TEMPO.CO, Manila- Presiden Filipina Rodrigo Duterte membuka pintu bagi Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump dengan mengizinkan Amerika meningkatkan dan memperluas pangkalan militernya di Filipina.
Sikap lunak Duterte disampaikan Menteri Luar Negeri Filipina Delfin Lorenzana sehubungan dengan rencana Amerika merealisasikan perjanjian yang dibuat tiga tahun lalu bersama Filipina.
Tahun 2014, Filipina dan Amerika mengeluarkan satu kesepakatan yang diberi nama Perjanjian Peningkatan Kerja Sama Pertahanan (EDCA). Perjanjian itu memberikan akses bagi Amerika untuk mendirikan lima pangkalan militer di Filipina.
"EDCA tetap ada. Dia (Duterte) mengatakan kami akan menghormati semua perjanjian yang dibuat pada masa pemerintahan sebelumnya," kata Lorenzana seperti dikutip dari UPI.com.
Menurut Lorenzana, pengerjaan fasilitas militer Amerika di Filipina akan menelan miliaran dolar Amerika dan akan dimulai tahun ini. Pangkalan militer Amerika nantinya dilengkapi dengan landasan pacu, fasilitas sementara bagi pasukan, dan kawasan tempat penyimpanan untuk perlengkapan bantuan kemanusiaan.
Pekan lalu, Ketua Komisi Angkatan Bersenjata di Senat, Senator John McCain, mengatakan komisinya telah mengajukan anggaran sebesar US$ 7,5 miliar atau sekitar Rp 100 triliun untuk mendanai militer Amerika dan sekutu-sekutunya di kawasan Asia-Pasifik.
Pada Oktober tahun lalu, Duterte meminta seluruh pasukan Amerika keluar dari negaranya dalam tempo dua tahun. Duterte juga mengusir para pengusaha Amerika dan membangun aliansi baru dengan Cina dan Rusia. UPI.COM | BBC | MARIA RITA
