Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

HRWG Desak Moratorium Kerja Magang di Jepang

korban menunjukkan barang bukti berupa kwitansi setoran uang
korban menunjukkan barang bukti berupa kwitansi setoran uang
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Human Rights Working Group, HRWG mendesak pemerintah Indonesia untuk melakukan moratorium kerja sama skema magang di Jepang mengingat maraknya praktek perekrutan tidak adil dan eksploitasi tanpa pengawasan dan tindakan tegas pemerintah terhadap para pelaku terhadap calon pekerja magang.

Menurut HRWG, moratorium dilakukan khususnya untuk skema private to private dalam Technical Intern Training Program dengan pemerintah dan swasta di Jepang.

Desakan moratorium itu dikeluarkan HRWG dalam peluncuran buku bertajuk Shifting the Paradigm of Indonesia-Japan Labour Migration Cooperation, Rabu, 20 Mei 2020. 

Deputi Direktur HRWG, Daniel Awigra menjelaskan tentang pelanggaran marak terjadi dari hulu dalam hal ini di Indonesia hingga di Jepang.

"Praktek ini terjadi saat perekrutan, pelatihan, persiapan, dan pemberangkatan yang dilakukan umumnya oleh sektor swasta yang memiliki izin dari pemerintah," kata Awigra dalam pernyataan pers yang diterima Tempo.

Dalam skema magang government to government, dugaan praktek korupsi untuk mendapatkan kursi pemagang di Jepang juga menguat.

Menurut Awigra, bukan tanpa alasan praktek merugikan ini terjadi mengingat selama ini pemerintah tidak menetapkan struktur biaya penempatan.

Selain itu, skema ini hanya diatur melalui Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 8 tahun 2008 tentang Tata Cara Perizinan dan Penyelenggaraan Pemagangan di Luar Negeri. Dan, para pemagang dikeluarkan dari skema perlindungan yang diatur dalam Pasal 4 (b) Undang-undang nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

"Dalam skema ini, kami menemukan banyak calon magang harus merogoh saku antara Rp 30 sampai Rp 80 juta. Alih-alih ingin meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta memperbaiki nasib dengan magang ke Jepang, sebelum mereka berangkat, mereka bahkan sudah terlilit utang," ujarnya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sehingga moratorium ini  didesakkan ke pemerintah sebagai salah satu rekomendasi hasil kajian HRWG setelah mendengarkan pengakuan dari para mantan magang dan penelitian lanjutan yang dituangkan dalam buku tersebut.

HRWG juga memberikan rekomendasi antara lain pemerintah agar melakukan renegosiasi bilateral sembari memperbaiki payung hukum perlindungan dan efektivitas pengawasan.

Pemerintah juga seharusnya menetapkan struktur pembiayaan yang jelas dalam skema magang ini.

Pemerintah Indonesia didorong untuk mendisiplinkan aktor-aktor swasta yang selama ini melakukan praktek tidak etis.

Pemerintah juga dituntut untuk mendesain ulang program reintegrasi yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhan dalam negeri.

Menurut data Kementerian Kesehatan, Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Jepang, pada 21 Januari 2020, terdapat 51.337 orang Indonesia bekerja di Jepang dan lebih separuhnya masuk dalam kategori skema magang.

Direktur PTKLN Kementerian Ketenagakerjaan, Eva Trisiana mengatakan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan secara signifikan. Begitu juga dengan Jepang yang sudah membuat peraturan yang memberlakukan setara setiap pekerja. 

Temuan dan testimoni mantan pekerja magang di Jepang yang mengalami ketidakadilan, menurut Eva, tidak dapat digeneralisasi dengan situasi saat ini di mana pemerintah telah melakukan sejumlah perbaikan. 

Iklan




Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.




Video Pilihan


Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

9 jam lalu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan uji publik terhadap sejumlah rancangan Peraturan KPU (PKPU), Sabtu (27/5).
Mahasiswa Hindu Kritik Peraturan Pemilu 2024 yang Menganggap Korupsi Hal Biasa

Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia soroti dibukanya celah bagi terpidana korupsi untuk mencalonkan sebagai anggota legislatif pada Pemilu 2024.


Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

1 hari lalu

Tersangka kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun 2015, S saat ditetapkan sebagai tersangka dan dibawa ke Rutan Kelas 1 Depok, Rabu, 31 Mei 2023. Foto : Istimewa
Kejari Tetapkan Tersangka Korupsi Pengadaan Fasilitas Kampanye KPU Depok

Kejaksaan Negeri Depok menetapkan status tersangka S, 52 tahun, terkait kasus korupsi pengadaan fasilitas kampanye KPU Depok tahun anggaran 2015.


Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

1 hari lalu

Tanaka yang bernama asli Kim Kyung-wook, menyanyikan lagu saat wawancara dengan Reuters di Seoul, Korea Selatan, 16 Mei 2023. REUTERS/Kim Hong-Ji
Remaja Korea Selatan Tak Lagi Dendam ke Jepang, Rela Antre demi Bir Asahi

Rakyat Korea Selatan umumnya belum bisa melupakan penjajahan oleh tetangga, yang mereka alami sampai 70 tahun lalu, namun tidak dengan anak mudanya.


Rusia akan Dapat Sanksi Baru dari AS dan Jepang, Apa Sebabnya?

1 hari lalu

Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky bersiap berfoto bersama beberapa pemimpin dunia dalam KTT G7 bersama para pemimpin dunia di Hiroshima, Jepang barat 21 Mei 2023. Susan Walsh/Pool via REUTERS
Rusia akan Dapat Sanksi Baru dari AS dan Jepang, Apa Sebabnya?

Rusia terus mendapat sanksi baru. Terakhir, Jepang dan AS beri sanksi baru lagi terhadap Rusia.


Cara Membedakan Jenis Kelamin Ikan Koi Betina dan Jantan

1 hari lalu

Ikan Koi yang sangat popular di kawasan Asia. Ikan hias air tawar ini termasuk termahal di dunia karena harganya bisa mencapai miliaran.
Cara Membedakan Jenis Kelamin Ikan Koi Betina dan Jantan

Ikan koi si lambang untung dan cinta ini banyak ditemukan di pasaran yang diserbu sebagai ikan hias. Begini cara membedakannya


Gagal Meluncur, Satelit Mata-mata Pertama Korea Utara Jatuh ke Laut

1 hari lalu

Gambar selebaran menunjukkan apa yang diyakini sebagai bagian dari kendaraan peluncuran luar angkasa yang dikatakan Korea Utara jatuh ke laut lepas pantai barat semenanjung yang terbagi, Korea Selatan, 31 Mei 2023. The Defense Ministry/Handout via REUTERS
Gagal Meluncur, Satelit Mata-mata Pertama Korea Utara Jatuh ke Laut

Media pemerintah Korea Utara mengatakan roket yang membawa satelit mata-mata jatuh ke perairan lepas pantai barat Semenanjung Korea


Profil Shotaro Kishida, Putra Sulung PM Jepang yang Dipecat Ayahnya Sendiri

1 hari lalu

Shotaro Kishida, anak PM Jepang Fumio kishida. portalfield.com
Profil Shotaro Kishida, Putra Sulung PM Jepang yang Dipecat Ayahnya Sendiri

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menjadi perhatian publik setelah memecat putra sulungnya sendiri, Shotaro Kishida, dari posisi sekretaris


Korea Utara Luncurkan Roket, Picu Peringatan Evakuasi di Korea Selatan dan Jepang

1 hari lalu

Sebuah rudal diluncurkan saat pemimpin Korea Utara Kim Jong Un mengunjungi sub-unit artileri jarak jauh Tentara Rakyat Korea, di Korea Utara, 2 Maret 2020. Korea Utara meluncurkan dua roket dari pantai timur Utara menuju Laut Jepang. KCNA/via REUTERS
Korea Utara Luncurkan Roket, Picu Peringatan Evakuasi di Korea Selatan dan Jepang

Korsel mengatakan roket Korea Utara itu menghilang dari radar lebih awal, menunjukkan kemungkinan jatuh atau pecah di udara.


Putra PM Jepang Dipaksa Mundur dari Posisi Ajudan Ayahnya, Ini Alasannya

2 hari lalu

Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida menghadiri acara Kemitraan untuk Infrastruktur Global dan Investasi selama KTT G7, di Hotel Grand Prince di Hiroshima, Jepang, 20 Mei 2023. REUTERS/Jonathan Ernst
Putra PM Jepang Dipaksa Mundur dari Posisi Ajudan Ayahnya, Ini Alasannya

Majalah Jepang pekan lalu menerbitkan foto-foto putra PM Fumio Kishida yang berpura-pura mengadakan konferensi pers di podium kediaman resmi


Pertama di Indonesia, NTB akan Bangun Perusahaan Energi Terbarukan

2 hari lalu

Gubernur NTB periode 2018-2023, Zulkieflimansyah, saat dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, 19 September 2018. TEMPO/Subekti.
Pertama di Indonesia, NTB akan Bangun Perusahaan Energi Terbarukan

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan memiliki perusahaan yang bergerak di bidang energi terbarukan.