Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Perusahaan Teknologi Cina Panen Data Ribuan Politisi India untuk Perang Hibrida

image-gnews
Perdana Menteri India Narendra Modi melambai ke media ketika ia tiba untuk menghadiri upacara syukur oleh para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) kepada sekutunya di markas besar partai di New Delhi, India, 21 Mei 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis
Perdana Menteri India Narendra Modi melambai ke media ketika ia tiba untuk menghadiri upacara syukur oleh para pemimpin Partai Bharatiya Janata (BJP) kepada sekutunya di markas besar partai di New Delhi, India, 21 Mei 2019. REUTERS/Anushree Fadnavis
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sebuah perusahaan teknologi di Shenzhen yang terkait dengan pemerintah Cina dilaporkan telah mengumpulkan data ribuan politisi hingga pebisnis India untuk memudahkan pengawasan dan potensi perang hibrida.

Overseas Key Information Database (OKIDB) dikembangkan oleh Zhenhua Data Information Technology Co, sebuah perusahaan teknologi yang mengawasi individu asing, menurut laporan investigasi The Indian Express, yang diterbitkan pada 14 September 2020.

Zhenhua Data menargetkan individu dan institusi dalam politik, pemerintahan, bisnis, teknologi, media, dan masyarakat sipil. Zhenhua Data mengklaim bekerja dengan badan intelijen, militer dan keamanan Cina, yang memantau jejak digital subjek di seluruh platform media sosial, memelihara "perpustakaan informasi" yang mencakup konten tidak hanya dari sumber berita, forum, tetapi juga dari penelitian, paten, dokumen perintah, bahkan posisi perekrutan.

Basis data yang diperoleh dari individu India mencakup 1.350 politisi dari kedudukan menteri, wali kota, legislator hingga anggota parlemen India dari lintas partai BJP, Partai Kongres, partai Kiri dan hampir semua organisasi regional yang tersebar di seluruh India, menurut laporan The Indian Express.

Secara keseluruhan perusahaan teknologi yang berbasis di Shenzhen itu mengawasi 10.000 lebih individu dan organisasi India dalam database target asingnya, kata laporan itu.

Investigasi Indian Express menunjukkan bahwa OKIDB melacak kerabat tokoh politik India, antara lain Perdana Menteri Narendra Modi dan istrinya, Presiden Kovind dan istrinya, mantan PM Manmohan Singh dan istrinya, termasuk anak-anak mereka.

Tingkat pengawasan target di India yang diidentifikasi dan dipantau secara real time oleh Zhenhua Data Information Technology Co. Limited semakin bertambah, baik secara luas maupun mendalam.

The Indian Express melakukan investigasi selama dua bulan dan menemukan bahwa database hanya membutuhkan dua tahun untuk membangun big data yang akan digunakan dalam Artificial Intelligence.

Selama dua bulan, The Indian Express, menggunakan alat big data, menyelidiki metadata dari operasi Zhenhua untuk mengekstrak entitas India dari tumpukan besar file log yang membentuk apa yang disebut oleh perusahaan sebagai Overseas Key Information Database (OKIDB). Database ini menggunakan alat penargetan dan klasifikasi, termasuk ratusan entri tanpa penanda eksplisit.

OKIDB memiliki entri dari Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Australia, Kanada, Jerman dan Uni Emirat Arab, yang diperoleh melalui jaringan peneliti dari sumber yang terhubung ke perusahaan yang berbasis di Kota Shenzhen di provinsi Guangdong, Cina tenggara.

Sementara The Washington Post melaporkan Zhenhua Data juga memanen data biografi dan catatan dari kapten kapal induk dan calon perwira Angkatan Laut AS. Zhenhua Data juga mengumpulkan profil dan peta keluarga para pemimpin asing beserta kerabat dan anak-anak mereka, termasuk rekaman obrolan media sosial di kalangan pengamat Cina di Washington.

Basis data berisi informasi tentang lebih dari 2 juta orang, termasuk setidaknya 50.000 orang Amerika dan puluhan ribu orang yang memegang posisi publik terkemuka, menurut dokumen pemasaran Zhenhua dan ulasan dari sebagian basis data, dikutip dari Washington Post.

