TEMPO.CO, - Kementerian Ekonomi dan Keuangan Korea Selatan mengatakan negaranya berencana membentuk satuan tugas kebijakan kependudukan. Satgas ini akan bertugas mengatasi rendahnya angka kelahiran dan penuaan yang cepat di sana.
"Satuan tugas pemerintah akan diluncurkan pada bulan Februari untuk menangani risiko demografis besar, termasuk penurunan populasi dan persiapan untuk masyarakat yang sangat tua," kata Wakil Menteri Keuangan Pertama Kim Yong-beom dikutip dari Yonhap, Rabu, 27 Januari 2021.
Tingkat kesuburan total di Korea Selatan mencapai rekor terendah baru. Jumlah rata-rata anak yang dimiliki seorang wanita seumur hidupnya hanya 0,92 pada 2019.
Penurunan tingkat kesuburan dikhawatirkan akan mempercepat jurang demografis, yakni penurunan besar populasi pekerja di tengah angka kelahiran yang rendah.
Baca juga: Di Korea Selatan, Angka Kematian Lebih Tinggi Dibanding Kelahiran
Korea Selatan diperkirakan akan melewati ambang batas masyarakat super tua pada tahun 2025, di mana proporsi mereka yang berusia 65 atau lebih akan mencapai 20 persen dari total populasi. Korea Selatan telah menjadi masyarakat lanjut usia pada tahun 2017.
Untuk mengurangi dampak ekonomi dan sosial dari jurang demografis, pemerintah berencana untuk mencari cara untuk membantu lebih banyak perempuan tetap bekerja. Salah satunya membantu para baby boomer, yang lahir antara 1955-1963, membangun bisnis dan mengembangkan karir setelah pensiun.
Mengenai masalah perpanjangan usia pensiun yang saat ini ditetapkan menjadi 60 tahun, Wakil Menteri Keuangan Pertama Kim Yong-beom mengatakan masalah tersebut memerlukan konsensus sosial. "Pemerintah akan mencari cara untuk membantu orang tua dipekerjakan kembali setelah pensiun," katanya.
Satgas juga akan mempertimbangkan untuk mengembangkan jenis visa baru untuk menarik orang asing datang ke Korea Selatan dan meningkatkan skema dana pensiun negara dan asuransi perawatan kesehatan.
YONHAP
https://m-en.yna.co.kr/view/AEN20210127008200320?section=national/national
