Pendemo membawa poster berisi desakan untuk membatalkan eksekusi mati Mary Jane Veloso di depan kedutaan besar Indonesia di Makati, Filipina, 28 April 2015. Massa juga mengadakan aksi menyalakan lilin di depan kedutaan besar Indonesia. REUTERS/Erik De Castro
TEMPO.CO, Jakarta - Eksekusi hukuman mati terhadap delapan terpidana pada Rabu dinihari, 29 April 2015, tidak melulu mendapat kecaman, setidaknya di Prancis. Satu dari delapan terpidana kasus narkoba yang dieksekusi mati kemarin yakni Sergei Atlaoui, warga negara Prancis.
Survei yang dilakukan sebuah stasiun televisi di Prancis menunjukkan bahwa sebagian besar warga Prancis mendukung eksekusi serta mengecam pemerintahan Presiden Francois Hollande.
"Jangan jatuhkan sanksi kepada Indonesia. Pria serakah ini (Atlaoui) sudah tahu bahaya perbuatannya, dan tahu segala risikonya, mengingat narkoba di Indonesia sama dengan hukuman mati," ujar Clyde Ryho, warga Prancis, dalam laman Facebook resmi stasiun televisi Prancis, M6, Rabu, 29 April 2015.
Survei yang dilakukan M6 selama dua hari menyebutkan 51 persen responden (6.867 orang) menolak rencana pemerintahan Hollande menghukum Indonesia atas eksekusi mati Atlaoui.
Sebelumnya, Hollande mengeluarkan ultimatum bahwa eksekusi mati salah satu warganya, Serge Atlaoui, bakal berdampak terhadap kerja sama ekonomi dan budaya Indonesia-Prancis yang terjalin selama ini.
Sementara itu, hanya 40 persen warga (5.370 responden) yang mendukung ancaman Hollande. Mereka berpendapat eksekusi mati adalah tindakan barbar negara dan berlawanan dengan hak asasi manusia.
Di luar dua kelompok itu, 9 persen responden menyatakan tidak berpendapat.
Dukungan kepada pemerintah Indonesia ditunjukkan survei lain yang dilakukan penyedia jaringan seluler nomor wahid di Prancis, Orange Mobile. Dengan total 7.000 responden, survei Orange memperlihatkan 63 persen warga setuju terhadap eksekusi mati Serge Atlaoui.
Pendapat kontra dalam survei hanya 30 persen suara. Sisanya, responden memilih abstain.
Warga Prancis lain, Erik Claude, menganggap ancaman sanksi oleh Prancis justru melanggar prinsip persamaan hukum antarnegara. "Dia (Presiden Hollande) pikir dia siapa bisa mengancam sebuah negara berdaulat demi membela seorang yang busuk. Apa dia pikir Indonesia itu koloni Prancis? Apakah dia akan melakukan hal yang sama jika eksekusi itu terjadi di Amerika?" ujar Claude.
