TEMPO.CO, Jakarta - Kongres Bolivia menyetujui laporan yang berisi rekomendasi tuntutan hukum terhadap Presiden Jeanine Anez, yang berasal dari sayap kanan.
Kongres Bolivia berisi anggota Dewan yang mayoritas merupakan pendukung bekas Presiden Evo Morales.
Laporan yang disusun oleh komisi parlemen, menuding Anez dan sejumlah menteri terlibat dalam pembuatan keputusan yang bertentangan dengan Konstitusi dan hukum.
“Mereka dituding melanggar tugas, melakukan genosida, pembunuhan, tindakan melukai secara serius, terlibat tindak kriminal, melanggar kebebasan dan penghilangan paksa orang,” begitu dilansir Reuters mengutip dari laporan komisi parlemen pada Sabtu, 31 Oktober 2020.
Bolivia mengalami goncangan politik sejak Oktober 2019 saat pemilu yang berlangsung dituding sarat kecurangan.
Saat itu, Presiden Evo Morales, mengundurkan diri setelah ditekan kelompok tentara dan demonstran dari sayap kanan.
Sejak terpilih pada 12 November 2020, pemerintahan Anez mendapat kecaman karena memberikan kewenangan luas kepada militer untuk menggunakan kekuasaan.
Setidaknya 30 orang pendukung Morales tewas oleh tindakan aparat sejak Anez berkuasa.
Partai MAS, yang berhaluan sosialis dan mendukung Morales, menang pemilu pada Oktober 2020. Kandidat Presiden Luis Arce dari Partai MAS bakal bertugas pada 8 November 2020.
Hasil rekomendasi dari komisi parlemen itu akan dibahas oleh parlemen Bolivia untuk disetujui oleh dua per tiga jumlah anggota.
Sumber
