Maskapai Minta Jangan Ada Beda Pendapat Pengoperasian Boeing 737

Reporter:
Editor:

Suci Sekarwati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah maskapai pada Minggu, 2 Juni 2019, mendesak para regulator agar saling berkoordinasi terkait perubahan sofware pada Boeing 737 MAX. Desakan ini untuk menghindari perbedaan pandangan terkait keamanan terbang burung besi tipe Boeing 737 MAX yang telah dikandangkan sejak Maret 2019.

    Asosiasi Penerbangan Internasional atau IATA yang beranggotakan 290 maskapai dan melayani 80 persen penerbangan dunia mengatakan kepercayaan telah dirusak oleh gelombang keputusan mengkandangkan Boeing 737 MAX. Banyak maskapai sekarang ini waswas dengan perbedaan pendapat antara regulator soal keselamatan terbang karena bisa membingungkan para penumpang dan menimbulkan gangguan.

    "Setiap keretakan antar regulator itu bukan kepentingan siapapun," kata Dirjen IATA, Alexandre de Juniac dalam sebuah pertemuan di kota Seoul, Korea Selatan.

    Baca juga:Boeing akan Pindahkan Gugatan Kecelakaan 737 MAX ke Indonesia

    Nadege Dubois-Seex, kanan, warga negara Prancis, menggungat Boeing atas kematian suaminya. Sumber: The Globe and Mail

    Baca juga:Bos Emirates: Boeing 737 MAX Belum Akan Terbang Lagi Tahun Ini

    "Bagi kami mengoperasikan Boeing 737 MAX dengan persetujuan dari otoritas Singapura saja tidak cukup. Kami harus mengoperasikan ini ke beberapa negara seperti Indonesia dan Cina, dua pasar penting bagi kami," kata CEO Singapore Airlines, Goh Choon Phong, seperti dikutip dari reuters.com.

    Para pejabat di perusahaan penerbangan mengatakan setiap keputusan baru yang dibuat dapat menyebabkan masalah dalam pengoperasian dan pembagian kode penerbangan. Perbedaan pendapat yang muncul diantaranya ada sejumlah para pejabat tinggi di Badan Keamanan Penerbangan Eropa atau EASA yang menilai hak masing-masing negara anggota untuk melakukan evaluasi sendiri.

    Boeing 737 MAX adalah burung besi paling laris buatan Boeing Inc yang sayangnya saat ini dikandangkan oleh banyak maskapai setelah dua kecelakaan terjadi pada pesawat tipe itu. Dua kecelakaan itu terjadi di Indonesia dan Ethiopia atau berselang lima bulan dari kecelakaan pertama. Total 346 orang tewas dalam dua kecelakaan tersebut.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.