TEMPO.CO, Jakarta - DPR AS berencana untuk mengambil pemungutan suara formal pertama pada Kamis atas penyelidikan pemakzulan terhadap Presiden Donald Trump.
Demokrat menyebut pemungutan suara, yang akan datang lebih dari sebulan setelah mereka meluncurkan penyelidikan, sebagai langkah selanjutnya yang diperlukan untuk menjabarkan aturan untuk audiensi pemakzulan, menurut laporan New York Times, 29 Oktober 2019.
Langkah ini menandai perubahan bagi Demokrat, yang telah menolak gagasan mengadakan pemungutan suara pada penyelidikan pemakzulan, dengan alasan bahwa hal itu tidak diperlukan untuk mengesahkan wewenang penyelidikan mereka, dan secara pribadi khawatir bahwa hal itu dapat menempatkan Demokrat dalam posisi yang sulit secara politis.
Tetapi dengan menjadwalkan pemungutan suara, Demokrat secara efektif menantang Trump dan sekutu-sekutu kongresnya yang menyebut penyelidikan itu sebagai proses yang tidak adil tetapi menghindari diskusi substantif apa pun tentang perilaku presiden.
Foto pertemuan perwakilan Kongres dengan Donald Trump di Gedung Putih pada Rabu, 16 Oktober 2019, yang diunggah Trump ke Twitter. Terlihat Ketua DPR AS Nancy Pelosi berdiri.[Twitter@realDonaldTrump]
Ketua DPR Nancy Pelosi mengumumkan pemungutan suara dalam sebuah surat kepada rekan kerja Senin sore.
"Resolusi ini menetapkan prosedur untuk audiensi yang terbuka untuk rakyat Amerika, mengesahkan pengungkapan transkrip deposisi, menguraikan prosedur untuk mentransfer bukti kepada Komite Kehakiman karena koimte mempertimbangkan pasal-pasal potensi pemakzulan, dan menetapkan hak proses yang wajar bagi presiden dan penasihatnya," kata Pelosi dalam suratnya.
Peraturan tersebut juga akan memungkinkan staf pembantu Komite Intelijen DPR untuk menanyai saksi secara langsung selama audiensi publik, menurut seorang pejabat yang bekerja pada penyelidikan. Tidak jelas apakah dua panel lain yang menyumbang penyelidikan, Komite Urusan Luar Negeri dan Pengawasan dan Reformasi, juga akan mengadakan audiensi publik.
Dikutip dari CNN, Demokrat mengatakan pemungutan suara itu bukan otorisasi formal dari penyelidikan pemakzulan, tetapi bagaimanapun juga mengisyaratkan mereka bergerak maju dalam penyelidikan meskipun ada penolakan dari beberapa saksi di dalam pemerintahan untuk muncul untuk kesaksian.
Keputusan untuk mengadakan pemungutan suara datang setelah tekanan dari Partai Republik dan Gedung Putih bahwa DPR harus melakukan hal itu, dan pemungutan suara akan menyangkal tuduhan pemerintahan Trump bahwa penyelidikan itu tidak sah karena tidak menerima suara penuh DPR.
Namun, pemungutan suara hari Kamis dapat menempatkan Demokrat dari distrik-distrik yang berhaluan Republik berada dalam posisi yang sulit secara politis: Pelosi dan para pemimpin Demokrat telah mempertimbangkan dan memutuskan untuk tidak memberikan suara formal untuk mengesahkan penyelidikan awal bulan ini, sebagian karena kekhawatiran yang diungkapkan oleh orang-orang moderat.
Pelosi mengatakan dalam sebuah surat kepada anggota parlemen Senin bahwa DPR akan bergerak maju dengan pemungutan suara mengenai prosedur untuk menghilangkan keraguan apakah pemerintahan Donald Trump dapat menahan dokumen, mencegah kesaksian saksi, mengabaikan panggilan pengadilan yang sah, atau terus menghalangi DPR dalam penyelidikan pemakzulan Trump.
