Kementerian Keuangan Amerika Disebut Menlu Iran Sipir Penjara

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mohammad Javad Zarif melepaskan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Iran, Senin, 25 Februari 2019. Sumber: Pakistan Point

    Mohammad Javad Zarif melepaskan jabatan sebagai Menteri Luar Negeri Iran, Senin, 25 Februari 2019. Sumber: Pakistan Point

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif meluapkan kekesalannya pada Kementerian Keuangan Amerika Serikat setelah Washington menjatuhkan sanksi baru yang ditujukan untuk menggoyang minyak Iran. Pada Kamis, 5 September 2019, Zarif melalui akun Twitter mengatakan Kementerian Keuangan Amerika Serikat tak lebih dari seorang sipir penjara.

    “Pengendali Aset Asing Kementerian Keuangan Amerika Serikat (OFAC) tak lebih dari seorang sipir penjara yang meminta penangguhan hukuman mati,  dilempar sendirian agar tampil berani. Tanyakan lagi dan Anda mungkin berakhir di tiang gantungan, ”tulis Zarif di akun Twitter-nya.  

    Dikutip dari reuters.com, Amerika Serikat pada Rabu kemarin, 4 September 2019, memasukkan sebuah perusahaan ke dalam daftar hitam, termasuk sejumlah kapal dan individu atas tuduhan telah terlibat dalam suplai minyak ke Suriah senilai ratusan juta dollar. Mensuplai minyak itu sama dengan menciderai sanksi-sanksi Amerika Serikat.

    Sejak tahun lalu atau persisnya saat Presiden Donald Trump menarik diri dari kesepakatan nuklir 2015, Washington telah meningkatkan tekanan untuk memblokade ekspor minyak mentah Iran. Minyak adalah sumber utama pendapatan Iran. Menlu Zarif dalam kicauannya di Twitter mengatakan satu-satunya cara untuk mengurangi sanksi ekonomi Amerika Serikat adalah membebaskan diri dari negara itu.          

    Terhitung sejak Mei 2019, Iran mulai mengurangi kepatuhannya pada kesepakatan nuklir yang dikunci pada 2015 meskipun mendapat tekanan dari negara-negara Eropa. Pada Rabu, 4 September 2019, Tehran mengkonfirmasi akan secara bertahap keluar dari kesepakatan itu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.