Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HRWG Desak Moratorium Kerja Magang di Jepang

image-gnews
korban menunjukkan barang bukti berupa kwitansi setoran uang
korban menunjukkan barang bukti berupa kwitansi setoran uang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Working Group, HRWG mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium kerja sama skema magang di Jepang mengingat maraknya praktek perekrutan tidak adil dan eksploitasi tanpa pengawasan dan tindakan tegas pemerintah terhadap para pelaku terhadap calon pekerja magang.

Menurut HRWG, moratorium dilakukan khususnya untuk skema private to private dalam Technical Intern Training Program dengan pemerintah dan swasta di Jepang.

Desakan moratorium itu dikeluarkan HRWG dalam peluncuran buku bertajuk Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation, Rabu, 20 Mei 2020. 

Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra menjelaskan tentang pelanggaran marak terjadi dari hulu dalam hal ini di Indonesia hingga di Jepang.

"Praktek ini terjadi saat perekrutan, pelatihan, persiapan, dan pemberangkatan yang dilakukan umumnya oleh sektor swasta yang memiliki izin dari pemerintah," kata Awigra dalam pernyataan pers yang diterima Tempo.

Dalam skema magang government to government, dugaan praktek korupsi untuk mendapatkan kursi pemagang di Jepang juga menguat.

Menurut Awigra, bukan tanpa alasan praktek merugikan ini terjadi mengingat selama ini pemerintah tidak menetapkan struktur biaya penempatan.

Selain itu, skema ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Dan, para pemagang dikeluarkan dari skema perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 (b) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

"Dalam skema ini, kami menemukan banyak calon magang harus merogoh saku antara Rp 30 sampai Rp 80 juta. Alih-alih ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta memperbaiki nasib dengan magang ke Jepang, sebelum mereka berangkat, mereka bahkan sudah terlilit utang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sehingga moratorium ini  didesakkan ke pemerintah sebagai salah satu rekomendasi hasil kajian HRWG setelah mendengarkan pengakuan dari para mantan magang dan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam buku tersebut.

HRWG juga memberikan rekomendasi antara lain pemerintah agar melakukan renegosiasi bilateral sembari memperbaiki payung hukum perlindungan dan efektivitas pengawasan.

Pemerintah juga seharusnya menetapkan struktur pembiayaan yang jelas dalam skema magang ini.

Pemerintah Indonesia didorong untuk mendisiplinkan aktor-aktor swasta yang selama ini melakukan praktek tidak etis.

Pemerintah juga dituntut untuk mendesain ulang program reintegrasi yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dalam negeri.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, pada 21 Januari 2020, terdapat 51.337 orang Indonesia bekerja di Jepang dan lebih separuhnya masuk dalam kategori skema magang.

Direktur PTKLN Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan secara signifikan. Begitu juga dengan Jepang yang sudah membuat peraturan yang memberlakukan setara setiap pekerja. 

Temuan dan testimoni mantan pekerja magang di Jepang yang mengalami ketidakadilan, menurut Eva, tidak dapat digeneralisasi dengan situasi saat ini di mana pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan. 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

11 jam lalu

Harli Siregar. Dok. Kejati Papua Barat
10 Tersangka Korupsi Timah Masuk Tahap 2 Besok

Kejaksaan Agung menyebut 10 tersangka kasus dugaan korupsi timah akan dilimpahkan ke jaksa penuntut umum besok.


Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

17 jam lalu

Terdakwa mantan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) periode 2009-2014, Karen Agustiawan, mengikuti sidang lanjutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 16 Mei 2024. Penasehat hukum menghadirkan Wakil Presiden RI ke 10 Jusuf Kalla, sebagai saksi yang meringankan untuk terdakwa Karen Agustiawan tindak pidana korupsi pengadaan Liquefied Natural Gas (LNG) di Pertamina (Persero) tahun 2011 - 2021, mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar USD140 juta atau sebesar Rp.2,1 triliun. TEMPO/Imam Sukamto
Karen Agustiawan, Perjalanan Kasus Korupsi Eks Dirut Pertamina

Karen Agustiawan terdakwa perkara korupsi pengadaan gas alam cair atau liquified natural gas (LNG) di PT Pertamina telah menjalani pleidoi


Saksi Ahli Sebut Korupsi Jalan Tol MBZ Tidak Merugikan Negara, Hakim: Siapa Pemilik PT JJC?

