Presiden Cina Xi Jinping Minta Militer Siap Berperang

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

    Presiden Xi Jinping menyerahkan bendera militer Pasukan Pembebasan Rakyat Cina kepada Komandan Pasukan Roket, Wei Fenghe, pada Januari 2016. The Standard - Hongkong

    TEMPO.CO, Shanghai – Presiden Cina, Xi Jinping, mengatakan angkatan bersenjata harus bersiap siaga menghadapi situasi darurat.

    Xi meminta militer bersiap bertempur dihadapan para pejabat pimpinan Tentara Pembebasan Rakyat.

    Saat ini, Cina sedang meningkatkan kemampuan teknologi militernya di tengah isu sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Hubungan Cina dengan Amerika Serikat juga sedang menegang akibat perang dagang hingga status Taiwan.

    “Dunia sedang menghadapi periode perubahan besar yang belum pernah terjadi seabad lalu. Dan Cina masih dalam periode penting perkembangan untuk kesempatan strategis,” kata Xi seperti dilansir kantor berita Xinhua dan dikutip Reuters pada Sabtu, 5 Januari 2019.

    Xi merupakan ketua Komisi Militer Pusat. Dia menginginkan para pejabat militer untuk merancang strategi memasuki era baru dan bersiap untuk berperang.

    Dia mengatakan pasukan militer perlu bersiap agar mampu merespon kondisi darurat, meningkatkan kemampuan operasional bersama, dan mengembangkan berbagai kemampuan tempur baru.

    Pernyataan Xi ini menyusul sikapnya pada Rabu bahwa Cina masih memiliki hak untuk menggunakan kekuatan untuk melakukan reunifikasi dengan Taiwan dan mencegah negara kepulauan itu untuk merdeka.

    Sikap mengeras Xi ini juga muncul beberapa hari setelah Presiden AS, Donald Trump, menandatangani Undang-Undang Inisiatif Asia atau Asia Reassurance Initiative Act. UU ini menyatakan komitmen AS untuk menjaga keamanan Taiwan.

    AS dan Cina, seperti dilansir CNBC, sedang melakukan proses perundingan dan gencatan senjata perang dagang selama 90 hari. Kedua negara berharap bisa membuat kesepakatan dagang yang saling menguntungkan dan tidak melanjutkan perang kenaikan tarif impor dari masing-masing.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.