Kaleidoskop 2020: Ramai-ramai Normalisasi Hubungan Israel

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang pria mengendarai skuter di dekat bendera AS, Uni Emirat Arab, Israel, dan Bahrain di sepanjang jalan di Netanya, Israel, 14 September 2020. [REUTERS / Nir Elias]

    Seorang pria mengendarai skuter di dekat bendera AS, Uni Emirat Arab, Israel, dan Bahrain di sepanjang jalan di Netanya, Israel, 14 September 2020. [REUTERS / Nir Elias]

    TEMPO.CO, Jakarta - Tahun 2020 menjadi tahun menyakitkan buat Palestina. Israel menjadi penyebabnya.

    Israel berhasil mengajak banyak negara untuk melakukan normalisasi dengan mereka. Bagi Palestina, hal tersebut adalah pengkhianatan terhadap perjuangan mereka untuk lepas dari penjajahan Israel.  

    Normalisasi hubungan Israel pada 2020 ini diawali dengan Uni Emirat Arab pada September 2020. Tak lama berselang, Bahrain mengikuti jejak Uni Emirat Arab.   

    Uni Emirat Arab dan Bahrain menjadi negara Arab pertama dalam seperempat abad terakhir yang menandatangani perjanjian untuk menjalin hubungan formal dengan Israel. Keputusan ini ditengarai karena adanya ketakutan bersama terhadap Iran. 

    "Bersama-sama Uni Emirat Arab dan Israel akan berdiri lebih siap menghadapi ancaman dari rezim Iran dan kelompok ekstremis lainnya," kata Menteri Keuangan Amerika Serika, Steven Mnuchin, 20 Oktober 2020. 

    Normalisasi hubungan akan membuat Bahrain, Uni Emirat Arab dan Israel menjalin hubungan diplomatik penuh. Normalisasi ini dibantu oleh Amerika Serikat sebagai penengah. 

    Bagi Amerika, normalisasi tersebut adalah bagian dari rencana mereka untuk menciptakan kedamaian di Timur Tengah. Dalam visi Presiden Amerika Donald Trump, Israel lah yang akan menjadi figur "penjaga perdamaian" di Timur Tengah sehingga negara-negara Arab perlu didekatkan ke Israel.

    Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi setuju dengan visi tersebut, bahkan memujinya. Menurut ia, kesepakatan normalisasi hubungan menjadi langkah penting yang diharapkan bisa mengkonsolidasikan stabilitas dan perdamaian di Timur Tengah. Di sisi lain, kata ia, untuk mencapai solusi yang adil serta bersifat permanen bagi perjuangan Palestina.

    Dalam kesepakatan normalisasi yang diteken Israel, negara pimpinan Benjamin Netanyahu itu mengaku berjanji tidak akan mencaplok Palestina. Hal itu disebut-sebut menjadi salah satu alasan kenapa negara-negara Arab akhirnya terbujuk untuk merapat ke Tel Aviv. Walau begitu, ada keuntungan-keuntungan lain juga yang ditawarkan lewat normalisasi tersebut.


    Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu didampingi Sara Natanyahu berbicara dengan Presiden Donald Trump dan ibu negara Melania Trump sebelum penandatanganan Kesepakatan Abraham, di Ruang Oval Gedung Putih, Washington, AS, 15 September 2020. Trump kerap bertemu dengan banyak orang hingga ribuan pendukungnya saat kampanye tanpa mengenakan masker. REUTERS/Tom Brenner

    Keuntungan dari Normalisasi Hubungan Israel

    Pakar pertahanan dari Center for International Policy, William Hartung, menyebut perdagangan senjata sebagai pertimbangan penting dari kesepakatan normalisasi. Dengan menjadi sekutu Amerika, maka Uni Emirat Arab, Bahrain, serta Israel bisa mendapat akses bantuan pertahanan dari negeri Paman Sam tersebut. 

