PM Inggris, David Cameron, menggandeng istrinya, Samantha, saat akan memberikan pernyataan berkaitan hasil referendum Inggris di depan Downing Street 10, London, 24 Juni 2016. REUTERS/Phil Noble
TEMPO.CO, London - Komisioner Perdagangan Uni Eropa Cecilia Malmstrom menegaskan, negosiasi baru soal perdagangan Inggris tidak dapat dilakukan sebelum kasus Brexit terselesaikan.
“Sebenarnya ada dua negosiasi. Pertama, kamu (Inggris) keluar, dan kemudian melakukan negosiasi tentang hubungan yang baru, apa pun itu,” kata Malmstrom, seperti dikutip dari Bbc.com.
Hal itu sesuai dengan peraturan Uni Eropa yang menjelaskan bahwa negara di bawah naungan Uni Eropa tidak dapat menegosiasikan sistem perdagangan baru dengan anggota Uni Eropa lainnya.
Pelanggaran juga sudah dilakukan jika Inggris melakukan kesepakatan dagang dengan negara lain di luar anggota Uni Eropa. Dengan demikian, Inggris harus meninggalkan organisasi itu terlebih dulu.
Inggris akan menjadi negara ketiga dalam Uni Eropa setelah Brexit usai. Artinya, hingga menemukan kesepakatan yang baru, sistem perdagangan Inggris akan bergantung pada peraturan World Trade Organization (WTO). Namun terdapat kekhawatiran, jika bisnis berjalan sesuai dengan peraturan WTO, akan menimbulkan kerugian bagi industri jasa di Inggris.
Keterangan resmi dari pihak Uni Eropa mengatakan, Inggris akan segera memperbaiki diri dengan menggunakan sistem perdagangan Norwegia agar tetap menerapkan pasar tunggal.
Hal tersebut disetujui oleh Uni Eropa karena bisnis di Inggris telah sesuai dengan peraturan dan regulasi Uni Eropa. Hal itu pun sedikit lebih cepat dibanding menghabiskan waktu selama tujuh tahun untuk melakukan negosiasi seperti yang dilakukan oleh Kanada.
