Pengacara Senior Hong Kong Menyoal UU Keamanan Nasional

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng telah berkumpul lagi untuk unjuk rasa anti-pemerintah terbaru.[Sky News]

    Para pengunjuk rasa yang mengenakan topeng telah berkumpul lagi untuk unjuk rasa anti-pemerintah terbaru.[Sky News]

    TEMPO.CO, Hong Kong – Pengacara senior di Hong Kong mengungkapkan kekhawatiran mengenai rencana pemilihan hakim untuk menyidang kasus keamanan nasional.

    Ini karena undang-undang keamanan nasional mengatur kewenangan pemilihan hakim itu berada di tangan Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dianggap pro-Cina.

    Ketentuan baru ini dianggap sebagai tantangan paling serius terhadap sistem yudisial independen yang dianut Hong Kong sejak diserahkan Inggris ke Cina pada 1997.

    Ketua Asosiasi Pengacara Hong Kong, Philip Dykes, menyebut ini sebagai kondisi luar biasa.

    Kondisi ini bisa mengintervensi inti kemandirian sistem yudisial, yang dilindungi kontisusi Hong Kong yaitu Basic Law.

    “Ini perubahan mendasar sejak penyerahan Hong Kong,” kata Dykes seperti dilansir Reuters pada Ahad, 21 Juni 2020.

    Dykes menambahkan,”Anda tidak bisa mengatakan sedikit independen seperti Anda tidak bisa mengatakan sedikit hamil. Anda independen atau tidak,” kata Dykes.

    Soal Lam mengetuai Dewan Keamanan Nasional Hong Kong, dia mengatakan,”Anda memilih hakim untuk sidang yang Anda memiliki kepentingan di dalamnya.”

    Ini terkait rencana penerapan undang-undang keamanan nasional, yang dirancang Cina.

    Beijing beralasan undang-undang ini diperlukan untuk mengatasi kekacauan akibat gelombang unjuk rasa yang terjadi di Hong Kong sejak 2019.

    Warga Hong Kong menolak rencana pengesahan legislasi ekstradisi dan undang-udang keamanan nasional ini, yang dianggap mengebiri demokrasi dan kebebasan berekspresi di sana seperti dilansir CNN.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ketahui, Syarat Sebelum Melakukan Perjalanan atau Traveling Saat PPKM

    Pemerintah menyesuaikan sejumlah aturan PPKM berlevel, termasuk syarat traveling baik domestik maupun internasional.