Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pejabat Militer Filipina Dapat Penghargaan dari Presiden Jokowi

Reporter

image-gnews
Pemberian penghargaan pada mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Phillipines/AFP), Jenderal (Purn.) Cirilito E. Sobejana di KBRI Manila, pada Rabu, 3 Agustus 2022. Sumber: dokumen KBRI Manila
Pemberian penghargaan pada mantan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Filipina (Armed Forces of the Phillipines/AFP), Jenderal (Purn.) Cirilito E. Sobejana di KBRI Manila, pada Rabu, 3 Agustus 2022. Sumber: dokumen KBRI Manila
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Duta Besar RI untuk Filipina, Agus Widjojo, menyerahkan Medali Perdamaian kepada mantan Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Delfin N. Lorenzana dan mantan Kepala Staf
Angkatan Bersenjata Filipina, Cirilito E. Sobejana di KBRI Manila, pada Rabu, 3 Agustus 2022. Penghargaan tersebut diberikan oleh Presiden RI Joko Widodo atas keberhasilan misi penyelamatan tiga nelayan WNI dari penyanderaan kelompok teroris Abu Sayyaf Group (ASG) pada 2019 dan 2020.

Selain kedua pejabat tinggi militer Filipina tersebut, sebanyak 50 tentara Filipina yang
terlibat langsung dalam misi penyelamatan juga mendapat penghargaan Medali Dharma
Pertahanan oleh Menteri Pertahanan RI, Prabowo Subianto, atas jasa dan perjuangan mereka mempertaruhkan nyawa dalam bertugas.

Pemberian penghargaan Medali Perdamaian kepada mantan Menteri Pertahanan Nasional Filipina, Delfin N. Lorenzana di KBRI Manila, pada Rabu, 3 Agustus 2022. Sumber: dokumen KBRI Manila

Dalam sambutannya, Duta Besar Agus Widjojo menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas peran dan komitmen Pejabat Militer Filipina dalam misi penyelamatan WNI yang menjadi sandera kelompok radikal Abu Sayyaf Group. Penghargaan dari Presiden Jokowi diberikan karena Lorenzana dan Sobejana dianggap berjasa dalam misi penyelamatan tiga nelayan WNI dan sekaligus membuktikan komitmen kedua Pejabat Militer Filipina dalam menjaga keamanan, keselamatan, serta stabilitas regional.

“Pemberian penghargaan dari Pemerintah Indonesia tersebut sebagai wujud nyata dari keberhasilan kerja sama pertahanan dan keamanan yang efektif serta hubungan antar kedua negara yang selama ini terus terjalin baik," kata Duta Besar Agus.

Menurut Agus, penting untuk meningkatkan kerja sama di bilang counter terorism dan penanganan
kejahatan lintas batas.

“Penghargaan ini sangat bermakna bagi para penerima dan juga Departement Pertahanan Nasional Filipina sebagai bentuk pengakuan atas kerja sama yang erat antara kedua negara,” kata Lorenzana.  

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Penghargaan dari Presiden Jokowi ini, merupakan yang pertama kalinya diberikan kepada WNA, khususnya Warga Negara Filipina. Acara penganugerahan tersebut dihadiri oleh pejabat dari Bases Conversion and Development Authority, Departemen Luar Negeri, Departemen Pertahanan, dan Armed Forces of the Phillipines.

Medali Perdamaian adalah tanda jasa yang diberikan oleh Presiden Indonesia kepada mereka, baik WNI maupun WNA yang telah berjasa besar memajukan perdamaian, persaudaraan, diplomasi, dan persahabatan. Sedangkan Medali Dharma Pertahanan merupakan penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan kepada perorangan atau militer asing yang berjasa dalam meningkatkan kerjasama bilateral dan kelancaran kegiatan yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan.

Sebelumnya dua nelayan WNI diselamatkan pada 22 Desember 2019 dan satu WNI lainnya diselamatkan pada 15 Januari 2020. Ketiga nelayan WNI tersebut diculik saat sedang mencari ikan di perairan Pulau Tambisan, Lahad Datu, Sabah, Malaysia pada 23 September 2019.

Dalam misi penyelamatan, satu personel tewas dan dua personel lainnya mengalami luka tembak. Lorenzana dan Sobejana juga terlibat dalam upaya pembebasan lima WNI yang disandera oleh kelompok teroris Abu Sayyaf Group pada 2021.

Baca juga: Ferdinand Marcos Datangi Lokasi Gempa Bumi

Ikuti berita terkini dari Tempo.co di Google News, klik di sini.            

