Presiden Iran, Hassan Rouhani. Jason Alden/Bloomberg via Getty Images
TEMPO.CO, Teheran - Sedikitnya 400 pejabat sektor publik Iran menghadapi tuntutan hukum gara-gara gaji besar yang diterima dari pemerintah.
Menurut laporan pengadilan audit Iran, seorang eksekutif di satu bank milik pemerintah mendapat gaji per bulan sebesar US$ 20 ribu (622 rial) atau Rp 259,7 juta.
Gaji eksekutif ini dinilai teramat besar dibandingkan dengan gaji rata-rata pegawai publik Iran per bulannya sebesar US$ 400 atau Rp 5,1 juta.
Menurut juru bicara parlemen Iran Ali Larijani, kasus hukum telah dibuka terhadap 397 pejabat publik yang mendapat gaji lebih dari 200 juta rial.
"Saya berharap laporan ini akan menjadi sumber reformasi fundamental di negara ini sehingga individu-individu itu tidak lagi dapat mengambil keuntungan dari sistem ini," kata Larijani seperti dikutip dari Arab News, 3 Oktober 2016.
Kasus ini berawal ketika slip gaji pegawai publik Iran terungkap di media konservatif pada Mei lalu. Termasuk besaran bonus seorang direktur bank setiap bulan mencapai US$ 60 ribu atau Rp 779,2 juta.
"Sejauh ini 50 juta rial gaji yang di luar kebiasaan itu telah dikembalikan ke kas negara dan sisanya harus dikembalikan juga," kata Larijani.
Kasus tuntutan terhadap 400 pejabat bergaji besar dianggap sebagai skandal yang dipakai kelompok konservatif untuk menjatuhkan Presiden Hassan Rouhani agar tidak maju lagi dalam pemilihan presiden pada Mei 2017.
Kelompok konservatif juga fokus pada ketiadaan manfaat ekonomi kepada warga Iran dalam perjanjian damai nuklir yang diteken tahun lalu dengan negara-negara anggota yang melakukan pengawasan terhadap senjata nuklir di dunia.
Rouhani, seorang Islam moderat, sejak menjabat sebagai presiden pada 2013, telah berjanji akan memberangus korupsi di lembaga-lembaga Iran. Dalam perjalanan pemerintahannya, sejumlah pejabat eksekutif dipecat dan seluruh manajemen pendanaan pembangunan Iran terpaksa mundur setelah kasus penyalahgunaan dana terungkap.
