TEMPO.CO, Jakarta - Inggris pada Kamis, 17 Oktober 2019, akhirnya meraih kesepakatan dengan Uni Eropa. Kesepakatan itu diambil lewat pertemuan para pemimpin Uni Eropa di ibu kota Brussels, Belgia.
"Kita punya sebuah kesepakatan Brexit yang baru," kata Perdana Menteri Inggris Boris Johnson, seperti dikutip dari reuters.com.
Presiden Komisi Eropa Jean-Claude Juncker dalam keterangan mengatakan pihaknya akan merekomendasikan ke-27 kepala negara anggota Uni Eropa agar menyetujui kesepakatan Brexit. Saat ini proses perceraian Inggris dan Uni Eropa sudah dipepet waktu dan tercapainya kata sepakat ini memungkinkan dilakukannya sejumlah negosiasi bagi masa depan kemitraan Uni Eropa dan Inggris.
Sayang, Partai Irlandia Utara di Inggris telah menolak mendukung kesepakatan Brexit, padahal Perdana Menteri Johnson amat membutuhkan ratifikasi untuk setiap kesepakatan.
Saat ini Johnson berharap bisa mendapatkan dukungan suara pada sesi pemungutan suara parlemen Inggris pada Sabtu, 19 Oktober 2019. Inggris dijadwalkan angkat kaki dari Uni Eropa per 31 Oktober 2019.
Sebelumnya pada Rabu, 16 Oktober 2019, Perdana Menteri Johnson membuat penawaran Brexit terakhir ke Uni Eropa ketika tenggat waktu Brexit tinggal menghitung pekan. Johnson mendesak Brussels untuk berkompromi dan saat yang sama memperingatkan Inggris siap meninggalkan Uni Eropa tanpa kesepakatan pada 31 Oktober.
Salah satu klausul kesepakatan yang ditawarkan Johnson dan telah membuat perundingan Brexit buntu, adalah perbatasan antara Irlandia Utara yang dikuasai Inggris dan Irlandia. Johnson mengusulkan sebuah lembaga berwenang di Irlandia Utara agar mematuhi usulannya atau keluar dari zona peraturan, sebuah tawaran yang mungkin terlalu jauh bagi Irlandia dan Uni Eropa.
Perbatasan darat yang membentang 500 km antara Irlandia dan Irlandia Utara telah menjadi titik perselisihan Brexit. Irlandia Utara merupakan salah satu provinsi milik Inggris.
Irlandia mengatakan perbatasan yang tak terlihat adalah kepentingan nasional utama karena setiap pemeriksaan atau infrastruktur di perbatasan dapat merusak kesepakatan damai Irlandia Utara 1998 atau yang dikenal sebagai Perjanjian Good Friday.
