TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Konsuler Kementerian Luar Negeri Tri Tharyat mengungkapkan, warga negara Indonesia yang tergabung dengan gerakan radikal bisa digolongkan sebagai tentara bayaran (mercenary), sehingga kewarganegaraannya dapat dicabut.
"Dalam UU Nomor 12 Tahun 2006, seseorang bisa kehilangan kewarganegaraan jika bergabung dengan pasukan asing. Dalam kaitan dengan milisi ISIS, orang itu bisa disebut dengan mercenary, atau tentara bayaran. Bergabung dengan tentara bayaran dapat dikategorikan bergabung dengan tentara asing," kata Tri kepada Tempo, Kamis, 19 Maret 2015.
Dia menambahkan, hal ini masih digodok otoritas terkait, dengan kemungkinan kewarganegaraan yang bersangkutan akan dicabut.
Tri mengatakan Kementerian Luar Negeri tidak terlibat dalam pencabutan kewarganegaraan. Kementerian yang bertanggung jawab mengurusi hal tersebut adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia lewat Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
"Dari Kemenkumham, laporan biasanya dikirim ke Kemlu bahwa WNI atas nama X telah dicabut kewarganegaraannya. Laporan tersebut lalu kami sebarkan ke seluruh perwakilan RI," kata Tri.
Dia mengungkapkan, selama ini pergantian kewarganegaraan umumnya berlaku secara sukarela, karena orang yang berpindah kewarganegaraan telah mendapatkan kewarganegaraan tertentu. Undang-undang melarang WNI memiliki dua kewarganegaraan, kecuali yang berumur di bawah 18 tahun.
Dalam kasus pencabutan, biasanya orang itu masuk ke Indonesia dengan paspor sebagai WNI, tapi di data keimigrasian dia tercatat telah menjadi warga negara tertentu. "Jika itu terjadi, pihak imigrasi akan mengambil paspornya dan membuat berita acara pencabutan paspor," kata Tri.
Wacana mencabut kewarganegaraan bagi WNI yang bergabung dengan gerakan radikal di Timur Tengah dilontarkan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk menanggapi kabar tertangkapnya 16 WNI di Gaziantep, Turki, serta 16 lainnya yang dikabarkan memisahkan diri dari sebuah rombongan tur di Turki dan hingga kini belum ditemukan.
Ke-16 WNI yang tertangkap di Gaziantep itu mengaku akan menyeberang ke Suriah. Kementerian Luar Negeri belum dapat memastikan apakah mereka akan bergabung dengan ISIS. Di Suriah terdapat banyak kelompok radikal yang mengatasnamakan Islam.
NATALIA SANTI
Berita terkait
WNI Selamat dalam Gempa Taiwan
1 jam lalu
Taiwan kembali diguncang gempa bumi sampai dua kali pada Sabtu, 26 April 2024. Tidak ada WNI yang menjadi korban dalam musibah ini
Baca SelengkapnyaIOM Dapat Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
7 jam lalu
IOM merupakan organisasi internasional pertama yang menerima Penghargaan Hasan Wirajuda Pelindungan WNI
Baca Selengkapnya23 Individu Dapat Penghargaan Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award
10 jam lalu
Sebanyak 23 individu mendapat Hassan Wirajuda Pelindungan WNI Award karena telah berjasa dalam upaya pelindungan WNI
Baca SelengkapnyaAmerika Serikat Gunakan Hak Veto Gagalkan Keanggotaan Penuh Palestina di PBB, Begini Sikap Indonesia
6 hari lalu
Mengapa Amerika Serikat tolak keanggotaan penuh Palestina di PBB dengan hak veto yang dimilikinya? Bagaimana sikap Indonesia?
Baca SelengkapnyaKemlu Respons Veto AS Soal Resolusi Negara Palestina di PBB
8 hari lalu
Kementerian Luar Negeri RI menyoroti gagalnya PBB mensahkan keanggotaan penuh Palestina.
Baca SelengkapnyaMenteri Luar Negeri Rusia dan Iran Disebut Saling Kontak Sehari sebelum Serangan Ke Israel
10 hari lalu
Sergey Lavrov terhubung dalam percakapan telepon dengan Iran Hossein Amirabdollahian sebelum serangan membahas situasi di Timur Tengah
Baca SelengkapnyaReaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel
10 hari lalu
Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.
Baca SelengkapnyaMoskow Menyindir Israel yang Tak Pernah Mengutuk Serangan Ukraina ke Rusia
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Rusia merasa punya kewajiban mengutuk serangan rudal dan drone oleh Iran ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024.
Baca SelengkapnyaIran Panggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman karena Mengecam Serangan ke Israel
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman di Teheran setelah ketiga negara mengecam serangan Iran ke Israel.
Baca SelengkapnyaKementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah
12 hari lalu
Kementerian Luar Negeri sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah menyusul Iran dan Israel yang sedang berkonflik.
Baca Selengkapnya