Sidang Pemakzulan Donald Trump Dibuka Dengan Perdebatan Konstitusi

Donald Trump. REUTERS/Jim Bourg

TEMPO.CO, Jakarta - Sidang pemakzulan mantan Presiden Amerika Donald Trump akan dimulai Selasa ini. Dikutip dari kantor berita Reuters, tim kuasa hukum Donald Trump berencana membukanya dengan perdebatan soal konstitusi Amerika. Tepatnya, mereka akan mempertanyakan apakah konstitusi Amerika memang memperbolehkan Senat menggelar sidang pemakzulan untuk seorang mantan presiden. Selain itu, mereka juga akan menyinggung pernyataan Trump sebelum kerusuhan US Capitol terjadi. 

Niatan kuasa hukum Trump mengangkat dua isu tersebut sudah tercantum dalam dokumen pembelaan mereka. Mereka menuduh pemohon pemakzulan, yang berasal dari Demokrat, hanya ingin menggolkan kepentingan politiknya yaitu mencegah Donald Trump nyapres di 2024. Menurut mereka, argumen Demokrat untuk memakzulkan Trump dengan mengaitkannya ke kerusuhan US Capitol kurang kuat dan inkonstitusional.

"Ini hanyalah upaya egois kubu Demokrat di Parlemen untuk memanfaatkan kebingungan warga Amerika setelah kerusuhan US Capitol," ujar tim kuasa hukum Donald Trump dalam dokumen pembelaannya, Senin kemarin, 8 Februari 2021.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemakzulan Trump dipicu kerusuhan US Capitol pada Januari lalu. Donald Trump disebut pemohon pemakzulan memprovokasi pendukungnya untuk menyerang US Capitol. Sebab, saat itu, Donald Trump meminta pendukungnya "melawan mati-matian" proses pengesahan hasil Pilpres Amerika yang berlangsung di sana.

Presiden Donald Trump melambaikan surat kabar USA Today bertajuk vonis bebas pemakzulannya saat acara tahunan Prayer Breakfast, 6 Februari 2020.[New York Times]

Menurut pemohon pemakzulan, ujaran mantan Presiden Amerika ke-45 itu sudah cukup untuk memperkarakannya, bahkan setelah ia tak lagi menjabat. Sebab, selain ia menyampaikannya secara terang-terangan, konstitusi Amerika juga melarang segala tindakan yang membahayakan pemerintahan Amerika.

Apalagi, sebelum-sebelumnya, Donald Trump juga mengupayakan berbagai cara untuk mengubah hasil Pilpres Amerika. Hal itu mulai dari memaksa pejabat negara bagian mengubah hasil pemilu hingga menyebar konspirasi. Oleh karenanya, pemohon tak setuju dengan argumen kuasa hukum Trump.

"Parlemen Amerika tidak ingin memakzulkan Trump karena pandangan politiknya, tetapi karena dia dengan sengaja memicu aksi kekerasan terhadap pemerintahan," ujar keterangan pemohon pemakzulan Trump.

Untuk bisa memakzulkan Donald Trump, pemohon pemakzulan memiliki tugas berat. Mereka harus mengamankan voting dari 48 Demokrat, 17 Republikan, dan 2 independen di Senat. Adapun empat hari sesi argumen, dengan durasi masing-masing delapan jam, akan menjadi kesempatan untuk mencari dukungan itu.

Sesi argumen akan dimulai di hari Rabu. Selama sesi itu berlangsung, pemohon pemakzulan bisa mengajukan pemanggilan saksi. Voting dibutuhkan untuk itu. Jika disepakati, baik pemohon pemakzulan ataupun kuasa hukum Trump bisa menanyai saksi yang dihadirkan. Pada sidang pemakzulan Trump yang pertama, tidak ada saksi yang berhasil dihadirkan.

Mengacu pada perdebatan-perdebatan sebelumnya, masalah konstitusi Amerika akan menjadi acuan arah sidang ke depannya. Sejauh ini, mayoritas Republikan menganggap sulit memakzulkan Donald Trump setelah ia tak lagi menjabat karena konstitusi tak secara spesifik mengatur hal itu. Hanay 10 Republikan yang berpandangan berbeda.

Baca juga: Sidang Pemakzulan Donald Trump Hari Ini, Berikut Perjalanannya

ISTMAN MP | REUTERS






AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

2 hari lalu

AHY Sebut Lukas Enembe Sudah Empat Kali Terkena Stroke

AHY mengatakan telah bertemu dengan Lukas Enembe kemarin. Dia mengungkapkan kader Partai Demokrat itu telah terkena 4 kali serangan stroke.


NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

2 hari lalu

NasDem Sebut Deklarasi Koalisi dan Capres Partai Itu Digelar 10 November 2022

Partai NasDem menyebut pengumuman koalisi dan calon presiden yang akan diusung partai itu akan dilakukan pada 10 November 2022.


Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

2 hari lalu

Koalisi PKS, NasDem dan Demokrat Diprediksi Alot Tentukan Cawapres

PKS, NasDem dan Demokrat disebut bisa sepakat soal Anies Baswedan sebagai capres, tetapi alot dalam menentukan siapa pendampingnya.


Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

2 hari lalu

Soal Peluang Anies Baswedan Jadi Capres, Ini Kata PKS

PKS tak membantah soal nama Anies Baswedan yang akan mereka usung sebagai calon presiden bersama NasDem dan Demokrat.


NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

2 hari lalu

NasDem 90 Persen Usung Anies Baswedan, Koalisi Diumumkan November Mendatang

Anies Baswedan disebut sebagai calon presiden yang paling berpeluang untuk diusung oleh koalisi NasDem, Demokrat dan PKS.


Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

3 hari lalu

Dunia Melihat Indonesia sebagai Negara Super Power Mini, Apa Maksud Luhut

Luhut Binsar Panjaitan menceritakan beberapa pakar ekonomi di Amerika Serikat memuji kondisi perekonomian Indonesia.


Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

3 hari lalu

Ancaman Resesi Global 2023, Luhut: Kita Harus Kompak Hadapi Keadaan

Luhut Binsar Panjaitan meminta Indonesia harus kompak menghadapi ancaman resesi global 2023.


NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

4 hari lalu

NasDem Sebut Koalisi dengan PKS dan Demokrat Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Partai NasDem dan calon mitra koalisinya memilih berhati-hati daripada terburu-buru dalam meresmikan koalisi.


Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

4 hari lalu

Survei LSJ: PDIP Unggul dengan 22,8 Persen Disusul Gerindra, Demokrat Melejit ke Posisi Empat

PDIP memiliki elektabilitas tertinggi 22,8 persen disusul dengan Partai Gerindra dengan 16,9 persen. Kemudian Golkar dengan 10,3 persen.


PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

4 hari lalu

PKS Belum Pastikan Ikuti NasDem Umumkan Capres dan Koalisi November

PKS disebut-sebut bakal berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai NasDem. Ketiganya mengatakan telah menjalin komunikasi yang intensif.