TEMPO.CO, Gaza - Palestina mengutuk keputusan Washington yang memveto penunjukan mantan Perdana Menteri Salam Fayyad sebagai Utusan Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Libya.
"Keputusan Amerika Serikat terang-terangan menunjukkan sikap diskriminatif," ucapnya, seperti ditulis Al Araby, Sabtu, 11 Februari 2017.
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres telah menunjuk Fayyad menempati pos tersebut pada Kamis, 9 Februari 2017.
Selanjutnya, Guterres mengirimkan surat kepada Dewan Keamanan PBB untuk menyetujui keputusannya dengan harapan tidak ada yang berkeberatan.
Tapi, pada Jumat dinihari, 10 Februari 2017, waktu setempat, Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB, Nikki Haley, mengumumkan bahwa pihaknya memveto keputusan Guterres.
"Sudah lama PBB tidak fair dan bias memberi dukungan terhadap otoritas Palestina, sehingga merugikan sekutu kami, Israel," ujar Haley, Jumat, 10 Februari 2017.
Anggota Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), Hanan Ashrawi, menuturkan apa yang disampaikan Haley adalah sesuatu yang tidak bisa diterima.
"Menghalangi pengangkatan Salam Fayyad adalah kasus diskriminasi terang-terangan atas dasar identitas nasional," ucapnya.
Fayyad, 64 tahun, adalah Perdana Menteri Otoritas Palestina 2007-2013 dan pernah menjadi Menteri Keuangan dua kali.
Dia menggantikan Martin Kobler dari Jerman. Kobler menjabat Utusan Khusus PBB untuk Libya sejak November 2015.
