Pendemo anti pemerintah lari setelah bentrok dengn Garda Nasional Bolivarian Venezuela, pada hari pertama mogok masal 48 jam, memprotes rencana pemerintah merevisi konstitusi, di Caracas, Venezuela, 27 Juli 2017. AP/Ariana Cubillos
TEMPO.CO, Jenewa—Perserikatan Bangsa-Bangsa mengecam Venezuela karena penggunaan kekuatan yang berlebihan terhadap demonstran anti-pemerintah Presiden Nicolas Maduro.
PBB juga mengatakan pasukan keamanan dan kelompok pro-pemerintah diyakini bertanggung jawab atas kematian setidaknya 124 warga sejak April lalu.
Seperti dilansir Reuters, Rabu 9 Agustus 2017, Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia PBB, Zeid Ra'ad al-Hussein mengatakan pelanggaran terhadap demonstran, termasuk penyiksaan, adalah pelanggaran terhadap hukum di negara Amerika Selatan itu.
"Tanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia yang kita catat terletak pada tingkat pemerintahan tertinggi," katanya seperti dikutip dari Reuters.
PBB juga mengatakan sebuah laporan lengkap mengenai temuannya tentang Venezuela akan dikeluarkan pada akhir bulan ini.
Berdasar temuan awal, pasukan keamanan Venezuela diduga bertanggung jawab atas kematian sedikitnya 46 demonstran antara April hingga 31 Juli.
Sementara kelompok bersenjata pro-pemerintah yang dikenal sebagai "kolektif" dikaitkan dengan kematian 27 orang.
"Meskipun tidak ada data resmi yang tersedia mengenai jumlah penahanan, perkiraan yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa antara 1 April, ketika demonstrasi massal dimulai, dan 31 Juli, lebih dari 5.051 orang telah ditahan secara sewenang-wenang. Lebih dari 1.000 orang dilaporkan ditahan," demikian pernyataan PBB.
Tidak ada reaksi dari pemerintah sayap kiri Venezuela terhadap kritik pedas dari PBB.
Aksi protes besar-besaran yang dimulai April lalu merupakan kekesalan rakyat atas rencana Maduro menggelar pemilu untuk memilih Majelis Konstituante. Kemarahan rakyat juga dipicu oleh krisis ekonomi yang memaksa banyak warga mengungsi ke negara sekitar.
Majelis yang telah terbentuk pekan ini, dapat mengubah Konstitusi Venezuela yang dikhawatirkan akan memberi kekuasaan tak terbatas kepada Presiden Maduro.
