KTT OKI Berakhir, Isu Palestina dan 4 Isu Penting Ini Disorot

TEMPO.CO, Jakarta - KTT OKI, Organisasi Kerja Sama Islam, mengecam setiap sikap yang diambil badan internasional untuk mendukung pendudukan wilayah Palestina termasuk keputusan Amerika Serikat mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel.

KTT OKI yang berlangsung di Mekkah, Arab Saudi mengeluarkan kecaman itu dalam pernyataan akhir KTT pada hari Sabtu, 1 Juni 2019.

Baca juga: JK Minta Negara OKI Bersatu Dukung Palestina Hadapi Konflik

OKI menentang langkah-langkah ilegal Israel yang bertujuan mengubah fakta pendudukan wilayah Palestina termasuk Yerusalem dan meremehkan solusi dua-negara.

OKI mendesak anggotanya untuk mengambil langkah yang pantas untuk menolak negara-negara yang memindahkan kedutaannya ke Yerusalem.

OKI menolak untuk menerima proposal penyelesaian damai yang tidak sesuai dengan hak sah Palestina yang tidak dapat dicerabut.

OKI juga menekankan pentingnya dukungan dana bagi pemerintah Palestina untuk melanjutkan pekerjaannya.

Baca juga: OKI Sebut Yerusalem Timur Ibukota Palestina, Ini Reaksi Israel

Berikut 4 hal penting lainnya dari KTT OKI selain isu Palestina dan Israel.

1. OKI menuntut Amerika Serikat mencabut nama Sudan dari daftar negara pensponsor terorisme.

2. Oki menolak menyetujui setiap keputusan yang mengbah status hukum dan demografi Dataran Tinggi Golan di Suriah, khususnya keputusan AS mengakui Dataran Tinggi Golan sebagai wilayah kedaulatan Israel.

3. OKI mencermati bertumbuhnya Islamfobia di berbagai negara di dunia. Menurut OKI, Islamfobia merupakan bentuk kontemporer rasisme dan diskriminasi agama, terbukti dengan meningkatnya peristiwa intoleransi agama, stereotip negatif, dan kebencian serta kekerasan terhadap Muslim.

Baca juga: Bela Rohingya OKI Gugat Myanmar di Pengadilan Internasional

4. OKI mengecam situasi yang tidak manusiawi yang dialami etnis minoritas muslim Rohingya di Myanmar. OKI mendesak agar kekerasan dihentikan. Pemerintah Myanmar, tegas OKI, bertanggung jawab untuk melindungi warga negaranya. Namun, Myanmar hingga saat ini tidak mengakui Rohingnya sebagai warga negaranya.