TEMPO.CO, Jakarta - Cina akan melarang kapal perang dan pesawat tempur Amerika Serikat berhenti di Hong Kong sebagai balasan atas pengesahan UU HAM Hong Kong dan Demokrasi pekan lalu dan dukungan kepada para pengunjuk rasa anti Cina di Hong Kong.
"Menanggapi tingkah laku tak beralasan dari sisi Amerika Serikat, pemerintah Cina memutuskan hari ini untuk membatalkan untuk mengkaji permohonan kapal militer dan pesawat AS untuk berkunjung ke Hong Kong," kata Hua Chunying, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina dalam konferensi pers di Beijing, sebagaimana dilaporkan CNN, 2 Januari 2019.
Kapal perang AS sudah lama menggunakan pelabuhan Hong Kong dan menjadi tempat favorit untuk beristirahat dan relaksasi setelah lama berlayar.
Putusan Cina melarang kapal perang dan pesawat perang AS berlabuh di pelabuhan Hong Kong bukan yang pertama kali. Dua tahun lalu, 2018 Cina juga mengeluarkan larangan serupa kepada kapal perang AS setelah bersitegang dengan Washington lantaran pembangunan fasilitas militer Cina di kawasan Laut Cina Selatan. Setahun sesudahnya, kapal perang USS Ronald Reagan dan kapal-kapal pemukul lain yang membawa 7 ribu personil berlabuh di Hong Kong.
Bahkan pada April lalu, kapal komando USS Blue Ridge dari Armada Ketujuh AS, dam US Coast Guard Cutter Bertholf berlabuh di pelabuhan di Hong Kong.
Menurut Hua, sanksi juga akan diberikan ke sejumlah LSM asal AS yang memantau dan melaporkan unjuk rasa di Hong Kong. Tingkah laku LSM asal AS itu dinilai buruk selama unjuk rasa berlangsung, mendukung orang-orang anti Cina dan memanasi pengunjuk rasa melakukan kejahatan untuk mendorong pemisahan Hong Kong dari Cina.
"Cina memutuskan untuk menghukum lembaga-lembaga itu yang bertingkah laku buruk selama unjuk rasa rancangan undang-undang ekstradisi Hong Kong, termasuk National Endowment for Democracy, National Democractic Institute for International Affairs, International Republican Institute, Human Rights Watch, Freedom House," kata Hua.
Sejauh ini tidak jelas bentuk sanksi pemerintah Cina yang akan diberlakukan kepada LSM yang memantau dan melaporkan unjuk rasa di Hong Kong dan dampak sanksi terhadap LSM.
