Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu. TEMPO/Iqbal Ichsan
TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengapresiasi langkah Pemerintah Filipina menggempur sejumlah titik kumpul kelompok radikal Abu Sayyaf. Keberadaan kelompok tersebut kian meresahkan setelah rentetan perompakan dan penyanderaan yang terjadi di perairan Filipina Selatan.
"Saya selalu berkoordinasi dengan Menhan Filipina. Kemarin, di Basilan (Filipina), ditemukan markas besarnya (Abu Sayyaf). Ada yang di dalam tanah, sudah beres," ujar Ryamizard setelah memimpin Apel Nasional Bela Negara di Lapangan Silang Monumen Nasional, Jakarta, Selasa, 23 Agustus 2016.
Menurut Ryamizard, pasukan militer Filipina sedang mengincar basis Abu Sayyaf di Pulau Jolo, perairan Sulu. "Kalau saya hitung, anggota mereka (kelompok Abu Sayyaf), kira-kira 300 jumlahnya. Yang sudah tewas lebih dari seratus."
Totalnya, ujar Ryamizard, ada 115 hingga 120 anggota Abu Sayyaf yang "dibersihkan" militer Filipina. "(Jumlah) itu belum lagi yang luka-luka."
Ryamizard membenarkan keseriusan pemerintah Filipina bereaksi terhadap sejumlah kasus kriminal yang didalangi kelompok tersebut. Gerakan Filipina semakin gencar setelah pergantian pemerintahan pada akhir Juni 2016.
Apresiasi Ryamizard dialamatkan juga kepada presiden baru Filipina, Rodrigo Duterte. "Dia mengerahkan 10 ribu pasukan. Pengerahan kan memerlukan biaya banyak. Hasilnya hampir separuh kekuatan Abu Sayyaf lumpuh," ujarnya.
Tentara Filipina kabarnya terus memburu kelompok tersebut dan mengupayakan pembebasan para warga negara Indonesia yang disandera.
Menteri Luar Negeri Retno Marsudi sempat menyebut Filipina belum bisa memastikan lokasi para sandera. "Titik keberadaan mereka selalu berpindah," ujarnya, pekan lalu.
Retno menyebut posisi penyanderaan berubah ketika terjadi pertempuran antara militer Filipina dan kelompok Abu Sayyaf. "Sulit bagi kami menyampaikan mereka ada di mana. Beberapa jam kemudian, mereka sudah pindah," ujarnya.
Meski begitu, ada dua WNI yang berhasil lolos dari kelompok Abu Sayyaf pada 17 Agustus. Keduanya atas nama M. Sofyan dan Ismail, yang kini ditangani otoritas Filipina dan perwakilan pemerintah Indonesia.
