TEMPO.CO, Washington - Amerika Serikat mempercepat proses deportasi seluruh imigran ilegal yang terlibat kasus kriminal. Untuk itu, Kementerian Kehakiman segera mengirim sejumlah hakim ke 12 kota yang menjadi target pendeportasian imigran ilegal.

Kementerian Kehakiman masih mengkaji jumlah hakim yang akan diterjunkan mengadili perkara pendeportasian para imigran ilegal di 12 kota di Amerika Serikat.

Menurut pejabat di Kementerian Kehakiman, pihaknya juga mulai menawarkan hakim secara sukarela ditempatkan sementara di 12 kota itu.

Baca juga: Efek Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 60 Ribu Visa Dicabut

12 kota yang menjadi target pendeportasian para imigran ilegal di Amerika Serikat adalah New York, Los Angeles, Miami, New Orleans, San Fransisco, Baltimore, Bloomington, Minnesota, El Paso, Texas, Harlingen, Imperial, California, Omaha, Nebraska, Phoenix, dan Arizona.

Mengutip Reuters, populasi imigran ilegal ditemukan terbanyak di 12 kota di Amerika Serikati.

Penempatan hakim dari Kementerian Kehakiman di pengadilan imigrasi dianggap tidak biasa. Sementara, Kementerian Keamanan Tanah Air meminta pergantian hakim.

Baca juga: Dikecam, Begini Perincian Kebijakan Imigrasi AS Terbaru

Sesuai perintah eksekutif Presiden Donald Trump pada Januari 2017, kasus-kasus kriminal yang melibatkan imigran ilegal diprioritaskan untuk memastikan mereka bersalah atau tidak untuk kemudian dideportasi.

Berdasarkan data Kantor Eksekusit Kajian Imigrasi Kementerian Kehakiman, saat ini ada lebih dari 18,013 kasus imigrasi yang belum disidangkan atau ditunda di 12 kota itu.

Mantan hakim imigrasi dan Ketua Board of Immigration Appeals, Paul Schmidt mengatakan, pemerintahan Trump tidak seharusnya berasumsi bahwa semua imigran yang didakwa dalam kasus kriminal berarti tidak boleh tinggal di Ameriak Serikat secara legal.

"Sepertinya mereka berasumsi bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan harus dikeluarkan, namun itu tidak benar. Bahkan orang yang melakukan kejahatan serius terkadang menjadi pengungsi," kata Schmidt.

Lagipula, menurut Schmidt, pengiriman hakim ke 12 kota tidaklah efektif. Di masa pemerintahan Barack Obama, untuk mencegah banyaknya pengeluaran dan gangguan dalam kunjungan hakim pengadilan imigrasi, maka mereka kerap mendengarkan persidangan dari ruang pengadilan tertentu melalui telekonferensi.

REUTERS | MARIA RITA