Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Amerika Potong Dana Bantuan ke Afganistan karena Korupsi

image-gnews
Presiden Afganistan Ashraf Ghani dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, berjabat tangan selama konferensi di Kabul, Afganistan, 9 Juli 2018.[REUTERS]
Presiden Afganistan Ashraf Ghani dan Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo, berjabat tangan selama konferensi di Kabul, Afganistan, 9 Juli 2018.[REUTERS]
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat memotong US$ 100 juta atau Rp 1,4 triliun dana bantuan untuk Afganistan pada Kamis karena dugaan korupsi.

Pendanaan Amerika direncanakan untuk proyek pembangkit listrik tenaga air untuk menyediakan listrik ke kota-kota Kandahar dan Ghazni di Afganistan selatan dan tenggara. Proyek bendungan akan berlanjut tetapi tanpa dana Amerika. "Mengingat ketidakmampuan pemerintah Afganistan untuk secara transparan mengelola sumber daya pemerintah AS," tulis pernyataan Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dikutip dari New York Times, 20 September 2019.

Pompeo tampaknya mengaitkan pemotongan bantuan dengan pemilihan nasional Afganistan, yang dijadwalkan 28 September.

"Kami ingin pemilihan yang bebas dan adil," kata Pompeo di Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirat Arab, dalam menanggapi pertanyaan tentang pendanaan yang dibatalkan. "Kami akan melakukan segala yang kami bisa untuk mendukung mereka, dan kami membutuhkan setiap pihak di wilayah ini, setiap pemimpin, setiap warga negara di Afganistan untuk bekerja menuju tujuan itu."

Tidak segera jelas apa maksud Pompeo dalam menggarisbawahi pentingnya pemilu ketika ditanya tentang bantuan keuangan Amerika yang dibatalkan.
"korupsi pemerintah Afganistan yang diidentifikasi dan salah urus keuangan yang mengarah pada keputusan untuk memotong pendanaan," isi pernyataan tertulis Pompeo. "Kami berharap pemerintah Afganistan menunjukkan komitmen yang jelas untuk memerangi korupsi, untuk melayani rakyat Afganistan dan untuk menjaga kepercayaan mereka."

"Para pemimpin Afganistan yang gagal memenuhi standar ini harus dimintai pertanggungjawaban," tambah Pompeo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Kedutaan Besar Afganistan di Washington tidak menanggapi pemotongan bantuan ini.

Pemilu adalah garis peristiwa lain dalam negosiasi damai yang dibilang Trump sudah mati bulan ini setelah pemboman di Kabul, yang menewaskan seorang prajurit Amerika dan 11 warga Afganistan. Pada saat itu, sembilan pertemuan negosiasi telah menghasilkan kesimpulan kesepakatan untuk gencatan senjata terbatas di Afganistan dengan imbalan penarikan militer Amerika.

Sementara US$ 100 juta untuk proyek energi akan dikembalikan ke Departemen Keuangan Amerika Serikat. Selain itu, pemerintahan Trump menahan US$ 60 juta (Rp 843 miliar) dalam bantuan yang direncanakan untuk Otoritas Pengadaan Nasional pemerintah Afganistan atas kekhawatiran tentang transparansi dalam akuntansi dan mengelola keuangannya.

Mulai Januari mendatang, Amerika Serikat tidak akan lagi mendanai Komisi Pemberantasan Korupsi Afganistan. Mike Pompeo menyebut komisi pemberantasan korupsi Afganistan tidak mampu menjadi mitra dalam upaya internasional untuk membangun masa depan yang lebih baik bagi rakyat Afganistan.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

17 menit lalu

Mantan Walikota Banjar, Herman Sutrisno dan Direktur CV. Prima, Rahmat Wardi, resmi memakai rompi tahanan seusai menjalani pemeriksaan, di gedung KPK, Jakarta, Kamis, 23 Desember 2021. KPK resmi meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan dengan menetapkan dan melakukan penahanan selama 20 hari pertama terhadap dua orang tersangka baru Herman Sutrisno dan Rahmat Wardi dalam dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek pekerjaan infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman Kota Banjar, Jawa Barat Tahun 2008-2013 dan penerimaan gratifikasi.  TEMPO/Imam Sukamto
Eks Wali Kota Banjar Serahkan Rp 958 Juta, Cicilan Pertama Uang Pengganti Kerugian Negara Rp 10,2 Miliar

KPK telah menyetorkan cicilan uang pengganti dari eks Wali Kota Banjar Herman Sutrisno sebesar Rp 958 juta ke kas negara.


Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

13 jam lalu

Kejaksaan Agung menangkap dua tersangka korupsi dana tambahan penghasilan Dinas Transmigrasi dan  Tenaga Kerja Papua Barat. Dok Kejaksaan Agung.
Bendahara Dinas Transmigrasi Papua Barat Tersangka Korupsi, Uang Dipakai untuk Bagikan THR

Dugaan sementara kerugian keuangan negara akibat korupsi di Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Papua Barat itu sebesar Rp 1.074.118.209.


Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

13 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi ke Kejagung, MAKI: Tak Lagi Menganggap KPK

MAKI menilai langkah Sri Mulyani melaporkan dugaan korupsi ke Kejaksaan Agung sebagai pujian untuk jaksa agung.


Inilah 4 Perusahaan Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun

22 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Inilah 4 Perusahaan Debitur LPEI yang Diduga Korupsi Rp 2,5 Triliun

Empat perusahaan debitur LPEI itu diduga melakukan fraud atau korupsi dengan nilai total Rp 2,5 triliun. Bergerak di empat sektor berbeda.


KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

23 jam lalu

Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri saat ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 Januari 2024. Tempo/Mutia Yuantisya
KPK Panggil 6 Saksi dalam Pemeriksaan Kasus Korupsi Rumah Jabatan Anggota DPR

KPK memanggil 6 saksi dalam kasus pemeriksaan dugaan korupsi rumah jabatan anggota DPR.


Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Kejagung Tindaklanjuti Dugaan Korupsi 4 Perusahaan Debitur LPEI Sebesar Rp 2,5 Triliun

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan tahap pertama inidikasi korupsi 4 perusahaan debitur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.


Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

23 jam lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Bersih-bersih LPEI, Sri Mulyani dan Kejagung Bentuk Tim Terpadu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama Kejaksaan Agung membentuk tim untuk mengusut sengkarut kredit di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI.


Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

1 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Jaksa Agung ST Burhanuddin saat konferensi pers di Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (18/3/2024). (ANTARA/Imamatul Silfia)
Sri Mulyani Lapor ke Kejagung Dugaan Korupsi Pembiayaan LPEI Senilai Rp 2,5 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani menemui Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin di kantor Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Senin, 18 Maret 2024.


Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

1 hari lalu

Logo LPEI
Menteri Sri Mulyani Laporkan Dugaan Korupsi Rp2,5 T di LPEI ke Jaksa Agung, Lembaga Apa Itu?

Menkeu Sri Mulyani menyerahkan laporan dugaan tindak pidana korupsi senilai Rp 2,5 triliun terkait penggunaan dana pada LPEI ke Jaksa Agung.


5 Film yang Dibintangi Nicolas Cage

1 hari lalu

Nicholas Cage. AP/Vadim Ghirda
5 Film yang Dibintangi Nicolas Cage

Nicolas Cage salah satu aktor senior yang telah membintangi banyak film. Apa saja?