    Hal itu, menurut Hartung, sudah terlihat ketika Uni Emirat Arab dan Amerika Serikat mulai membahas soal pembelian pesawat tempur F-35. Walau belakangan Israel menghalangi hal tersebut, menyebutnya di luar kesepakatan normalisasi, tak tertutup kemungkinan hal itu berubah di kemudian hari. 

    Bahrain pun diyakini memasukkan perdagangan senjata dalam pertimbangannya. Menurut Hartung, untuk Amerika sendiri, perdagangan senjata mereka akan makin besar. Pada 2019 atau pra-normalisasi, perdagangan senjata Amerika Serikat sudah meningkat 42 persen atau setara US$70 miliar (Rp990 triliun). 

    Selain perdagangan senjata, keuntungan lain adalah diplomasi tradisional. Wakil Presiden dari lembaga Center for Strategic and International Studies, Jon Alterman, menyebut normalisasi hubungan antara Israel, Uni Emirat Arab, dan Bahrain akan menyederhanakan diplomasi di Timur Tengah. Dengan begitu, penyelesaian-penyelesaian konflik di Timur Tengah diharapkan akan menjadi lebih mudah nantinya. 

    "Tentu jalan ke penyelesaian konflik masih panjang. Namun, saya harap, hal itu benar-benar bisa diwujudkan, bukan sekedar klaim mereka saja," kata Alterman. 

    Sedangkan Mouin Rabbani dari Arab Studies Institute, berpendapat Amerika Serikat juga diuntungkan dari normalisasi ini. Menurutnya, ke depan akan lebih mudah bagi negara Abang Sam untuk memainkan pengaruh atau mengubah isu utama terkait konflik di Timur Tengah. Adapun target utama Amerika adalah Iran. 

    “Tidak ada keraguan kalau ini pukulan telak bagi Palestina dan pesimisme kalau Palestina tidak lagi menjadi prioritas bagi negara-negara Arab,” kata Ian Black, pengamat dari Middle East Centre di London School of Economics. 

    Palestina menginginkan sebuah negara merdeka berdasarkan perbatasan de facto sebelum perang 1967 meletup. Dalam skema tersebut, Israel menduduki Tepi Barat dan Jalur Gaza serta mencaplok Yerusalem Timur.

    Negara-negara Arab sudah lama menyerukan agar Negara Bintang Daud itu menarik diri dari pendudukannya. Ini dinilai sebagai solusi yang adil bagi para pengungsi Palestina dan mengarah pada pembentukan Palestina sebagai negara yang merdeka. Sebagai imbalannya, negara-negara Arab mau membuka hubungan diplomatik dengan Israel. 

    Akan tetapi, harapan itu sekarang tampak tinggal kenangan. Beberapa analis mengatakan kesepakatan normalisasi hubungan Israel oleh beberapa negara Arab tidak mungkin terjadi tanpa dukungan Arab Saudi. Dengan kata lain, janji bahwa pendudukan Palestina tidak akan terjadi ke depannya pun kemungkinan hanya buaian saja. 

    “Agenda politik Bahrain tampak didikte oleh Arab Saudi,” kata Marwa Fatafta, anggota jaringan kebijakan Palestina, Al-Shabaka. 

    Pada akhir 2018 atau beberapa bulan sebelum Pemerintah Bahrain setuju menjadi tuan rumah konferensi Middle East plan yang dipimpin oleh Presiden Trump, Uni Emirat Arab dan Kuwait berjanji bakal mengucurkan bantuan keuangan ke Bahrain agar negara itu bisa menstabilkan keuangannya. Bahrain bergantung secara keuangan pada negara-negara tetangganya. 

    Pada 2011 ketika terjadi gejolak Arab Spring, Arab Saudi mengirimkan pasukan militer ke Bahrain untuk membantu negara itu menghadapi gelombang unjuk rasa anti-pemerintah. Mereka yang berunjuk rasa menentang Kerajaan Bahrain yang di nilai telah melakukan penindasan. 

    “Maka itu, dengan bergabungnya Bahrain ke ‘kereta’ yang dipimpin oleh Amerika Serikat, ini bisa memberikan perlindungan pada Kerajaan Bahrain dari rakyatnya sendiri (yang ingin melawan negara),” kata Mouin Rabbani, co-editor Jadaliyya.