Iklan

Berita Selanjutnya



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

1 jam lalu

Logo KPK. Dok Tempo
Pansel KPK Diumumkan Bulan Ini, Akademisi Bilang Harus Diisi Orang-orang Kredibel

Akademisi menyarankan proses seleksi calon pimpinan KPK diperketat menyusul kasus yang menjerat mantan Ketua KPK Firli Bahuri.


Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

3 jam lalu

Presiden Jokowi saat ditemui di Pasar Baru Karawang, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, pada Rabu siang, 8 Mei 2024. TEMPO/Daniel A. Fajri
Pakar Sebut Jokowi Bisa Cawe-cawe di Pilkada jika Berkongsi dengan Prabowo

Analisis pengamat apakah Jokowi masih akan cawe-cawe di pilkada 2024.


Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

7 jam lalu

Sekretaris Pribadi Ibu Negara Iriana Sendi Fardiansyah siap maju sebagai Calon Wali Kota Bogor. Foto: Isitimewa
Kisah Sendi Fardiansyah Sespri Iriana Galang Dukungan untuk Maju Pilwalkot Bogor

Sespri Iriana Sendi Fardiansyah melakukan sejumlah upaya dalam mempersiapkan diri maju dalam pemilihan wali kota Bogor. Begini kisahnya


Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

7 jam lalu

Ketua PP Muhammadiyah yang juga mantan Ketua KPK, M. Busyro Muqoddas. TEMPO/M Taufan Rengganis
Pansel KPK Bentukan Jokowi Diragukan karena Pernah Loloskan Firli Bahuri dan Lili Pintauli

Mantan Komisioner KPK Busyro Muqoddas mendesak Pansel KPK tahun ini tidak sepenuhnya ditunjuk Jokowi


Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

8 jam lalu

Komisioner KPU Arief Budiman menunjukkan contoh surat suara Pemilihan Umum Presiden 2014 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis, 5 Juni 2014. Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan surat suara dalam Pilpres 2014 untuk dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dengan ukuran 18 x 23 cm, dari kertas seberat 80 gram. (Sumber: ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/Asf/ama/14)
Guru Besar Hukum UI: Presiden Indonesia Paling Besar Kekuasaannya di Bidang Legislatif

Presiden Indonesia ikut dalam semua aktivitas legislasi mulai dari perencanaan, pengusulan, pembahasan, persetujuan hingga pengundangan.


Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

9 jam lalu

Prabowo dan Sri Mulyani. Instagram
Terkini: Jokowi Perintahkan Sri Mulyani Berkomunikasi dengan Prabowo, Ombudsman Buka Suara Kasus Penipuan Deposito BTN

Staf Khusus Menteri Keuangan mengatakan Jokowi sudah memerintahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berkomunikasi dengan Prabowo.


Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

9 jam lalu

Ilustrasi dokter spesialis (ANTARA)
Masalah Program Pendidikan Dokter Spesialis Gratis PPDS: Kuota Hanya 38, Depresi sampai Dibuli Senior

Untuk tahun pertama Kementerian Kesehatan menyediakan 38 kursi PPDS, namun Jokowi minta kuotanya ditambah.


Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

10 jam lalu

Foto presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029 di jual di lapak penjual bingkai foto di Pasar Baru, Jakarta, Selasa 23 April 2024. Pasangan Prabowo - Gibran resmi keluar sebagai pemenang Pilpres 2024 setalah dalam sidang putusan PHPU Pilpres 2024 Mahkamah Konstitusi menolak semua permohonan sengketa pemilu yang diajukan oleh pasangan Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo - Mahfud MD. TEMPO/Subekti
Syarat Pemasangan Foto Presiden dan Wakil Presiden di Kantor atau Instansi, Wajibkah?

PDIP memberi klarifikasi mengapa tak ada foto Jokowi di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Wajibkah pemasangan foto presiden dan wakil presiden?


Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

11 jam lalu

Potret lapangan upacara di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara pada Senin sore, 6 Mei 2024. Pemerintah berencana menggelar upacara HUT ke-79 Kemerdekaan Indonesia di sini pada 17 Agustus 2024. TEMPO/Riri Rahayu
Lapangan Upacara 17 Agustus di IKN Rumputnya Berstandar FIFA

Selain menargetkan upacara HUT Kemerdekaan di IKN, Jokowi berencana mulai berkantor di ibu kota baru mulai Juli mandating


Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

11 jam lalu

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana saat ditemui di kantor Kementerian Sekretaris Negara pada Rabu, 6 Desember 2023. TEMPO/Daniel A. Fajri
Jokowi Godok Komposisi Pansel Calon Pimpinan KPK

Jokowi masih menggodok nama-nama calon anggota pansel calon pimpinan dan dewan pengawas KPK