Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Putri Ubolratana Rajakanya Didiskualifikasi dari Pemilu Thailand

image-gnews
Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Ubolratana Rajaka, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Sumber: Otago Daily Times
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum Thailand memutuskan mendiskualifikasi Putri Ubolratana Rajakanya, 67 tahun sebagai calon Perdana Menteri Thailand. Ubolratana adalah kakak Raja Thailand Maha Vajiralongkorn.

Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, keputusan Komisi Pemilihan Umum Thailand itu mengakhiri kontroversi pencalonan Putri Ubolratana. Komisi Pemilihan Umum menyebut pencalonan Putri Ubolratana tidak patut.        

 Baca: Parpol Usung Putri Raja Thailand Jadi Calon PM Terancam Dihukum 

Dikutip dari Reuters, Senin, 11 Februari 2019, Komisi Pemilihan Umum Thailand telah menerbitkan nama-nama partai dan kandidat perdana menteri yang mereka usung, tetapi nama Putri Ubolratana tidak tercantum dalam daftar itu. Komisi Pemilihan Umum Thailand menyatakan anggota keluarga kerajaan tidak boleh berpolitik sehingga mereka tidak bisa memegang jabatan politik apapun. Pernyataan itu sama dengan yang disampaikan Raja Vajiralongkorn pada Jumat kemarin, 8 Februari 2019.

Baca:  Pencalonan PM Putri Ubolratana Rajakanya Ditentang Raja Thailand  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Putri Ubolratana telah menerima pencalonan dari Partai Thai Raksa Chart untuk maju sebagai perdana menteri. Putri Ubolratana menanggalkan gelar kebangsawanannya setelah menikahi laki-laki warga negara Amerika Serikat dan mulai merintis karir sebagai aktris di sejumlah drama TV dan film laga.

Meski sudah tak lagi menyandang gelar kebangsawanan, tindakan Putri Ubolratana dinilai melanggar tradisi kerajaan selama puluhan tahun yang tidak terjun ke politik. Raja Vajiralongkorn mengatakan tidak pantas anggota keluarga kerajaan memasuki dunia politik.  

Thailand telah menjadi sebuah negara Kerajaan sejak 1932. Kendati begitu, keluarga kerjaan telah dikenal luas memiliki pengaruh dan jutaan masyarakat Thailand setia pada kerajaan.    

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

21 jam lalu

Sejumlah aktivis Jaringan Anti Korupsi Bandung Raya membentangkan poster di atas flyover Pasupati saat aksi damai tolak politik uang menjelang pemilihan gubernur Jawa Barat, di Taman Cikapayang, Bandung, Jawa Barat, Kamis (21/2). TEMPO/Prima Mulia
Hugua Kader PDIP Usulkan Politik Uang Dilegalkan, Cermati Bentuk Money Politics dalam Pemilu

Politik uang jadi sorotan setelah diusulkan Hugua, anggota Komisi II DPR yang juga kader PDIP agar dilegalkan. Seperti apa bentuk money politics?


Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

21 jam lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Kader PDIP Usul Politik Uang Dilegalkan, Ini Aturan Larangan Money Politics dan Sanksi Bagi Pelanggarnya

Anggota Komisi II DPR yang juga Kader PDIP, Hugua usulkan politik uang dalam Pemilu dilegalkan. Bagaimana regulasi money politics dan sanksinya?


Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

2 hari lalu

Ilustrasi restoran. REUTERS
Turis Inggris Ditahan di Thailand setelah Dituduh Buat Review yang Bikin Rating Restoran Anjlok

Menurut polisi Thailand, motifnya bermula dari konflik pribadi turis Inggris itu dengan pemilik restoran


Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

2 hari lalu

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan pendapat dan pandangan pemerintah saat mengikuti rapat kerja dengan Badan legislasi DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Rapat tersebut membahas kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan pembahasan akan dilanjut di tingkat panitia kerja (Panja) mulai besok serta menargetkan disahkan pada 4 April 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Respons Mendagri Tito Karnavian Soal Perlunya Sistem Pemilu Dievaluasi

Mendagri mengatakan perbaikan sistem pemilu melalui RUU jangan sampai bersifat kejar tayang.


4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

2 hari lalu

Penyelenggaraan rapat kerja di ruang rapat Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta. ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi
4 Alasan Komisi II DPR Sebut Sistem Pemilu Harus Dievaluasi

KPU menyatakan siap memberikan masukan perihal revisi Undang-Undang Pemilu.


Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

2 hari lalu

Warga menunjukan tulisan penolakan politik uang saat Bawaslu On Car Free Day pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di depan gedung Bawaslu, Jakarta, Minggu 28 Maret 2024. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak
Ramai-ramai Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan Saat Pemilu

ICW menganggap usulan melegalkan money politics saat pemilu tidak pantas dan sangat tidak menunjukkan integritas.


PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

2 hari lalu

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Mardani Ali Sera di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (14/3/2024). ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi.
PKS Tanggapi Usulan Legalkan Money Politics di Pemilu: Justru Harus Diperangi

Fraksi PKS menyebut money politics dalam pemilu harusnya diperangi jangan justru dilegalkan


Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

2 hari lalu

Indonesia Corruption Watch atau ICW mengungkapkan Partai Politik harus transparansi mengenai sumber dana kampanye. Hal itu dikatakan oleh Anggota ICW Seira Tamara pada Selasa, 17 Januari 2024.
Anggota DPR Usul Money Politics Dilegalkan, ICW: Logika Berpikirnya Berbahaya

Indonesia Corruption Watch menanggapi usulan anggota DPR dari Fraksi PDIP yang meminta money politics dilegalkan saat pemilu.


PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

2 hari lalu

Viva Yoga Muladi (tengah). TEMPO/Dasril Roszandi
PAN Tolak Usulan Money Politics Dilegalkan saat Pemilu

PAN menentang usulan anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Hugua, yang meminta money politics dilegalkan selama pemilu.


Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

3 hari lalu

Ilustrasi politik uang. shutterstock.com
Anggota DPR dari PDIP Minta KPU Legalkan Money Politic saat Pemilu

Dia mengklaim bahwa masyarakat tidak akan memilih politikus yang tidak menggunakan menggunakan money politics.