Pentagon: Cina Gunakan Spionase untuk Modernisasi Militer

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Xi Jinping.[TIME]

    Presiden Xi Jinping.[TIME]

    TEMPO.CO, Jakarta - Laporan yang dirilis Pentagon menyebut Cina melakukan spionase untuk modernisasi angkatan bersenjata dan teknologi militernya.

    "Cina menggunakan berbagai metode untuk memperoleh teknologi militer dan penggunaan ganda, termasuk menargetkan investasi langsung asing, pencurian dunia maya, dan eksploitasi akses warga negara Cina swasta ke teknologi ini, serta memanfaatkan layanan intelijen, intrusi komputer, dan pendekatan terlarang lainnya," kata laporan Departemen Pertahanan yang dimandatkan oleh Kongres, seperti dikutip dari CNN, 4 Mei 2019.

    Baca: Presiden Cina Xi Jinping Minta Militer Siap Berperang

    "Cina memperoleh teknologi asing melalui impor, investasi asing langsung, pendirian pusat penelitian dan pengembangan (R&D) asing, usaha patungan, penelitian dan kemitraan akademik, rekrutmen bakat, dan industri dan cyberpionage," tambah laporan Pentagon.

    Ketua Kepala Staf Gabungan, Jenderal Joseph Dunford, memperingatkan Kongres bahwa perusahaan-perusahaan AS yang melakukan bisnis di Cina seringkali secara tidak langsung menguntungkan militer Cina. Dunford mengutip Google sebagai contoh.

    Laporan itu mengatakan bahwa Cina telah menggunakan teknik-teknik ini untuk memperoleh peralatan sensitif, penggunaan ganda, atau tingkat militer dari Amerika Serikat, termasuk teknologi penerbangan dan perang anti-kapal selam.

    Kapal induk Cina mulai melakukan navigasi dan eksplorasi di kawasan Asia Pasifik sejak 2016. Hurriyet Daily

    Beijing juga mengeksploitasi warganya dan orang asing keturunan Cina yang tinggal di luar negeri untuk memajukan tujuan Partai Komunis Cina, kata laporan itu,

    Menurut laporan Pentagon "landasan strategi Cina termasuk memohon kepada warga negara Cina di luar negeri atau warga negara etnis Cina di negara lain untuk memajukan tujuan Partai Komunis Cina melalui kekuatan lunak atau, kadang-kadang, paksaan dan pemerasan."

    Baca: Cina Akui Takut Blokade Amerika dan Sekutu Jika Terjadi Konflik

    Beberapa teknologi canggih Cina adalah pengembangan senjata rudal hipersonik yang memiliki kecepatan lima kali kecepatan suara.

    Cina telah melakukan uji coba kendaraan peluncur hipersonik. Pada Agustus 2018, Cina sukses menguji coba XONGKONG-2 (Starry Sky-2), yang disebut sebagai kendaraan peluncur hipersonik.

    Selain teknologi, anggaran militer Cina juga ditingkatkan, yakni hampir dua kali lipat dalam 10 tahun terakhir.

    Mayoritas anggaran diperuntukkan untuk Angkatan Laut Cina. Pentagon menyebut Cina memiliki angkatan laut terbesar di Asia dengan 300 kapal permukaan, kapal selam, kapal amfibi, kapal patroli, dan kapal spesialisasi.

    Baca: Pentagon Soroti Kapal Selam Serbu Cina

    Kekuatan kapal selam Cina ditaksir pentagon antara 65 hingga 70 kapal selam pada 2020. Sementara Cina akan memasang kapal selam dengan rudal kendali nuklir pada pertengahan 2020.

    Kapal induk buatan dalam negeri Cina yang pertama kemungkinan akan bergabung dengan armada pada akhir 2019 dan kapal induk yang dibangun di dalam negeri diproyeksikan akan beroperasi pada 2022.

    Cina juga dengan cepat membangun Penjaga Pantai-nya untuk membantu menjaga klaim atas pulau-pulau yang disengketakan di Laut Cina Selatan.

    Baca: Militer Cina Bangkit, Intelijen AS Cemas Ada Potensi Perang Lokal

    "Di Laut Cina Selatan, Cina terus melakukan militerisasi. Rudal jelajah anti-kapal dan rudal darat-ke-udara jarak jauh telah dikerahkan ke pos-pos Kepulauan Spratly, dan pembom strategis Cina telah melakukan latihan lepas landas dan mendarat di Pulau Woody di Kepulauan Paracel," kata laporan itu.

    "Cina menyatakan bahwa kehadiran militer internasional di Laut Cina Selatan merupakan tantangan bagi kedaulatannya. Cina terus meningkatkan taktik pemaksaan untuk menegakkan klaimnya di Laut Cina Selatan," tambah laporan Pentagon.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Korban Konflik Lahan Era SBY dan 4 Tahun Jokowi Versi KPA

    Konsorsium Pembaruan Agraria menyebutkan kasus konflik agraria dalam empat tahun era Jokowi jauh lebih banyak ketimbang sepuluh tahun era SBY.