TEMPO.CO, Kuala Lumpur - ASEAN Parliamentarians for Human Rights (APHR) mengeluarkan pernyataan terbuka kepada pemerintah Kamboja terkait pembunuhan aktivis politik terkemuka nagara itu, Kem Ley di Phnom Penh pada hari Minggu, 10 Juli 2016.

Menurut Ketua APHR Charles Santiago, pembunuhan Kem Ley adalah tragedi bagi Kamboja dan juga seluruh wilayah ASEAN dan kerugian yang sangat besar.

"Kem Ley adalah suara untuk akuntabilitas dan demokrasi akar rumput dan tidak takut untuk membela apa yang benar. Kamboja telah kehilangan pejuang sejati kemerdekaan politik dan pemerintahan yang bersih," kata Santiago dalam surat pernyataannya yang diterima TEMPO hari ini, Senin, 11 Juli 2016.

Baca juga: Sebelum Tewas, Aktivis Kamboja Ini Berniat 'Lari' ke Prancis

Santiago juga menambahkan bahwa kematian Kem Ley telah meninggalkan banyak tanda tanya dan mencurigai motif tersembunyi dibaliknya, terutama mengingat gencarnya dia memberikan kritikan pedas kepada penguasa Kamboja, Perdana Menteri Hun Shen.

Lantas APHR mendesak pemerintah Kamboja melakukan investigasi independen terhadap tindakan keji tersebut agar cepat terungkap dan memungkinkan keadilan untuk dilayani sepenuhnya dan tidak memihak.

"Mengingat penindasan pada oposisi dan masyarakat sipil, hanya penyelidikan yang benar-benar independen dalam pembunuhan ini yang akan menghilangkan kecurigaan, meredakan ketegangan, dan mempromosikan aturan hukum dan mengakhiri impunitas," tegas Santiago.

Santiago yang juga merupakan anggota parlemen Malaysia, lebih lanjut menyatakan bahwa pemerintah Kamboja harus memungkinkan semua warga negara untuk mengekspresikan pandangan mereka dalam lingkungan yang mempromosikan keselamatan dan keamanan mereka.

Menurut Santiago, pemerintah Kamboja harus menegakkan komitmen HAM yang sejalan dengan Deklarasi HAM ASEAN dan perjanjian internasional lainnya.
ASEAN MP|ASIAN TRIBUNE|YON DEMA | MR