Sekjen PBB Antonio Guterres Waswas Naiknya Islamofobia

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Islamophobia di Prancis. sumber: aa.com.tr

    Ilustrasi Islamophobia di Prancis. sumber: aa.com.tr

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekjen PBB Antonio Guterres pada Minggu, 16 Februari 2020, mengutarakan kekhawatirannya terkait naiknya Islamofobia di dunia. Bagi Guterres, Islamofobia adalah sikap yang tidak bisa ditolelir.        

    “Kami melihat hari ini bahwa migran atau pengungsi kadang diserang oleh politikus populis atau para pembenci suatu agama tertentu. Bagi saya, ini jelas bukti bahwa Islamofobia harus kita perangi,” kata Guterres, dalam pidatonya di Islamabad, Pakistan, dimana dia melakukan kunjungan selama empat hari disana, Minggu, 16 Februari 2020.     

    Sekjen PBB Antonio Guterres menjadi pembicara dalam sesi Mitigating Famine Risks dalam rangkaian Pertemuan Tahunan IMF - World Bank Group 2018 di Bali International Convention Center (BICC), Nusa Dua, Bali, Sabtu 13 Oktober 2018. ANTARA FOTO/ICom/AM IMF-WBG/Afriadi Hikmal 

    Dikutip dari aa.com.tr, ujaran kebencian adalah salah satu instrumen paling penting dalam Islamofobia. Terkait hal ini PBB baru-baru ini meluncurkan sebuah inisiatif untuk menangkal ujaran kebencian. Inisiatif itu menggandeng Turki, Pakistan dan Malaysia untuk bersama-sama menangkal Islamofobia, yang dikepalai penasehat khusus dari PBB. 

    “Kami benar-benar berkomitmen dalam tindakan kami di seluruh dunia untuk memerangi segala bentuk populisme yang mencoba menggunakan Islamofobia dan bentuk kebencian lain sebagai alat untuk memenangkan pemilu, dimana hal ini sungguh tak bisa diterima,” kata Guterres. 

    Menurut Guterres, ada sebuah kebutuhan untuk menjaga harmoni di kalangan umat beragama dan kunjungannya ke Kartarpur, Pakistan akan menjadi sebuah simbol dialog, debat dan toleransi. Menteri Luar Negeri Pakistan, Shah Mahmood Qureshi, juga mengutarakan kekhawatirannya atas Islamfobia yang dinilainya sangat berbahaya, yang mulai berdampak pada politik Eropa, dimana sayap kanan dinilai telah mengambil untung dari hal ini.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Pedoman WHO Versus Kondisi di Indonesia untuk Syarat New Normal

    Pemerintah Indonesia dianggap belum memenuhi sejumlah persyaratan yang ditetapkan WHO dalam menjalankan new normal.