Senator Amerika Ingatkan Cina Soal Status Istimewa Hong Kong

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Polisi anti huru hara membubarkan paksa sejumlah pengunjukrasa anti ekstradisi yang menggelar demonstrasi di Bandara Internasional Hong Kong, di Hong Kong Cina 13 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Polisi anti huru hara membubarkan paksa sejumlah pengunjukrasa anti ekstradisi yang menggelar demonstrasi di Bandara Internasional Hong Kong, di Hong Kong Cina 13 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.COWashington – Senator Amerika Serikat, Ben Cardin, memperingatkan pemerintah Cina agar tidak bertindak keras untuk meredam aksi unjuk rasa di Hong Kong.

    Sejak Juni 2019, aksi unjuk rasa pro-Demokrasi di Hong Kong terus digelar untuk mendesak mundurnya Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, yang dianggap dekat dengan Beijing.

    “Saya dapat pastikan jika Cina bertindak keras kepada demonstran di Hong Kong, bakal ada aksi di Kongres untuk menegakkan perjanjian otonomi yang menjadi bagian untuk pengakuan khusus Hong Kong,” kata Ben Cardin kepada Reuters pada Rabu, 14 Agustus 2019.

    Cardin, yang merupakan tokoh Partai Demokrat, telah menggagas legislasi bipartisan yang akan mewajibkan pemerintah AS untuk memberikan dukungan dalam bentuk perlakuan istimewa terhadap Hong Kong.

    Berdasarkan UU di AS tahun 1992, Hong Kong mendapat perlakuan istimewa dalam perdagangan dan ekonomi dibandingkan Cina. Ini termasuk dalam area penerbitan visa, penegakan hukum dan investasi.

    Cardin mengatakan Hong Kong mendapat status istimewa ini sebagai bagian dari penerapan sistem satu negara, dua sistem. Ini menjamin penerapan otonomi tinggi dan HAM setelah penyerahan ke Cina oleh Inggris pada 1997.

    “Jika Cina mencampuri otonomi Hong Kong, maka itu berdampak terhadap perjanjian Hong Kong terkait zona perdagangan,” kata Cardin.

    Polisi memberikan peringatan saat menembakkan gas air mata kepada para pengunjuk rasa anti-RUU ekstradisi di Sham Shui Po, di Hong Kong, Cina, Rabu, 14 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Aksi unjuk rasa di Hong Kong, seperti dilansir Channel News Asia, awalnya menolak amandemen legislasi ekstradisi. RUU ini mengatur poin yang memungkinkan otoritas Hong Kong mengekstradisi warga ke Cina jika dianggap melanggar hukum.

    Belakangan, aksi demonstrasi pro-Demokrasi ini semakin meluaskan tuntutan dengan menuntut mundur Carrie Lam, yang dianggap pro-Beijing dan bersikap keras terhadap demonstran dengan pengerahan polisi anti-huru hara. Warga juga sekarang menuntut diterapkannya sistem demokrasi yang lebih besar di Hong Kong untuk meredam campur tangan Cina.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Arab Saudi Buka Bioskop dan Perempuan Boleh Pergi Tanpa Mahram

    Berbagai perubahan besar yang terjadi di Arab Saudi mulai dari dibukanya bioskop hingga perempuan dapat bepergian ke luar kerajaan tanpa mahramnya.