TEMPO Interaktif, Bangkok: Junta militer Thailand berencana menaruh orang-orangnya di pos-pos kabinet yang bakal dipimpin perdana menteri dari kalangan sipil. Dewan Reformasi Demokrasi bikinan junta juga bakal mengawal roda pemerintah yang baru guna memastikan tidak ada penyelewengan."Ada beberapa anggota militer yang akan ditempatkan di kabinet, tapi saya bukan orang yang bakal memilih mereka," kata Jenderal Sonthi Boonyaratglin, pemimpin kudeta, kemarin. "Junta hanya akan memilih perdana menteri. Perdana menteri yang barulah yang bakal memilih sendiri anggota kabinetnya."Sonthi mengatakan junta selanjutnya hanya akan memainkan peran sebagai penasihat dalam pemerintah interim, terutama dalam masalah keamanan. Tapi ini bukan berarti militer mengontrol, cuma sebatas memberikan keahlian yang mereka miliki. Soalnya, junta tidak bakal terlibat dalam panggung politik.Menurut Sonthi, junta, yang mendongkel Perdana Menteri Thaksin Shinawatra dalam kudeta tidak berdarah pekan lalu, juga bakal mempertahankan Dewan Reformasi Demokrasi. Lembaga yang nantinya diubah menjadi semacam dewan kabinet keamanan itu akan mendampingi pemerintah."Sangat penting mempertahankan dewan itu sehingga tidak ada lubang dalam eksekutif," kata Sonthi, yang menambahkan, lembaga itu bakal terbentuk setelah dia mengantongi nama perdana menteri yang baru. "Baik perdana menteri maupun konstitusi interim bakal siap sehari-dua hari ini."Sonthi mengungkapkan proses pemilihan perdana menteri yang bakal memimpin pemerintah Thailand sampai pemilu Oktober 2007 sudah 75 persen. Malah rancangan undang-undang dasar interim setebal 39 halaman telah selesai. Rencananya bakal disahkan Raja Bhumibol Adulyadej akhir pekan ini.Junta tidak ingin mengulangi penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi di era pemerintah Thaksin, yang memberangus Komisi Antikorupsi Nasional. Maka tak lama setelah merebut kekuasaan, militer menghidupkan lagi lembaga yang sekarang sedang mengusut kekayaan dan membongkar korupsi Thaksin. AFP | AP | BANGKOK POST | SS KURNIAWAN