4 Juta Warga India Terancam Kehilangan Kewarganegaraan, Kenapa?

Reporter:
Editor:

Eka Yudha Saputra

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Warga menunggu di pusat pendaftaran kewarganegaraan untuk memverifikasi dokumen mereka oleh pejabat pemerintah, di desa Mayong, Distrik Morigaon, Provinsi Assam, India, 8 Juli 2018.

    Warga menunggu di pusat pendaftaran kewarganegaraan untuk memverifikasi dokumen mereka oleh pejabat pemerintah, di desa Mayong, Distrik Morigaon, Provinsi Assam, India, 8 Juli 2018.

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah India mengatakan akan mengeluarkan lebih dari 4 juta orang dari daftar kewarganegaraan di perbatasan Assam jika tidak dapat menunjukan dokumen yang sah. Rencana ini memicu kekhawatiran tentang masa depan ribuan orang di wilayah tersebut.

    Dilaporkan dari Reuters, 30 Juli 2018, keamanan telah diperketat di seluruh negara bagian, yang berbatasan dengan Bangladesh, ketika ribuan Muslim yang berbahasa Bengali khawatir akan dikirim ke pusat penahanan atau dideportasi.

    Baca: Hujan Deras di India Timbulkan Banjir dan Tewaskan 49 Orang

    Kondisi Assam yang kaya teh telah lama menjadi pusat ketegangan sosial dengan penduduk setempat, yang tengah gencarnya berkampanye melawan imigran gelap. Kampanye yang dipimpin oleh pemerintah nasionalis Hindu pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi.

    Namun pemerintah berdalih daftar tidak dimaksudkan untuk mengusir orang-orang dan mereka yang tidak masuk daftar akan memiliki kesempatan untuk mendaftar ulang.

    Baca: Jadi Admin Grup Whatsapp, Pria di India Divonis 5 Bulan Penjara

    "Berdasarkan daftar ini, tidak ada pertanyaan tentang siapa pun yang dibawa ke pusat penahanan atau pengadilan imigran," kata Sailesh, komisaris sensus India.

    Ratusan ribu orang melarikan diri ke India dari Bangladesh selama perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan pada awal tahun 1970-an. Sebagian besar dari mereka menetap di Assam, yang memiliki perbatasan hampir 270 kilometer dengan Bangladesh.

    Warga menunggu di pusat pendaftaran kewarganegaraan untuk memverifikasi dokumen mereka oleh pejabat pemerintah, di desa Mayong, Distrik Morigaon, Provinsi Assam, India, 8 Juli 2018.

    Dilansir dari Associated Press, proses permohonan masuk dalam daftar kewarganegaraan India dimulai pada 2015. Dari 32,9 juta pelamar, ada 28,9 juta yang telah disetujui. Sementara 4,007,707 jiwa telah dikeluarkan dari daftar.

    Untuk diakui sebagai warga negara India, semua penduduk Assam harus menunjukan dokumen yang membuktikan bahwa mereka atau keluarga mereka tinggal di negara itu sebelum 24 Maret 1971.

    Kritikus melihat daftar kewarganegaraan sebagai kebijakan yang didukung oleh Partai Bharatiya Janata (BJP) Modi yang ditujukan untuk minoritas Muslim. BJP menyangkal tuduhan bias atau rasisme tetapi kebijakan ini ditujukan kepada semua etnis.

    Baca: Dituduh Selundupkan Sapi, Seorang Pria di India Tewas Dikeroyok

    Pihak berwenang di negara bagian sebelumnya mengatakan uji kewarganegaraan sangat penting untuk melindungi etnis Assam, banyak dari mereka yang menuntut penghapusan orang luar yang mereka tuduh mengambil pekerjaan dan sumber daya di negara bagian berpopulasi 33 juta jiwa.

    Draf pertama dari daftar kewarganegaraan nasional (NRC), dirilis pada 31 Desember 2017, yang mengkonfirmasi kewarganegaraan 19 juta orang.

    Baca: Kendalikan Hoax, WhatsApp Matikan Fitur Teruskan Pesan di India

    Namun Mahkamah Agung India pada bulan ini mengatakan bahwa 150.000 orang dari daftar pertama, sepertiganya adalah perempuan yang menikah, dan akan dibatalkan dalam daftar berikutnya karena mereka memberikan informasi palsu atau memberikan dokumen yang tidak seusai syarat.

    "Daftar Kewarganegaraan Nasional sedang mencoba untuk menghabisi kami. Orang-orang kami telah meninggal di sini, tetapi kami tidak akan meninggalkan tempat ini," Kata Abdul Suban, 60 tahun, warga Assam India keturunan Bengal.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.