Dua Jenderal Thailand Terseret Skandal Jam Tangan Mewah Rolex

Reporter:
Editor:

Budi Riza

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS

    Perdana Menteri Thailand, Prayuth Chan-ocha dan Deputi Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Thailand, Prawit Wongsuwon. REUTERS

    TEMPO.CO, Jakarta - Perdana Menteri Thailand, Jenderal Prayut Chan-o-cha, berkukuh membela wakilnya, Deputi Perdana Menteri, Jenderal Prawit Wongsuwon, yang mendapat tekanan publik karena koleksi jam tangan mewah yang sering dikenakan.

    Prayut mengatakan itu adalah masalah pribadi Prawit dan dia tidak memintanya untuk mengundurkan diri. Prayut dan Prawit adalah jenderal Thailand yang terlibat merancang dan melakukan kudeta atas Perdana Menteri Yingluck Shinawatra pada 2014.

    Rolex Yacht Master II

    Baca: Sudah Wafat 2 Bulan, Jasad Biksu Thailand Ini Tersenyum

     

    "Kalian bisa melupakan itu. Ini masalah pribadi.. kekeliruan pribadi," kata Prayut, seperti dilansir media Bangkok Post, Selasa, 23 Januari 2018.

    Baca: Thailand Tahan 2 Warga Israel Pembunuh Bos Mafia

     

    Media Bangkok Post melansir dengan mengutip laman populer Facebook, CSI LA, bahwa Prawit memiliki sekitar 25 jam tangan mewah berbagai merek dengan total harga sekitar Rp16,6 miliar atau sekitar 39,5 juta baht. Media Daily Mail melansir Prawit memakai setidaknya 11 jam Rolex, 8 jam Patek Phillipe dan 3 Richard Mille.

    Jam Richard Mille RM 011 Felipe Massa Flyback Chronograph "Black Kite " edisi terbatas seharga Rp 1,1 miliar. Situs berita Singarpura mothership.sg, menulis arloji mewah ini dikenakan Moeldoko dalam foto yang dirilis Straits Times pada 25 Maret 2014. Freshnessmag.com

    Prayut menambahkan,"Ada undang-undang yang menangani masalah ini dan seharusnya soal ini diserahkan kepada Komisi Antikorupsi."

    Prayut, yang juga seorang jenderal Kerajaan Thailand dan telah pensiun, merupakan kepala dari lembaga junta militer Thailand bernama Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban. Dia merespon terhadap kritikan keras publik bahwa dia sebagai Perdana Menteri tidak mengambil tindakan apapun terhadap skandal jam tangan mewah yang melibatkan Prawit.

    Prayut membantah jika dia menggunakan standar ganda karena tidak menggunakan kewenangan khusus yang dimiliknya pada Seksi 44 undang-undang yang berlaku untuk memberhentikan sementara Prawit seperti yang dilakukannya terhadap pejabat lain.

    Selain sebagai deputi Perdana Menteri, Prawit juga menjabat sebagai menteri Pertahanan dan wakil Prayut di lembaga junta militer Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban.

     
    Prayut mengatakan Komisi Antikorupsi Nasional (NACC) akan mengumumkan temuannya dan publik diminta tenang. "Masalah ini akan berbeda jika melibatkan penyelewengan uang negara. Jangan dicampur-adukkan. Biarkan NACC menginvestigasi ini berdasarkan prosedur hukum yang berlaku," kata Prayut, yang membantah membela bawahannya sesama jenderal militer.

    Jenderal Prawit, sebelumnya, telah mengatakan siap mengundurkan diri jika NACC menyatakan ada dasar untuk mengusut kasus penyelewengan uang negara terhadap dirinya.

    Prawit mulai mendapat sorotan publik dan kemudian tekanan publik untuk mengundurkan diri setelah sebuah laman populer CSA LA di Thailand mulai mengupas berbagai jam tangah mewah yang kerap digunakannya.

    Mana Nimitmongkol, sekretaris jenderal Organisasi Antikorupsi Thailand, mengatakan masalah Prawit ini tidak bisa disebut sebagai masalah pribadi. Ini karena Prayut dan Prawit merupakan pejabat publik dan memiliki kewenangan negara.

     
    "Publik ingin dan berhak tahu apakah keduanya jujur," kata Mana. Publik, lanjut Mana, tidak tertarik dengan selera pribadi pejabat melainkan ingin tahu apakah pendapatan resmi mereka mencukupi untuk membeli semua kemewahan yang mereka nikmati seperti jam tangan mewah itu.

    Pemimpin Partai Demokrat, Abhisit Vejjajiva, mendesak agar Jenderal Prawit berbicara terbuka kepada publik soal koleksi jam tangan mewahnya itu. "Kita telah mendengar berbagai informasi dari berbagai sumber tapi kita tidak akan tahu apa faktanya sampai Jenderal Prawit memberikan konfirmasi," kata Abhisit, yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Thailand. "Dia harus menjelaskan itu ke publik."


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.