TEMPO.CO, Wina - Kanselir Austria, Christian Kern mengatakan, dia akan melarang menteri Turki datang untuk kampanye masalah referendum yang akan digelar April 2017.

Berbicara kepada televisi Austria, ORF, pada Senin, 13 Maret 2017, Kern menjelaskan, dia akan mencoba melarang menteri-menteri Turki berkampanye di Austria di depan warga Turki untuk referendum 16 April 2017.

Referendum dapat membawa perubahan drastis terhadap sistem politik negara, termasuk mengubah sistem parlemen ke presidensial.

Berita terkait: Turki Turunkan Hubungan Diplomatik dengan Belanda

Sebelumnya, Belanda dan Jerman juga melarang menteri Turki berada di negeri itu untuk kepentingan kampanye pada rapat umum warga Turki di sana.

Akibat pelarangan tersebut hubungan bilateral Turki dengan Belanda dan Jerman memanas. Bahkan Turki melarang duta besar Belanda kembali ke Ankara.

Dalam pidato yang disampaikan pada Selasa, 14 Maret 2017, Wakil Perdana Menteri Turki, Numan Kurtulmus, mengatakan, sikap tersebut sebagai sanksi politik terhadap Belanda.

Berita terkait: Erdogan Klaim Kirim 4.500 Berkas Tersangka Teroris ke Jerman

Menurutnya, Turki memiliki hak melindungi harga diri dan hukum, namun tampaknya rusak akibat pelanggaran kedaulatan oleh beberapa negara asing di Eropa. "Terutama Belanda," ucapnya.

Hubungan diplomatik kedua negara memanas setelah pemerintah Belanda melarang pesawat yang ditumpangi Menteri Luar Negeri Turki, Mevlut Cavusoglu, mendarat di Rotterdam.

Berita terkait: Parlemen Golkan Konstitusi Baru, Turki Referendum April Ini

Cavusoglu sedianya dijadwalkan berbicara di acara rapat umum mengenai refrendum konstitusi yang akan memberikan kekuasan lebih kepada Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan.

Pemerintah Belanda mengatakan, izin Cavusoglu dicabut karena keberadaan dia di Negeri Bunga Tulip dikhawatirkan mengganggu keamanan di sana. Sebab Belanda akan menggelar pemilihan umum pada Rabu, 15 Maret 2017.

XINHUA | UPI | CHOIRUL AMINUDDIN