Jutaan Masyarakat Assam di India Kehilangan Kewarganegaraan

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Jutaan penduduk di negara bagian Assam, India, terancam kehilangan kewarganegaraan akibat kebijakan baru. Sumber: Reuters.

    Jutaan penduduk di negara bagian Assam, India, terancam kehilangan kewarganegaraan akibat kebijakan baru. Sumber: Reuters.

    TEMPO.CO, Jakarta - Lebih dari empat juta orang di wilayah timur laut India tak punya kewarganegaraan. Kondisi ini membuat mereka tak ubahnya seperti masyarakat kelompok minoritas Rohingnya di negara bagian Rakhine, Myanmar, yang dipaksa meninggalkan negara itu.

    Dikutip dari Reuters pada Rabu, 1 Agustus 2018, ketakutan telah menyelimuti wilayah perbatasan negara bagian Assam ketika Sensus India mempublikasi daftar warga yang diakui oleh negara bagian Assam. Mereka yang tidak masuk dalam daftar itu adalah yang tidak mampu membuktikan orang tua mereka atau mereka sendiri datang ke Assam sebelum Maret 1971. Assam merupakan wilayah perbatasan India-Bangladesh dan didirikan pada Maret 1971.

    Baca: 4 Juta Warga India Terancam Kehilangan Kewarganegaraan, Kenapa?

    Wanita muslim mengantre untuk memeriksa apakah nama mereka termasuk Daftar Warga Nasional di Desa Bur Gaon, India, Senin, 30 Juli 2018. Sekitar empat juta orang di Negara Bagian Assam di India tak masuk ke daftar sensus sehingga terancam kehilangan status kewarganegaraannya. AP/Anupam Nath

    Baca: Kewarganegaraan Kedua Jadi Tren Kaum Jetset, Ini 10 Pilihannya

    Sebagian besar masyarakat negara bagian Assam adalah pemeluk Islam dan saat ini kesenjangan sosial dan ketegangan meningkat menyusul kampanye melawan imigran ilegal. Meenakshi Ganguly, Direktur Human Rights Watch wilayah Asia Selatan, mengatakan jutaan orang saat ini sudah berstatus tak punya kewarganegaraan.

    "Ada kuburan alasan dan sasaran empuk bagi mereka yang tak punya dokumen layak. India tidak seharusnya menjadi Myanmar atau Amerika Serikat," kata Ganguly.

    Sebelumnya, aparat keamanan di penjuru Assam telah ditambah menyusul tingginya kekhawatiran masyarakat bakal dikirim ke pusat-pusat penahanan atau deportasi. Kritikan pun deras karena tindakan ini dipandang sebagai langkah untuk mengincar kelompok minoritas di Assam, namun tuduhan ini dibantah oleh otoritas negara bagian setempat.

    Kelompok HAM Avaaz menyatakan apa yang dialami masyarakat minoritas Assam sama dengan penghapusan hak-hak dan perlindungan masyarakat etnis minoritas Rohingnya di Myanmar. Saat ini ada ratusan ribu masyarakat Rohingya yang tak punya kewarganegaraan ketika dipaksa meninggalkan negara mereka pada 2017 dan sekarang menjadi pengungsi di Bangladesh.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Profil Ketua KPK Firli Bahuri dan Empat Wakilnya yang Dipilih DPR

    Lima calon terpilih menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk periode 2019-2023. Firli Bahuri terpilih menjadi Ketua KPK.