Unjuk Rasa di Hong Kong Sebabkan 200 Penerbangan Batal

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana saat ribuan  PNS menggelar aksi menolak RUU Ekstradisi di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    Suasana saat ribuan PNS menggelar aksi menolak RUU Ekstradisi di Hong Kong, Cina, 2 Agustus 2019. REUTERS/Tyrone Siu

    TEMPO.CO, Hong Kong – Sekitar 200 penerbangan di Bandara Internasional Hong Kong dibatalkan menyusul terjadinya unjuk rasa yang mengganggu jalur transportasi di wilayah semi-otonom ini.

    Otoritas memperingatkan warga soal bakal adanya gangguan akibat pembatalan ini. Ratusan calon penumpang yang telah sampai di bandara menjadi telantar.

    “Otoritas bandara menyarankan penumpang untuk mengecek maskapai yang digunakan mengenai jadwal penerbangan. Hanya datang ke bandara jika jadwalnya sudah jelas,” begitu pernyataan dari pengelola bandara seperti dilansir Channel News Asia pada Senin, 5 Agustus 2019.

    Menurut manajemen bandara Hong Kong, kegiatan operasional di bandara tetap berlangsung normal meskipun bakal ada penjadwalan ulang pada 12 siang waktu setempat.

    Otoritas bandara juga mengaktifkan  Pusat Darurat Bandara pada pukul 7 pagi hari ini.

    Maskapai yang terdampak situasi ini adalah Cathay Pacific, Hong Kong Airlines. Namun, penerbangan yang dibatalkan paling banyak penerbangan oleh Cathay Pacific. Maskapai Airport Express juga membatalkan layanan hari ini.

    Menurut kru kabin dari Cathay, sejumlah pegawainya terlibat dalam aksi mogok kerja hari ini.

    “Selama 50 har ini, pemerintah mengabaikan tuntutan warga dan hanya menggunakan kekuatan polisi untuk menekan suara berbeda menyebabkan warga merasa putus asa,” begitu pernyataan serikat pekerja di laman internet.

    Gangguan penerbangan ini terjadi di tengah rencana mogok kerja massal oleh para pengunjuk rasa demokrasi. Mereka berharap bisa meningkatkan tekanan kepada pemerintah Hong Kong, yang dianggap pro Beijing.

    Secara terpisah, Kepala Eksekutif Hong Kong, Carrie Lam, mengatakan situasi tindak kekerasan dan unjuk rasa yang meluas akhir-akhir ini menyebabkan wilayah semi-otonom ini terancam di tepi jurang kekacauan.

    Dia meminta warga untuk mengembalikan Hong Kong ke situasi tenang dan damai seperti sebelumnya. Lam mengatakan proses amandemen legislasi ekstradisi telah berhenti alias mati sehingga unjuk rasa tidak diperlukan lagi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.