TEMPO.CO, Petaling Jaya – Pengusaha buron, Low Taek Jho alias Jho Low, mengecam Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad terkait penyitaan kapal pesiar mewah Equanimity dalam proses investigasi skandal 1MDB.
Baca:
Lewat pengacaranya, Jho Low mengkritik keputusan pemerintah Malaysia sehari setelah Mahathir mendatangi kapal pesiar Equanimity, yang bersandar di pelabuhan Port Klang sejak Selasa, 7 Agustus 2018.
Kapal pesiar ini bernilai sekitar US$250 juta atau sekitar Rp3,7 triliun dan diduga dibeli menggunakan uang hasil penggelapan dana milik perusahaan pelat merah 1Malaysia Development Berhad. KPK Malaysia sedang memproses kasus ini di pengadilan dengan tersangka bekas PM Najib Razak. KPK Malaysia juga sedang mengejar Jho Low dan petinggi 1MDB lainnya.
Kapal pesiar mewah bernama Equanimity. thestar.com.my
Saat mengecek kapal Equanimity ada Sabtu lalu, Mahathir mengatakan pemerintah bakal segera menjual kapal mewah ini karena nilainya terus menurun dan biaya pemeliharannya cukup tinggi.
Lewat pernyataan yang dikirim ke media Free Malaysia Today, Low mengatakan penyerahan kapal itu ke otoritas Malaysia dari Indonesia membuka ancaman legal terhadap calon pembeli.
“Jelas pemerintahan Mahathir tidak memiliki keinginan terhadap proses legal dan adil. Dia membajak proses hukum yang sedang berjalan dan telah berlangsung lama, yang melibatkan pemerintahan lain,” kata Low dalam pernyataannya yang dilansir Free Malaysia Today pada Ahad, 12 Agustus 2018.
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Mike Pompeo (kanan), dan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad. AP
Low juga mengatakan pemerintah Malaysia mengeluarkan pernyataan keliru berulang kali bahwa pemerintah AS telah mengetahui rencana penyitaan kapal Equanimity oleh Malaysia.
“Pernyataan keliru ini mempermalukan pemerintah AS, yang telah menekankan tidak terlibat dengan penyitaan ilegal kapal dan akan mengupdate soal ini di pengadilan AS pada 17 Agustus 2018,” kata Low.
Low juga mengkritik pengadilan lewat media yang menurutnya dilakukan Mahathir. Menurut dia, ini membuat masalah hukum ini sulit ditangani lewat proses hukum yang adil seperti peristiwa krisis sistem pengadilan pada 1988. Pernyataan ini mengacu kepada pemberhentian sejumlah hakim senior oleh pemerintahan Mahathir pada periode pertama pemerintahannya.
Baca:
PM Mahathir mengunjungi kapal pesiar Equanimity pada Sabtu, 11 Agustus 2018 dan mengatakan pemerintah bakal segera menjual kapal ini. Ini karena biaya pemeliharaan kapal ini cukup besar yaitu sekitar Rp7 miliar per bulan.
“Kita harus buat yacht ini dalam kondisi bagus. Tapi jika Anda izinkan ratusan orang datang dan melihat yatch ini maka kapal akan rusak,” kata Mahathir. “Maka calon pembeli tidak akan mau membeli kapal yang dipamerkan seperti itu,” kata Mahathir, yang juga mengincar pesawat jet penumpang Bombardier Global 5000 milik Jho Low. Pesawat ini telah terparkir di bandara di Singapura sejak setahun terakhir.
