Putusan Arbitrasi Diabaikan, Xi Tawarkan Duterte 60 Persen Saham

Reporter:
Editor:

Maria Rita Hasugian

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Cina, Xi Jinping dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bertemu di Manila, Filipina, 20 November 2018. Mark Cristino/Pool via Reuters

    Presiden Cina, Xi Jinping dan Presiden Filipina Rodrigo Duterte bertemu di Manila, Filipina, 20 November 2018. Mark Cristino/Pool via Reuters

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Cina Xi Jinping menawarkan saham pengendali mayoritas dalam eksplorasi minyak dan gas di Laut Cina Selatan jika Presiden Filipina Rodrigo Duterte mau mengabaikan putusan pengadilan arbitrasi di Den Haag pada tahun 2016.

    Putusan pengadilan itu memenangkan gugatan Filipina dan menyebut Cina tidak memiliki dasar hukum mengklaim hak sejarah di perairan Laut Cina Selatan.

    "Sisihkan putusan arbitrase. Sisihkan klaim anda. Lalu izinkan semua orang terhubung dengan perusahaan Cina. Mereka ingin mengeksplorasi dan jika terjadi sesuatu, kata mereka, kami akan cukup pemurah untuk memberi Anda 60 persen dan mreka hanya akan menerima 40 persen. Itulah janji Xi Jinping," kata presiden Rodrigo Duterte kepada wartawan sekembalinya dari Cina pada hari Kamis, 12 September 2001.

    Kerja sama eksplorasi minyak dan gas akan dilakukan di wilayah zona ekonomi eksklusif Filipina yang bertindihan dengan perairan yang diklaim Cina dan Vietnam.

    Menurut laporan Xinhua, Presiden Xi mengatakan kedua negara dapat mengambil langkah lebih besar dalam kerja sama eksplorasi minyak dan gas.

    "Selama kedua belah pihak menangani masalah Laut Cina Selatan dengan baik, suasana hubungan bilateral akan baik, fondasi hubungan akan stabil, dan perdamaian serta stabilitas regional akan memiliki jaminan yang penting," kata Xi.

    Juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Hua Chunying tidak menanggapi pernyataan Duterte tentang tawaran menjadi pemegang saham pengendali dalam kerja sama eksplorasi gas dan minyak di wilayah sengketa di Laut Cina Selatan. Filipina, ujarnya, siap bekerja sama dengan Cina dalam eksplorasi minyak dan gas.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.