TEMPO.CO, Jakarta - Sekitar 1,9 juta juta orang yang kebanyakan Muslim di Assam, terancam kehilangan kewarganegaraan India setelah dikeluarkan dari daftar kewarganegaraan yang dibuat pemerintahan Narendra Modi.
Sebanyak 31,1 juta orang dimasukkan dalam Daftar Warga Negara Nasional (NRC), menyisakan 1,9 juta orang, menurut sebuah pernyataan dari pemerintah Assam, dikutip dari Al Jazeera, 31 Agustus 2019.
Daftar NRC adalah hal tak lazim untuk Assam dan pertama kali disiapkan pada tahun 1951. Daftar ini termasuk orang-orang yang namanya muncul dalam dokumen 1951 dan keturunan mereka.
Daftar ini juga akan mencakup mereka yang telah masuk daftar pemilih India hingga 24 Maret 1971, atau dalam dokumen lain yang disetujui oleh pemerintah.
Pemerintah mengatakan ingin mendeteksi dan mendeportasi imigran gelap dari Bangladesh.
Pembaruan pada daftar NRC, yang dipantau Mahkamah Agung, dimulai pada tahun 2015. Sebuah rancangan daftar kewarganegaraan yang diterbitkan tahun lalu mengeluarkan lebih dari empat juta orang.
Assam, dengan populasi 33 juta orang, berada dalam keadaan siaga tinggi dan pasukan keamanan tambahan telah dikerahkan untuk mengantisipasi setiap situasi hukum dan ketertiban setelah penerbitan daftar NRC.
Ada juga kekhawatiran bahwa daftar tersebut akan digunakan untuk membenarkan diskriminasi agama terhadap Muslim di negara bagian tersebut.
Seorang wanita muslim menggendong putranya saat memeriksa apakah namanya termasuk Daftar Warga Nasional di pusat draf di Mayoung, Gauhati, India, Senin, 30 Juli 2018. Sepertiga warga Assam merupakan penganut agama Islam. AP/Anupam Nath
Menurut laporan CNN, sejak 2015 33 juta penduduk Assam harus membuktikan dengan bukti dokumenter bahwa mereka atau kerabat mereka tinggal di negara bagian sebelum 24 Maret 1971, hari sebelum Perang Pembebasan Bangladesh, yang dianggap memenuhi syarat untuk kewarganegaraan India.
Assam adalah satu-satunya negara bagian di India yang memiliki daftar kewarganegaraan. Itu dibuat pada tahun 1951 untuk membedakan warga negara India dari para migran tidak berdokumen dari wilayah Pakistan Timur, sebuah wilayah yang menjadi Bangladesh pada tahun 1971. NRC yang diperbarui diperintahkan oleh Mahkamah Agung pada 2013 dan prosesnya dimulai pada 2015.
Perdana Menteri Narendra Modi mengatakan pada Januari, "Saya di sini untuk meyakinkan semua orang bahwa tidak ada warga negara India yang akan dikeluarkan dari NRC. Ini adalah jaminan saya."
Pemerintah mengatakan mereka yang tidak menemukan nama mereka pada daftar akhir akan diberi kesempatan untuk membuktikan kewarganegaraan mereka terlebih dahulu di pengadilan kuasi, yang dikenal sebagai Pengadilan Asing (FT), dan kemudian di pengadilan yang lebih tinggi.
Mereka yang dikeluarkan dari daftar tidak akan dianggap orang asing sampai mereka menghabiskan semua opsi hukum mereka.
Orang-orang akan mendapatkan 120 hari untuk mengajukan banding, kata pemerintah. Lebih dari 200 FT sedang direncanakan untuk didirikan setelah 100 yang sudah berfungsi. Namun para aktivis HAM mengatakan pengadilan akan kewalahan karena periode banding singkat.
"Bayangkan FT yang mengadili 2-3 juta kasus dan mereka telah diberikan hanya 120 hari," Suhas Chakma, direktur Rights and Risks Analysis Group yang berbasis di New Delhi.
Pengadilan FT telah dikritik karena penilaian sepihak, suatu proses menyatakan orang asing tanpa pengadilan.
Aktivis hak asasi manusia khawatir bahwa orang-orang yang tidak menemukan nama mereka dalam daftar mungkin menghadapi kemungkinan hukuman penjara atau deportasi, dan pemungutan suara mereka dan hak-hak sipil lainnya direnggut.
Pemerintah telah mengumumkan rencananya untuk membangun 10 pusat tahanan lagi. Hampir 1.000 orang saat ini ditahan di enam pusat penahanan yang berlokasi di penjara distrik yang ada.
"Jika mereka tidak memenangkan kasus mereka di FT, mereka (pemerintah) akan menempatkan puluhan ribu di pusat-pusat penahanan. Apakah Anda ingin membuat kamp konsentrasi seperti ini?" Tanya Chakma.
India belum mengangkat masalah deportasi dengan Bangladesh dan para aktivis khawatir orang-orang Assam akan ditahan tanpa waktu yang tidak ditentukan di pusat-pusat penahanan.
