TEMPO.CO, Milan - Dua wilayah terkaya di utara Italia telah mengadakan jajak pendapat atau referendum untuk meminta otonomi lebih besar dari pemerintah pusat di Roma menyusul referendum kemerdekaan Catalonia pada awal Oktober lalu.
Sekitar 11 juta pemilih di Lombardy dan Veneto, hampir seperempat populasi Italia, memberikan surat suara mereka pada Minggu, 22 Oktober 2017, dalam sebuah referendum yang tidak mengikat dan disetujui Mahkamah Konstitusi.
Baca: Rakyat Catalonia Tak Gentar Diultimatum Spanyol
Presiden kedua wilayah itu mengatakan lebih dari 95 persen pemilih telah memberikan suara seperti yang diharapkan. Mereka mendukung otonomi yang lebih besar.
Baca: Uni Eropa Tolak Kemerdekaan Catalonia
Presiden Veneto, Luca Zaia, memuji hasil jajak pendapat, yang sedikit tertunda oleh serangan hacker, sebagai "big bang" institusional.
Namun dia mengulangi bahwa aspirasi di kawasan itu tidak sebanding dengan agenda separatis yang telah memicu krisis konstitusional di Spanyol.
Pemimpin Lombardy, Roberto Maroni mengatakan dia akan mencari cara untuk menyajikan proposal rinci sebelum pemilihan nasional yang dijadwalkan Mei tahun depan.
"Saya akan pergi ke Roma dan meminta lebih banyak kekuatan dan sumber daya dalam kerangka persatuan nasional," katanya, seperti yang dilansir SBS News pada 23 Oktober 2017.
Kedua wilayah ini menyumbang 30 persen dari GDP Italia, namun banyak pembayar pajak di wilayah utara membenci daerah selatan Italia, yang relatif miskin.
Referendum kembar Italia datang setelah referendum kemerdekaan di Catalonia, Spanyol. Ketegangan meningkat di negara tetangga itu setelah referendum menghasilkan 90 persen suara yang mendukung pemisahan diri.
Analis mengatakan antusiasme daerah utara Italia untuk otonomi tidak mewakili ancaman terhadap kesatuan Italia dalam jangka pendek. Tapi mereka menganggapnya sebagai kekuatan yang mengganggu selama beberapa dekade mendatang, terutama karena pemerintah pusat yang tidak mampu melepaskan kontribusi pendapatan dari daerah paling dinamis di negara itu.
Daerah Catalonia Spanyol juga mengangkat isu soal kontribusi pajak terkait referendum yang digelar.
AL JAZEERA|SBS NEWS
