Jumlah Infeksi Virus Corona Jepang Capai 10 Ribu Kasus

TEMPO.CO, Tokyo – Pemerintah Jepang melaporkan jumlah total kasus infeksi virus Corona mencapai 10 ribu kasus pada Sabtu.

Radio NHK Jepang melaporkan angka ini tercapai beberapa hari setelah pemerintah menyatakan status darurat nasional diberlakukan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus Corona.

“Otoritas Tokyo melaporkan ada 181 kasus baru infeksi virus Corona pada Sabtu,” begitu dilansir NHK dan dikutip Reuters pada Sabtu, 18 April 2020.

Ibu Kota Tokyo menjadi episentrum penyebaran virus Corona dengan 201 kasus infeksi baru virus Corona pada Jumat. Jumlah ini menurun sedikit pada Sabtu menjadi 181 kasus. Sebanyak sekitar 200 orang meninggal di Jepang akibat infeksi virus Corona.

Pada Jumat, Perdana Menteri Jepang, Abe Shinzo, meminta kepada warga untuk tetap tinggal di rumah karena kasus baru infeksi virus Corona terus merebak di Tokyo.

Pemerintah juga menyatakan perluasan status darurat dari tujuh area menjadi nasional saat itu. Ini terjadi karena pemerintah merasa khawatir layanan kesehatan tidak akan bisa menjangkau daerah pedesaan, yang menjadi tempat tinggal mayoritas warga berusia lanjut.

Penetapan status darurat ini memberi pemerintah kewenangan untuk meminta masyarakat tinggal di rumah dan menutup kegiatan usaha yang tidak esensial bagi publik.

“Kita masih berada dalam situasi perang COVID-19,” kata Koji Wada, seorang profesor di International University of Health and Welfare. “Kita masih berada pada tahap awal.”

Kementerian Kesehatan Katsunobu Kato mengatakan pemerintah merasa khawatir penyebaran cepat infeksi virus Corona ini, yang meningkat 2.2 kali antara 7 April dan Rabu kemarin.

Untuk mengurangi dampak perlambatan ekonomi, pemerintahan Abe Shinzo mempertimbangkan untuk membagikan uang tunai 100 ribu yen atau sekitar Rp14 juta untuk setiap orang dewasa.

Ini merupakan perubahan dari rencana awal pembagian 300 ribu yen atau Rp43 juta kepada setiap keluarga yang terkena dampak penurunan pendapatan akibat wabah virus Corona.

Perubahan ini terjadi akibat desakan dari para politikus oposisi dan partai pemerintah yang meminta dukungan lebih besar kepada publik agar bisa melewati masa pandemi virus Corona ini lebih baik.