Korea Selatan Akhiri Kerja Sama Intelijen dengan Jepang

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Korea Selatan Moon Jae-In disambut oleh Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo pada saat kedatangannya untuk sesi foto di KTT para pemimpin G20 di Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. [REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Pool]

    Presiden Korea Selatan Moon Jae-In disambut oleh Perdana Menteri Jepang Abe Shinzo pada saat kedatangannya untuk sesi foto di KTT para pemimpin G20 di Osaka, Jepang, 28 Juni 2019. [REUTERS / Kim Kyung-Hoon / Pool]

    TEMPO.CO, Jakarta - Korea Selatan akan meninggalkan pakta kerja sama intelijen dengan Jepang, di tengah krisis diplomatik yang semakin memburuk antara kedua negara.

    Dilaporkan New York Times pada 22 Agustus 2019, keputusan Korea Selatan untuk memperbarui perjanjian keamanan, sebuah pakta yang telah didorong AS untuk memastikan pemantauan ketat aktivitas rudal Korea Utara, telah ditunggu sebagai barometer hubungan antara Seoul dan Tokyo, dua sekutu terdekat Amerika di Asia. Para pejabat Amerika mengatakan mereka terkejut dengan keputusan itu.

    Hubungan antara Tokyo dan Seoul mencapai titik terendah dalam beberapa tahun setelah pejabat Jepang memberlakukan pembatasan perdagangan bulan ini dengan menargetkan ekspor ke Korea Selatan. Jepang mengambil tindakan lebih lanjut terhadap Seoul dengan menghapusnya dari daftar mitra dagang tepercaya, dan Korea Selatan membalasnya.

    Gejolak selama puluhan tahun berakar pada kolonisasi Jepang di Korea Selatan sebelum Perang Dunia II.

    Kim You-geun, wakil kepala pertama Dewan Keamanan Nasional Korea Selatan, mengatakan negaranya telah memutuskan untuk mengakhiri kesepakatan pembagian informasi intelijen karena pembatasan perdagangan telah menyebabkan perubahan penting dalam kerja sama terkait keamanan antara kedua negara.

    "Pemerintah kami telah menyimpulkan bahwa itu tidak sesuai dengan kepentingan nasional kami untuk mempertahankan perjanjian yang dibuat untuk tujuan berbagi intelijen militer yang sensitif," katanya.

    Taro Kono, menteri luar negeri Jepang, menyebut keputusan Korea Selatan "sangat disesalkan."

    "Hubungan antara Jepang dan Korea Selatan berada dalam situasi yang sangat parah dengan serangkaian langkah yang sangat negatif dan tidak rasional oleh Korea Selatan, termasuk keputusan kali ini," kata Kono. "Pemerintah Jepang akan terus mendesak Korea Selatan untuk menanggapi dengan bijaksana, berdasarkan sikap kami yang konsisten atas berbagai masalah."

    Warga Korsel berjalan melewati TV yang menayangkan laporan berita tentang Korea Utara yang menembakkan dua proyektil yang tidak dikenal, di Seoul, Korea Selatan, 6 Agustus 2019. [REUTERS / Kim Hong-Ji]

    Menurut laporan Reuters, Menteri Pertahanan Jepang Takeshi Iwaya mengatakan pada hari Jumat bahwa keputusan Korea Selatan untuk mengakhiri pakta berbagi intelijen sangat disesalkan dan menunjukkan pihaknya gagal untuk menghargai ancaman keamanan nasional yang meningkat yang disebabkan oleh rudal Korea Utara.

    "Tes rudal berulang Korea Utara mengancam keamanan nasional dan bekerja sama antara Jepang dan Korea Selatan dan dengan AS sangat penting," kata Iwaya. "Kami sangat mendesak mereka untuk membuat keputusan yang bijaksana."

    Korea Selatan memutuskan untuk mengakhiri Kesepakatan Keamanan untuk Informasi Militer atau GSOMIA.

    Di bawah GSOMIA, yang telah dijadwalkan untuk pembaruan otomatis pada hari Sabtu, kedua negara berbagi informasi tentang ancaman yang ditimbulkan oleh program rudal dan nuklir Korea Utara.

    Mengesampingkan pakta itu berarti Jepang dan Korea Selatan kemungkinan harus kembali berbagi intelijen melalui militer AS.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.