS]
Pada 2019, seorang penyelidik hak asasi manusia PBB, Agnes Callamard, menuduh Arab Saudi melakukan "eksekusi yang disengaja dan direncanakan" terhadap Khashoggi dan menyerukan penyelidikan lebih lanjut.
"Ada cukup bukti kredibel mengenai tanggung jawab putra mahkota yang menuntut penyelidikan lebih lanjut," kata Callamard setelah penyelidikan enam bulan.
Baca juga: AS Minta Arab Saudi Perbaiki Catatannya Soal HAM
Versi rahasia dari laporan tersebut dibagikan dengan anggota Kongres pada akhir 2018.
Tetapi pemerintahan Donald Trump menolak tuntutan anggota parlemen dan kelompok hak asasi manusia untuk merilis versi yang tidak diklasifikasikan, berusaha untuk menjaga kerja sama di tengah meningkatnya ketegangan dengan saingan regional Arab Saudi, Iran, dan mempromosikan penjualan senjata miliar dolar AS ke Arab Saudi.
Direktur baru intelijen nasional Biden, Avril Haines, berkomitmen pada sidang konfirmasi untuk mematuhi ketentuan dalam RUU pertahanan tahun 2019 yang mewajibkan Kantor Direktur Intelijen Nasional untuk merilis dalam waktu 30 hari laporan yang tidak diklasifikasikan tentang pembunuhan Jamal Khashoggi.
Joe Biden berjanji selama kampanye presiden 2020 untuk menilai kembali hubungan AS dengan Arab Saudi, sebagian karena pembunuhan Jamal Khashoggi dan peran Arab Saudi dalam perang Yaman.
REUTERS
