Setujui Sanksi terhadap Rusia, Uni Eropa Terbelah

Reporter

Jumat, 20 Maret 2015 12:24 WIB

(Ki-ka) Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Prancis Francois Hollande, Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Ukraina Petro Poroshenko saat membahas perdamaian terkait konflik yang terjaidi di Ukraina di Minsk, Belarusia, 11 Februari 2015. AP/ Mykola Lazarenko, Pool

TEMPO.CO, Brussels - Para pemimpin Uni Eropa (EU) menyepakati sanksi ekonomi terhadap Rusia akan tetap berlaku sampai kesepakatan damai dengan Ukraina sepenuhnya dilaksanakan. Kesepakatan yang dicapai pada pertemuan puncak EU di Brussels itu mempertahankan sikap bersama untuk sanksi terhadap Moskow atas perannya dalam konflik Ukraina, Kamis, 19 Maret 2015, waktu setempat.

Namun ketegangan sempat terjadi di antara mereka. Beberapa anggota dari 28 negara ini enggan mendukung kesepakatan tersebut. Pemerintah yang bergabung dalam EU terbelah antara kelompok yang memilih untuk memperbarui sanksi ekonomi terhadap Rusia, yang berakhir pada Juli atau menunggu beberapa bulan sebelum mengambil keputusan, dan melihat apakah proses gencatan senjata di Ukraina terjadi.

Para pemimpin EU yang berada di balik kesepakatan ini adalah Presiden Dewan Eropa Donald Tusk bersama Kanselir Jerman Angela Merkel dan Presiden Prancis Francois Hollande. Mereka adalah arsitek dari rencana perdamaian Ukraina di Minsk bulan lalu.

"Pemimpin sepakat bahwa durasi sanksi ekonomi jelas terkait dengan implementasi atas perjanjian Minsk, mengingat bahwa kesepakatan itu paling mungkin terjadi pada akhir 2015," ujar Tusk dalam konferensi pers yang dikutip Reuters.

"Para pemimpin Uni Eropa juga bersiap untuk mengambil keputusan lebih lanjut jika diperlukan," katanya, sebuah ancaman yang jelas tentang kemungkinan memberikan sanksi tambahan.

Dalam perjanjian tersebut hanya disebut sanksi ekonomi. “Namun UE bisa mengangkat sejumlah sanksi tambahan, seperti larangan visa dan pembekuan aset di Uni Eropa, sebelum akhir tahun jika ketegangan di Ukraina timur meningkat,” kata para diplomat Uni Eropa.

"Jika hal-hal buruk terjadi, kita akan memperkuat sanksi. Jika di sisi lain situasi tetap stabil dan membaik, kita mungkin akan meninjau ulang sanksi atau meredakannya," kata sumber dari diplomat Prancis.

Dalam pembicaraannya di hadapan parlemen rendah Jerman pada Kamis, Merkel jelas mengatakan bahwa sanksi ekonomi terhadap Rusia tidak akan mereda sampai kesepakatan Minsk terpenuhi sepenuhnya. "Kita tidak bisa dan tidak akan meningkatkan sanksi yang berakhir pada bulan Juli atau September sampai tuntutan perjanjian Minsk dipenuhi. Itu sesuatu yang salah," ujarnya.

Merkel juga berbicara melalui telepon kepada Presiden Amerika Serikat Barack Obama pada Rabu, 18 Maret 2015. Mereka sepakat tidak akan ada pelonggaran sanksi sampai Rusia memenuhi semua komitmennya berdasarkan kesepakatan Minsk.

Adapun pernyataan yang tegas disampaikan Perdana Menteri Ukraina Arseny Yatseniuk bahwa para pemimpin Uni Eropa harus mendiskusikan, memperbarui sanksi yang ada, atau bahkan meningkatkan sanksi jika Rusia gagal melaksanakan kesepakatan Minsk.

"Jika Putin memecah kesatuan di antara para pemimpin dari negara-negara anggota Uni Eropa, ini akan menjadi kisah sukses terbesar Presiden Putin, dan ini akan menjadi bencana bagi kebebasan di dunia," katanya kepada wartawan di Brussels setelah pertemuan puncak sebelum bertemu dengan Tusk pada Kamis.