Sumber yang mengungkapkan ini tidak ingin disebutkan namanya dengan alasan "risiko dan keamanan".

Bekerja melalui seorang profesor di Vietnam, Christopher Balding, yang telah mengajar di Shenzhen, sumber tersebut berbagi data dengan organisasi berita yang mencakup The Indian Express, The Australian Financial Review, Italy’s Il Foglio dan The Daily Telegraph di London.

Big data tokoh penting India yang dikumpulkan termasuk sekitar 700 politisi India dan 460 orang yang merupakan kerabat dekat politisi. Kemudian ada daftar keluarga lebih dari 100 politisi, yang tampaknya merupakan upaya untuk membuat silsilah "pohon keluarga".

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lalu ada 350 anggota parlemen saat ini dan mantan anggota, yang beberapa di antaranya saat ini atau pernah menjadi anggota Komite Dewan.

Di OKIDB setidaknya ada 40 pejabat India saat ini dan mantan Kepala Menteri beserta Wakil Kepala Menteri atau anggota keluarga mereka. Mereka tidak hanya dari negara bagian yang diperintah BJP atau Kongres, tetapi juga dari negara bagian yang dipimpin terutama oleh partai-partai regional.

Dalam daftar juga terdapat puluhan gubernur negara bagian saat ini dan sebelumnya.

Secara signifikan, OKIDB melacak 70 wali kota dan wakil wali kota dari kota-kota besar dan kecil di India.

Tujuan untuk menambang data individu dan organisasi asing ini untuk mendorong apa yang disebut Perang Hibrida, yakni perang dengan menggunakan alat non-militer untuk merusak, menguasai, menundukkan, dan mempengaruhi.

Catatan menunjukkan bahwa Zhenhua terdaftar sebagai sebuah perusahaan pada April 2018 dan mendirikan 20 pusat pemrosesan di berbagai negara dan wilayah. Perusahaan ini memiliki klien pemerintah dan militer Cina.

Menanggapi laporan ini, sumber Kedutaan Besar Cina di Delhi mengatakan Cina belum meminta dan tidak akan meminta perusahaan atau individu untuk mengumpulkan atau memberikan data, informasi dan intelijen yang disimpan di dalam wilayah negara lain untuk pemerintah Cina dengan melanggar hukum setempat.

Namun, sumber tersebut tidak menjawab pertanyaan spesifik jika pemerintah Cina dan militer adalah klien Zhenhua Data seperti yang diklaim oleh perusahaan, atau untuk tujuan apa pemerintah Cina menggunakan data OKIDB.

"Apa yang ingin saya tunjukkan adalah bahwa pemerintah Cina telah meminta perusahaan Cina untuk secara ketat mematuhi hukum dan peraturan setempat ketika melakukan bisnis di luar negeri; posisi ini tidak akan berubah," kata sumber Kedutaan Besar Cina di India.

Awal bulan ini, situs web Zhenhua Data Information Technology Co ditarik segera setelah The Indian Express mengontaknya untuk memberikan komentar.

Pengungkapan ini muncul ketika perselisihan meningkat di sepanjang Line of Actual Control, garis perbatasan antara India dan Cina. Sejak Juni India mulai memblokir secara bertahap 100 lebih aplikasi Cina karena alasan keamanan.

Sumber:

https://indianexpress.com/article/express-exclusive/china-watching-big-data-president-kovind-pm-narendra-modi-opposition-leaders-chief-justice-of-india-zhenhua-data-information-technology-6594861/

https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/chinese-firm-harvests-social-media-posts-data-of-prominent-americans-and-military/2020/09/14/b1f697ce-f311-11ea-8025-5d3489768ac8_story.html

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

17 jam lalu

Huawei Nova 12. gsmarena.com
Huawei Kembali ke Posisi Atas Penguasa Pasar Ponsel di Cina

Honor dan Huawei menempati posisi pertama pangsa pasar ponsel pintar di negara asalnya, Cina., menurut IDC


Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

19 jam lalu

Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken bertemu dengan Menteri Luar Negeri Cina Wang Yi di Departemen Luar Negeri di Washington, AS, 26 Oktober 2023. REUTERS/Sarah Silbiger
Antony Blinken Minta Beijing Beri Kesetaraan Kesempatan untuk Pengusaha Amerika di Cina

Antony Blinken menyerukan pada Cina agar memberikan kesempatan yang sama pada para pelaku bisnis dari Amerika Serikat di Cina.


Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

1 hari lalu

Menko Marves Luhut Pandjaitan mengunggah sejumlah foto ketika bersama Menlu Cina Wang Yi sebelum memulai Dialog Tingkat Tinggi dan Mekanisme Kerja Sama Keempat Indonesia-China (HDCM) di Labuan Bajo, Sabtu, 20 April 2024. Instagram
Terpopuler: Kontroversi 1 Juta Hektare Padi Cina di Kalimantan, Deretan Alasan BI Naikkan Suku Bunga

Berita terpopuler bisnis pada 24 April 2024, dimulai rencana Cina memberikan teknologi padi untuk sejuta hektare lahan sawah di Kalimantan.


Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

1 hari lalu

Suasana mudik lebaran di Stasiun Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) Halim, Jakarta, Sabtu, 6 April 2024. Kereta cepat Whoosh untuk pertama kalinya bakal melayani penumpang mudik lebaran. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Benarkah Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Akan Lebih Sukses Dibanding Jakarta-Bandung?

Pengamat dari MTI membeberkan alasan proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya bakal lebih sukses ketimbang Jakarta-Bandung.


Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

1 hari lalu

Cuplikan video padi di gurun Dubai, yang dikembangkan CIna,  7 April 2024 (Asia Hot Topics)
Lahan Sejuta Hektar untuk Padi Cina: Upaya Luhut, Keheranan Pakar IPB dan Contoh Sukses di Gurun Dubai

Menko Luhut mengatakan, Cina bersedia untuk mengembangkan pertanian di Kalimantan Tengah dengan memberikan teknologi padinya.


Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

1 hari lalu

Rute Kereta Cepat Jakarta-Surabaya Bakal Diubah
Luhut Rencanakan Kereta Cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina, Apa Bedanya dengan Kereta Cepat Jakarta-Bandung?

Luhut menggadang-gadang proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya dengan Cina. Berikut perbedaan spesifikasi dan lainnya dari Kereta Cepat Jakarta-Bandung.


Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

2 hari lalu

Sejumlah buruh tani menanam benih padi. TEMPO/Budi Purwanto
Pengamat Pertanian Ragu Benih dari Cina Cocok di Indonesia

Pengamat Pertanian Khudori meragukan sistem usaha tani dari Cina yang akan diterapkan di Indonesia.


Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

2 hari lalu

Cina akan garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya.
Cina Garap Kereta Cepat Jakarta-Surabaya, Pengamat: Hati-hati, Jangan Pakai APBN Lagi

Indonesia kembali menggandeng Cina di proyek kereta cepat Jakarta-Surabaya. Jangan sampai menggunakan APBN lagi seperti kereta cepat Jakarta-Bandung.


Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

2 hari lalu

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi (kiri) berdialog dengan pelajar saat Kegiatan Edukasi Keuangan di Indonesia Banking School, Jakarta, Senin, 22 Januari 2024. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyelenggarakan kegiatan Edukasi Keuangan terkait investasi, pinjaman hingga perencanaan keuangan yang diikuti sekitar 1.500 pelajar secara luring dan daring guna meningkatkan literasi keuangan masyarakat khususnya bagi pelajar. TEMPO/Tony Hartawan
Terkini: OJK Beri Tips Kelola Keuangan untuk Emak-emak, Bulog Siap Jadi Pembeli Gabah Teknologi Cina di Kalimantan Tengah

Kepala Eksekutif OJK Friderica Widyasari Dewi memberikan sejumlah tips yang dapat diterapkan oleh ibu-ibu dalam menyikapi isi pelemahan rupiah.


Wacana Sawah Padi Cina 1 Juta Hektare di Kalimantan, Guru Besar IPB: Tidak Masuk Akal

2 hari lalu

Ilustrasi panen padi di sawah. TEMPO/Prima Mulia
Wacana Sawah Padi Cina 1 Juta Hektare di Kalimantan, Guru Besar IPB: Tidak Masuk Akal

Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB) mengkritik wacana penggunaan lahan 1 juta hektare di Kalimantan untuk adaptasi sawah padi dari Cina.