Presiden Palestina Minta Dunia Tak Akui Israel

Reporter:
Editor:

Choirul Aminuddin

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (tengah), duduk bersama Presiden European Council, Donald Tusk (kiri), dalam pemakaman Shimon Peres, di Yerusalem, 30 September 2016.  REUTERS/Abir Sultan

    Presiden Palestina, Mahmoud Abbas (tengah), duduk bersama Presiden European Council, Donald Tusk (kiri), dalam pemakaman Shimon Peres, di Yerusalem, 30 September 2016. REUTERS/Abir Sultan

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Palestina Mahmoud Abbas meminta kepada negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) tidak mengakui negara Israel.

    Permintaan tersebut disampaikan Abbas dalam pidato di depan KTT OKI di Istanbul, Rabu, 13 Desember 2017, yang membahas masalah Yerusalem.

    Baca: 5 Fakta Penting Tentang Yerusalem

    Presiden AS Donald Trump dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas dalam pertemuan di Istana Kepresidenan di Bethlehem, 23 Mei 2017. REUTERS/Jonathan Ernst

    Dalam pidatonya, Abbas juga menyinggung sikap Uni Eropa yang melarang anggotanya mengimpor barang termasuk hasil pertanian dari daerah pendudukan yang dicaplok Israel.

    "Anggota OKI bisa juga mengambil sikap serupa. Pemerintah Palestina menunda hubungannya dengan Amerika Serikat setelah negeri itu mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel," ucap Abbas seperti dikutip APA.

    Baca: Konflik Palestina-Israel Harus Diselesaikan Lewat Solusi 2 Negara

    PM Israel, Benjamin Netanyahu (kanan), berjabat tangan dengan Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, dalam pemakaman mantan presiden Israel, Shimon Peres di Yerusalem, 30 September 2016. Keduanya merupakan pemimpin negara yang sering terlibat konflik wilayah. REUTERS/Handout

    Pada kesempatan tersebut, Abbas meminta kepada sejumlah anggota OKI membatalkan keputusannya mengakui negara Israel.

    "Sejak negara itu berdiri, Israel tidak pernah menjalankan resolusi PBB," ucapnya. Menurut Abbas, Palestina mendukung solusi dua negara.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Polemik Aturan Ketenagakerjaan Dalam RUU Cipta Kerja

    Perubahan aturan ketenagakerjaan menurut pemerintah harus dilakukan agar mengundang investasi.