Yatseniuk juga mengatakan Uni Eropa belum menanggapi permintaan Ukraina untuk pasukan penjaga perdamaian PBB atau polisi misi Uni Eropa guna memantau gencatan senjata. "Kami berharap teman-teman Eropa kami akan mendukung ide ini," katanya.

Kesepakatan Minsk, yang menetapkan serangkaian langkah untuk meredakan krisis Ukraina—termasuk gencatan senjata dan penarikan senjata berat—berada di bawah tekanan baru pada Rabu setelah terjadi bentrok publik antara Ukraina dan Rusia. Bentrok ini berakibat pada munculnya korban militer Ukraina dari serangan pemberontak.

Keputusan hukum formal apakah akan memperpanjang sanksi keuangan, sektor pertahanan, dan energi Rusia yang berakhir pada Juli akan diambil pada pertemuan puncak Uni Eropa berikutnya pada bulan Juni.

REUTERS | MECHOS DE LAROCHA

Berita terkait

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

3 hari lalu

Uni Eropa, UNODC dan ILO Luncurkan PROTECT untuk Lindungi Hak Perempuan Pekerja Migran

PROTECT ditujukan untuk memperkuat hak-hak perempuan pekerja migran, anak-anak dan kelompok berisiko di Indonesia

Baca Selengkapnya

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

4 hari lalu

Kerja dan Tinggal di Jerman Semakin Mudah dengan Peraturan Baru, Simak Ketentuannya

Berikut peraturan baru untuk mempermudah proses mencari kerja di Jerman bagi warga negara di luar Uni Eropa.

Baca Selengkapnya

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

15 hari lalu

Terkini: Jokowi Dorong Penghiliran Industri Jagung, Uni Eropa Jajaki Peluang Investasi IKN

Terkini: Presiden Jokowi dorong penghiliran industri jagung, Uni Eropa jajaki peluang investasi di IKN.

Baca Selengkapnya

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

15 hari lalu

Delegasi Uni Eropa Kunjungi IKN untuk Jajaki Peluang Investasi

Delegasi Uni Eropa mengunjungi Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk penjajakan peluang investasi.

Baca Selengkapnya

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

17 hari lalu

Uni Eropa Cemas TikTok Lakukan Pelanggaran

Ursula von der Leyen mengakui TikTok telah menimbulkan ancaman, namun dia tidak menjelaskan lebih detail.

Baca Selengkapnya

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

18 hari lalu

Invasi Rusia di Ukraina Dorong Kemungkinan Ekspansi Uni Eropa

Presiden Dewan Eropa mengatakan invasi Rusia ke Ukraina akan memberi dorongan bagi upaya Uni Eropa untuk menerima lebih banyak anggota.

Baca Selengkapnya

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

21 hari lalu

Airlangga Klaim Amerika Dukung Penundaan UU Anti Deforestasi Uni Eropa

Amerika Serikat diklaim mendukung penundaan kebijakan UU Anti Deforestasi Uni Eropa yang dianggap merugikan sawit Indonesia.

Baca Selengkapnya

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

22 hari lalu

Eks Ketua HRW: Israel Halangi Penyelidikan Internasional terhadap Kuburan Massal di Gaza

Pemblokiran Israel terhadap penyelidik internasional memasuki Jalur Gaza menghambat penyelidikan independen atas kuburan massal yang baru ditemukan

Baca Selengkapnya

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

22 hari lalu

Menteri Pertanian Ukraina Ditahan atas Dugaan Korupsi

Menteri Pertanian Ukraina Mykola Solsky ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka resmi dalam penyelidikan korupsi bernilai jutaan dolar

Baca Selengkapnya

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

23 hari lalu

BNPT Apresiasi Kerja Sama Penanggulangan Terorisme dengan Uni Eropa

Indonesia menjadi role model upaya penanggulangan terorisme. Uni Eropa sangat ingin belajar dari Indonesia.

Baca Selengkapnya