18 jam lalu

Majelis hakim mendengarkan keterangan saksi dalam sidang lanjutan dengan dua terdakwa Ketua Lelang PT. Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Yudhi Mahyudin dan mantan Direktur Utama PT. Jasamarga JJC, Djoko Dwijono, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024. Sidang ini dengan agenda pemeriksaan keterangan 5 orang saksi ahli dalam perkara tindak pidana korupsi pembangunan jalan tol MBZ Jakarta - Cikampek II eleveted ruas Cikunir - Karawang Barat, menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.510 miliar. TEMPO/Imam Sukamto
Saksi Ahli Sebut Korupsi Jalan Tol MBZ Tidak Merugikan Negara, Hakim: Siapa Pemilik PT JJC?

Saksi ahli menyebut pembangunan jalan tol MBZ tidak menggunakan uang pemerintah, melainkan uang milik PT JCC.


Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Hakim: Ada Akal-akalan di Pengujian Kualitas Proyek

1 hari lalu

Jalan Tol MBZ Dibangun di Bawah Standar, Saksi Ungkap Bahaya untuk Truk dan Bus
Sidang Kasus Korupsi Jalan Tol MBZ, Hakim: Ada Akal-akalan di Pengujian Kualitas Proyek

Majelis hakim kasus dugaan korupsi proyek jalan tol Mohamed Bin Zayed (Tol MBZ) menyebut ada akal-akalan dalam pengujian kualitas proyek.


Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

1 hari lalu

Suasana di depan Gedung KPK/Tempo/Mirza Bagaskara
Usut Dugaan Korupsi Jual Beli Gas, KPK Panggil Petinggi PT PGN dan PT IAE

KPK telah menetapkan dua tersangka dalam kasus dugaan korupsi jual beli gas di PT Perusahaan Gas Negara (PT PGN) periode 2017-2021.


Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

1 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Pexel/Cottonbro
Kasus Korupsi PT Telkom, KPK Sebut Kerugian Negara di Atas Rp 100 M

KPK menaksir kerugian negara akibat kasus dugaan rasuah di PT Telkom (Persero) mencapai miliaran rupiah.


KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya?

2 hari lalu

Juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Kamis, 2 Mei 2024.  TEMPO/Imam Sukamto
KPK Tetapkan Dua Tersangka Kasus Jual Beli Gas PT PGN, Bagaimana Modusnya?

Kepala Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan kerugian negara muncul lantaran PT PGN tak memiliki kajian dan mitigasi risiko bisnis yang memadai.


Spot Foto Ikonik Gunung Fuji di Fuji City Akan Dibatasi Mulai Juli

3 hari lalu

Gunung Fuji Jepang (Pixabay)
Spot Foto Ikonik Gunung Fuji di Fuji City Akan Dibatasi Mulai Juli

Setelah spot foto di balik Lawson, Fuji City berencana memasang pembatas untuk menghalangi pemandangan gunung Fuji dari jembatan populer


Kasus RIta Widyasari, KPK Sita 104 Kendaraan dan Uang Sekitar Rp 8,7 Miliar

4 hari lalu

Ekspresi terdakwa Bupati Kutai Kartanegara nonaktif, Rita Widyasari, terlihat mengusap hidungnya saat mendengarkan pembacaan amar tuntutan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Senin, 25 Juni 2018. ANTARA
Kasus RIta Widyasari, KPK Sita 104 Kendaraan dan Uang Sekitar Rp 8,7 Miliar

Pengeledahan juga untuk penyidikan lebih lanjut di dugaan pencucian uang yang dilakukan bekas Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari.


Respons Khofifah setelah Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi di Kementerian Sosial

4 hari lalu

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (tengah) bertemu mantan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (kanan) dan Emil Dardak (kiri), di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan pada Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Respons Khofifah setelah Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Korupsi di Kementerian Sosial

Wakil Sekjen Golkar mengatakan pelaporan yang dilayangkan kepada Khofifah hanya bagian dinamika menjelang Pilkada 2024.