TEMPO.CO, Pyongyang -Genap satu tahun saat Korea Utara meluncurkan bom hidrogen yang pertama pada 6 Januari 2016. Dunia kontan terkejut dengan peluncuran itu. Dua bulan kemudian, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-bangsa mengeluarkan resolusi. Isinya, sejumlah sanksi yang diklaim Pyongyang terberat dibandingkan resolusi-resolusi terdahulu. Berdampakkah?

Duta Besar Korea Utara untuk Indonesia, An Kwang Il, mengakui negaranya menghadapi sejumlah kesulitan pasca-keluarnya resolusi Dewan Keamanan PBB bernomor 2770 itu. Tapi, program kesejahteraan, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan pangan, bagi seluruh rakyat Korea Utara tidak berubah alias gratis. ”Kami hidup di bawah hukuman (PBB, AS, dan Korea Selatan). Tapi kami memiliki dasar ekonomi nasional yang merdeka untuk mengatasi sanksi-sanksi itu,” ujar Kwang Il dalam wawancara dengan Maria Hasugian dari Tempo di kantornya, dan dilanjutkan dengan surat elektronik yang diterima pada 25 Desember 2016. Berikut petikannya.

Bagaimana dampak resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap perekonomian, investasi dan program kesejahteraan di Korea Utara?
Meski blokade dan sanksi oleh Amerika Serikat berlanjut dan permusuhan terus terjadi selama 70 tahun, DPRK (Korea Utara) menjadi negara yang sepenuhnya pemilik senjata nuklir termasuk bom Hidrogen. Kami memiliki teknologi hasil produksi sendiri dan meluncurkan satelit artificial serta memastikan ekonomi nasional yang independen. Mereka yang bermanuver melawan DPRK justru membangkitkan patriotisme dan semangat bagi kami untuk lebih mempromosikan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami memang menghadapi sejumlah kesulitan melakukan impor, tapi fenomena itu sudah berlalu.

Kabarnya rakyat Korea Utara mulai menderita kelaparan, kekurangan pasokan air, listrik, dan obat-obatan?
Prakondisi dari situasi ini tidak sesuai. Sanksi PBB tidak dapat berdampak pada ekonomi nasional dan kehidupan masyarakat. Kami selama ini hidup di bawah hukuman, tapi tetap memiliki dasar ekonomi nasional yang merdeka untuk mengatasi sanksi-sanksi itu.

Sanksi PBB berdampak pula pada hubungan diplomatik?
Kami berteman baik tidak hanya dengan negara-negara yang memiliki kantor kedutaan, yakni di lebih 60 negara, tapi juga dengan negara-negara lain. Semua negara memiliki prinsip sendiri untuk membangun hubungan bilateral. Hal penting adalah membangun keselarasan dengan tradisi menghormati sebagai teman dan prinsip independen, damai, persahabatan, dan saling menghormati.

Bagaimana kerja sama dengan Indonesia setelah keluarnya sanksi terberat PBB?
Tahun lalu dua negara merayakan peringatan 50 tahun hubungan bilateral antara Indoensia dan DPRK dengan pertukaran delegasi dan mengadakan acara bersama. Saat ini, kami berhasil melangkah maju dengan saling melakukan dan kerja sama di beberapa bidang. Setiap saat saya berbicara tentang kewajiban melaksanakan resolusi PBB sebagai kami anggota PBB, maka yang pertama-tama saya sering serukan adalah sikap mendua AS. Pada tahun 1975, resolusi disahkan dalam majelis umum PBB ke-30 bahwa penempatan pasukan agresi AS di Korea Selatan harus ditarik mundur dari Korea Selatan dan perjanjian gencatan senjata harus diubah menjadi perjanjian damai. Namun, AS masih belum juga menerapkan resolusi PBB ini. Andai AS telah menjalankannya saat itu, maka berbagai resolusi Dewan Keamanan PBB terhadap DPRK tidak akan pernah diterapkan. Hal ini sangat penting untuk dicermati sebagai satu isu.

Menurut Anda apa yang seharusnya Sekretaris Jenderal PBB lakukan untuk menghadirkan perdamaian di Semenanjung Korea?
Sejak ia resmi bekerja, kami tidak melihat hal signifikan yang dilakukan Sekretaris Jenderal PBB (Ban Ki-moon) untuk perdamaian di Semenanjung Korea. Kami tidak dapat menebak apa yang dia lakukan di masa mendatang.

Bagaimana dengan presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump, akankah ketegangan Korea dan AS akan menurun?
Siapa saja yang menjadi presiden AS __anti Korea Utara dengan kebijakan AS yang bersifat memusuhi, merupakan akar masalah di Semenanjung Korea__ sebaiknya menyerah.

Korea Utara tetap meluncurkan uji coba nuklir dan rudal pada 2017?
Ini kebijakan negara sebagai pelindung harga diri dan keamanan negara dari ancaman nuklir Amerika Serikat. Kami akan meningkatkan kemajuan nuklir sebagai efek jera selama ancaman mereka terus berlanjut di masa depan. Selain itu, langkah-langkah pertahanan diri demi kedaulatan negara tidak akan pernah dapat menjadi target Dewan Keamanan PBB lewat resolusi dan sanksinya. Sidang ke-20 majelis umum PBB pada 1965 telah mengadopsi resolusi tentang deklarasi keadaan yang tak dapat diterima atas intervensi urusan domestik setiap negara dan melindungi kemerdekaan dan kedaulatan negara. Kami tidak pernah mengakui resolusi PBB tanpa memiliki legalitas.

Bagaimana pelaksanaan program kesejahteraan di Korea Utara yang dikabarkan gratis? Masihkah program itu berjalan?
Pendidikan gratis, pelayanan kesehatan gratis, penyediaan rumah gratis merupakan kebijakan pemerintah dan partai kami yang tidak akan diganti. Korea Utara mempertahankan kebutuhan dan keperluan rakyat dan menyediakannya secara cukup untuk makan mereka, pakaian, dan rumah. Pemerintah bertanggung jawab untuk kehidupan mereka. Program kesejahteraan ini diatur dalam Konstitusi Sosialis Korea Utara.

Baca:
Korea Utara Ajak Trump Bahas Program Senjata Nuklir