TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan akan mempertimbangkan secara adil dan terbuka atas proposal rencana perdamaian di Timur Tengah yang diusulkan presiden Donald Trump, sementara Palestina menolaknya.
Netanyahu tetap dalam sikapnya bahwa Israel sebagai penguasa Lembah Yordan yang strategis, yakni bagian paling timur Tepi Barat berbatasan dengan Yordania yang diduduki Israel.
Baca juga: AS Tawarkan Rp 707 T Agar Palestina Mau Berdamai dengan Israel
"Kami akan mendengarkan proposisi Amerika, mendengarkannya secara adil dan terbuka. Dan saya tidak dapat memahami bagaimana warga Palestina, bahkan sebelum mereka mendengar rencana itu, menolaknya dengan segera," kata Netanyahu saat mengunjungi daerah yang dikunjungi bersama Penasehat Keamanan Nasional AS, John Bolton, sebagaimana dikutip dari laporan Reuters, 23 Juni 2019.
"Berdasarkan sejumlah perjanjian perdamaian posisi adalah kehadiran Israel harus berlanjut di sini, bagi keamanan Israel dan keamanan semuanya," ujar Netanyahu.
Baca juga: Jared Kushner Mau Ubah Palestina Jadi Tujuan Wisata Dunia
Luas Lembah Yordan dan Laut Mati meliputi 30 persen dari wilayah Tepi Barat. Bagi warga Palestina, area ini merupakan bagian integral dari lahan kelak jika negara Palestina berdiri.
"Lembah Yordan merupakan sumber mata air strategis dan paling vital bagi kemakmuran ekonomi Palestina: air, tanah subur, mineral, Laut Mati dan situs warisan," kata Husam Zomlot, Ketua misi Palestina di London, Inggris melalui Twitter.
Tim yang dipimpin Trump resmi mempublikasikan rencana perdamaian di Timur Tengah dari sisi ekonomi di satu konferensi di Bahrain pada 25-26 Juni 2019. Rencana ini diharapkan akan mendorong perekonomian di wilayah Palestina dan wilayah Timur Tengah.
Baca juga: 3 Fakta Paket Perdamaian Jared Kushner untuk Timur Tengah
Penasihat Gedung Putih untuk Timur Tengah yang juga menantu Trump, Jared Kushner pertama kali mengungkapkan rencana ekonomi senilai US$ 50 miliar atau setara dengan Rp 707 triliun untuk rencana perdamaian Palestina dan Israel "Kesepakatan Abad ini".