    Gambar kombinasi menunjukkan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed Bin Salman di Osaka, Jepang 29 Juni 2019 dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem 9 Februari 2020. [Sputnik / Mikhail Klimentyev / Kremlin via REUTERS] 

    Maroko, Sudan dan Buthan

    Jika Uni Emirat Arab dan Bahrain sudah menentukan sikap pada Israel, Sudan belum. Internal Sudan terpecah, ada yang menganggap normalisasi hubungan Israel akan menguntungkan Sudan, ada yang tidak. Problemnya, janji akan melakukan normalisasi sudah kadung dinyatakan pada Oktober lalu. 

    Dikutip dari Arabnews, beberapa pejabat Sudan menganggap sulit untuk menolak tawaran Amerika agar Sudan melakukan normalisasi hubungan Israel. Sebab, apabila mereka menerimanya, maka Amerika berpotensi mengeluarkan Sudan dari daftar negara yang menyokong terorisme. Bagusnya lagi, dengan keluar dari daftar, maka Sudan bisa mencari pinjaman ke negara lain untuk menangani krisis ekonominya. 

    Sebelum Pompeo berkunjung ke Sudan, pemerintah setempat sudah pernah bertemu dengan pejabat Amerika untuk menegosiasikan kesepakatan normalisasi. Dalam negosiasi itu, Sudan meminta jaminan bantuan finansial sebesar US$3 miliar. Pihak Amerika tidak menerimanya, menawarkan dana bantuan kurang dari US$ 1 miliar yang berasal dari kantong Uni Emirat Arab. 

    Perkembangan terbaru, Desember ini Sudan meminta hal tambahan kepada Amerika sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi. Mereka meminta Amerika mengesahkan legislasi yang pada intinya memberikan kekebalan ke negara Afrika tersebut dari jeratan tindak pidana terorisme. Mereka memberi deadline hingga akhir Desember 2020 atau tidak ada normalisasi sama sekali. 

    Sementara di Maroko, kelompok Maroko Front Polisario, yang puluhan tahun berjuang untuk kemerdekaan Sahara Barat, mengutuk keras keputusan Amerika Serikat untuk mengakui klaim Maroko atas wilayah gurun itu sebagai imbalan normalisasi hubungan dengan Israel. Amerika Serikat dikabarkan memenuhi klaim Maroko atas Sahara Barat sebagai bagian dari kesepakatan normalisasi hubungannya dengan Israel. 

    Satu lagi negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel adalah Buthan. Negara Bintang Daud itu resmi menjalin hubungan diplomatik dengan Buthan  pada 12 Desember 2020 atau dua hari setelah kesepakatan normalisasi hubungan Israel dengan Maroko. 

    Motif normalisasi negara Himalaya mayoritas Buddha, yang bertetangga dengan India itu, tampaknya tidak terkait dengan perjanjian yang disponsori Amerika Serikat dengan negara-negara Arab. Namun, para pejabat Israel berusaha untuk menggambarkannya sebagai bukti penerimaan kedaulatan Israel semakin meningkat di luar negeri. 

    Kementerian Luar Negeri Israel, dikutip dari Reuters, 13 Desember 2020, mengatakan perjanjian tersebut menyusul beberapa tahun kontak rahasia antara Israel dan Bhutan dengan tujuan membangun hubungan. 

    Apakah 2021 akan semakin bertambah negara-negara yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel? Yang pasti, Palestina telah menegaskan sikapnya menolak bernegosiasi dengan Israel. Palestina juga mengecam normalisasi hubungan Israel dengan Uni Emirat Arab dan Bahrain sebagai pengkhianatan terhadap perjuangan Palestina.   


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketentuan THR Ramadan 2021: Tidak Boleh Dicicil

    Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah telah mengeluarkan edaran THR Ramadan 2021 yang mewajibkan perusahaan membayarnya sesuai dengan undang-undang.